Menko Polhukam Minta Tingkatkan Volume Kehadiran di Laut Natuna Utara

0
90
Perahu nelayan bersandar di Pangkalan Nelayan Tanjung Kumbik Utara, Kec. Pulau Tiga Barat, Natuna, Kamis (09/01/2020).--Foto: Imam Husein/Jawa Pos

Jakarta (Samudranesia) – 13 institusi yang berwenang di laut menandatangani kesepakatan bersama dalam melakukan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di Laut Natuna Utara di Mabes Bakamla, Jakarta, Jumat (21/2).

Baca Juga:

Penandatanganan itu dikoordinir oleh Kemenko Polhukam dan Bakamla guna menjalankan perintah presiden dalam melakukan pengawasan sekaligus pembangunan ekonomi di Laut Natuna Utara.  

“Untuk menjaga keutuhan teritori dan membangun kehidupan ekonomi di Natuna, kami telah melakukan penandatanganan naskah kerja sama kesepakatan untuk bersinergi di dalam melaksanakan tugas-tugas sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau tidak terjadi kekosongan penanganan,” ucap Menko Polhukam Mahfud MD usai penandatanganan tersebut.

“Karena kalai tidak bersinergi itu bisa saja banyak lembaga ingin menangani hal yang sama atau menghindari hal yang sama. Jadi dengan adanya kesepakatan ini, akan ditangani bersinergi sehingga semua tertangani dengan baik,” terangnya.

Akhir tahun 2019, beberapa kapal ikan asal China memasuki area ZEE Laut Natuna Utara yang dikawal oleh kapal Coast Guard-nya. Hal itu memunculkan respons tegas dari pemerintah Indonesia untuk menjaga perairan hak berdaulatnya dan pembangunan ekonomi.

“Selama ini kita kurang hadir di sana sehigga kita meningkatkan volume kehadiran di perairan kita, baik di perairan teritori, maupun di perairan hak berdaulat, sampai ke laut lepas. Itu kita jaga dengan kegiatan patroli dan kegiatan ekonomi nantinya,” tegas Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengaku bahwa pihaknya saat ini bersama KKP tengah menyusun peraturan baru yang memudahkan terbangunnya kegiatan ekonomi di sana. Di antaranya peraturan mengenai aktivitas nelayan tangkap yang rencananya akan dikirim dari Jawa.

“Saya bersama KKP sedang menyiapkan deregulasi untuk mempermudah pelaksanaan kegiatan nelayan di sana,” tandasnya.

Sementara itu, Kabakamla Laksdya Bakamla Aan Kurnia menyatakan bahwa pihaknya telah ditugaskan untuk menyusun Standard Operational Procedure (SOP) berjalannya sinergi antar lembaga tersebut.

“Jadi untuk SOP dan rencana operasi dalam waktu dekat, segera. Ini seminggu atau dua minggu sudah selesai, karena kita harus segera menuju ke sana,” tegas Aan.

Menyandang status sebagai Indonesian Coast Guard, Bakamla akan menjadi leading sector dalam upaya pengawasan di Natuna tersebut. Pasalnya, trend yang digunakan oleh negara lain baik China maupun Vietnam juga menggunakan instansi Coast Guard-nya dalam mengawal nelayannya yang menangkap di ZEE Laut Natuna Utara.

“Kita mengerahkan seluruh unsur-unsur kita, paling enggak kita harus hadir. Itu sesuai arahan Pak Menko dan Pak Presiden bahwa kita harus tingkatkan volume kehadiran di sana,” tegasnya lagi. (Tyo)