Mengupas RPL dalam ‘Merchant Maritime’

0
128
Ilustrasi Foto: Istimewa

Oleh: Capt. Dwiyono Soeyono*

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan. KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan nasional, sistem pelatihan kerja nasional, dan sistem penilaian kesetaraan capaian pembelajaran (learning outcomes) nasional, yang dimiliki Indonesia untuk menghasilkan sumber daya manusia nasional yang bermutu dan produktif.

Pengembangan KKNI merupakan perjalanan panjang yang dimulai dari usaha pengembangan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Milestone penting dalam perjalanan pengembangan KKNI dimulai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional sebagai dasar kerja besar pengembangan KKNI pada tahun-tahun selanjutnya, sampai pada tahun 2012 dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

Program pengembangan KKNI pada tahun 2015 merupakan kelanjutan dari berbagai program yang sama pada tahun sebelumnya ataupun program baru. Program pada tahun sebelumnya mengutamakan untuk menyusun konsep dan juga merealisasikan menjadi kerangka yang operasional dan telah diperkuat dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang KKNI.

Dengan Peraturan Presiden tersebut, KKNI telah menjadi rujukan dalam penyetaraan capaian pembelajaran berbagai sektor yang ada di Indonesia. Sementara untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan KKNI di perguruan tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 yang mengatur penerapan KKNI di perguruan tinggi secara khusus dan pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan. Penerapan KKNI di perguruan tinggi selanjutnya menghasilkan program-program yang semakin memberdayakan KKNI.

Penerapan KKNI tidak terbatas pada perguruan tinggi saja, namun juga ke berbagai institusi lainnya seperti:

  • SMK
  • Lembaga Kursus dan Pelatihan
  • Kolegium Keilmuan
  • Konsil Kedokteran Indonesia
  • Forum Program Studi
  • BNSP, LSP
  • Organisasi Profesi
  • KADIN, Asosiasi Industri                     
  • BAN-PT
  • BSNP

Dalam rangka peningkatan penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia sebagai peningkatan mutu SDM dalam suatu profesi tenaga ahli, maka ada 3 pihak yang tidak bisa dipisahkan dilibatkan dalam  proses perjalannya yaitu antara lain:

  1. Institusi Pendidikan (Sekolah Tinggi/Akademisi).
  2. Pemerintah yang dalam hal ini diwakili kementerian Pendidikan.
  3. Masyarakat praktisi yang sesuai bidang ilmunya (diwakili oleh Organisasi Profesi).

Rekognisi  Pembelajaran  Lampau  (RPL)  atau Recognition  of  Prior  Learning  (RPL)  adalah proses pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang dicapai sebelumnya baik melalui:

  1. Pendidikan formal,
  2. non-formal,
  3. informal atau
  4. pelatihan-pelatihan

Terkait dengan pekerjaannya maupun dilakukan secara otodidak melalui pengalaman  hidupnya. Pengakuan atas capaian pembelajaran ini dimaksudkan untuk menempatkan seseorang pada jenjang kualifikasi (jenjang KKNI) yang sesuai.

Proses RPL dapat diimplementasikan pada :

  1. Sektor Pendidikan, dan
  2. Dunia kerja.

Untuk itu, implementasi RPL pada jalur pendidikan dan dunia kerja didasarkan pada penyetaraan kualifikasi sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Semua proses dan mekanisme pelaksanaan RPL tersebut harus  didasarkan  pada  KKNI  dan  harus  dilakukan  oleh  badan  atau  institusi  yang berkepentingan (Kementerian Pendidikan, Akademisi dan prakatisi, dalam hal ini diwakili Organisasi Profesi sesuai amanah UU no.12 tahun 2012 tentang Pendidkan Tinggi)  secara  bertanggung  jawab,  berlandasakan  aturan  yang  transparan, rasional, objektif, dan akuntabel.

Inti program RPL di tingkat nasional harus mencakup aspek peningkatan mutu sumberdaya manusia nasional agar tujuan untuk menjembatani dan membangun kesetaraan antara kepentingan penghasil dan pengguna tenaga kerja tetap dapat tercapai. Oleh sebab itu, penyusunan kebijakan dan aturan nasional RPL ini sangat perlu mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terkait.

Bagaimana dengan Pendidikan tinggi Maritim (niaga)/Pelayaran Niaga di Negeri maritim?

Menyadari adanya kebutuhan peningkatan penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia sebagai peningkatan mutu SDM profesi tenaga ahli dalam sektor maritim niaga (Merhant Maritime), maka Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia (IKPPNI) sebagai Organisasi Profesi tenaga ahli maritim berinisiatif sejak tahun 2013 untuk melakukan pendekatan kepada pihak-pihak terkait antara lain Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi. Tujuannya adalah untuk melaksanakan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Tak kalah penting juga harus dilibatkan induk kementerian dari profesi Perwira Pelayaran Niaga yang diamanahkan mencetak kader-kader Pelaut Pelaran Niaga, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pehubungan Laut dan Badan Pengembangan Sumberdaya (BPSDM) dibawah Kementerian Perhubungan RI. Hal demikan tetunya seiring dengan semangat program pemerintah yang mengedepankan program poros maritim dunia, dimana kunci keberhasilan program tersebut harus diimbangi dengan peningkatan mutu SDM maritim secara serius.   

Jerih payah seluruh pengurus IKPPNI (sebagai ORGANISASI PROFESI) disertai dukungan penuh dari seluruh lintas alumni-alumni sekolah tinggi pelayaran yang tersebar di seluruh Nusantara untuk peningkatan penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia sebagai peningkatan mutu SDM profesi tenaga ahli dalam sektor maritim niaga (Merchant Maritim), alhamdulillah membuahkan hasil sebagai langkah awal yaitu untuk pemenuhan kebutuhan Pendidikan Tinggi Pelayaran Niaga sebagai dosen yang linier  setingkat Level-8 KKNI. Total sudah 7 sekolah tinggi pelayaran yang menelurkan 227 orang dosen-dosen setingkat Level-8 KKNI, setara S2 tenaga ahli maritim niaga. Sedang dalam prose 2 Sekolah tinggi dengan 45 orang Dosen Maritim niaga menyusul

Terlampir tabel Data Sekolah Tinggi Maritim (Niaga)/Sekolah Tinggi Pelayaran (Niaga)/Politeknik Maritim yang telah mengikuti program RPL sebagai karya nyata maritim dalam rangka mendukung program poros maritim dengan penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di sektor pekerjaan maritim

Tabel Data Sekolah Tinggi Maritim (Niaga)/Sekolah Tinggi Pelayaran (Niaga)/Politeknik Maritim yang telah mengikuti program RPL
Contoh SK – RPL

Karya nyata demikian tentunya sulit dicapai terutama bila tanpa dukungan positif dari pemerintah dalam hal ini. Dukungan dari pihak masyarakat maritim niaga terkait yang memahami (antara lain dukungan para Lintas Alumni-alumni sekolah tinggi Pelayaran) andilnya tidak kalah penting dan juga pihak-pihak terkait lainnya yang peduli akan kemajuan dan peningkatan pendidikan tinggi SDM maritim niaga.

Besar harapan kami bahwa sebatas terobosan-terobosan pemikiran positif sebagai sumbangsih bagi negeri maritim ini, dapat bermanfaat dan memicu produktivitas inovasi-inovasi positif maritim lainnya bagi kejayaan negeri maritim yang lebih bermartabat dan berdaulat.

*Penulis adalah Ketua Ikatan Korps Perwira Pelayaran Niaga Indonesia Korps (IKPPNI), Praktisi Maritim Niaga