Mencari Keseimbangan Antara Ekonomi dan Kelestarian dalam Wacana Ekspor Benih Lobster

0
276
Benih Lobster

Jakarta (Samudranesia) – Rencana Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam skema kebijakan: penangkapan, perdagangan, pengeluaran (ekspor), pembesaran dan restocking benih lobster masih mendapat perhatian serius dari masyarakat. Terutama pada isu perdagangan benih lobster yang sangat ramai dibicarakan masyarakat.

Terutama kalangan menengah dan pelaku usaha benih lobster. Isu ini menjadi sentral dan trending topic di media yang diasumsikan bahwa publik masih belum mengerti dan sadar terhadap polemik serta dinamika perdagangan benih lobster.

Terkait hal itu, Ketua Asoisasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa menilai propaganda yang dilakukan oleh mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti kurang rasional terkait kepunahan lobster ketika ekspor benih dibuka.

“Lingkungan dengan membuang aspek keberlanjutan ekonomi sebenarnya keduanya tak bisa dipertentangkan. Karena berbicara keberlanjutan ekonomi sudah pasti memperhatikan aspek lingkungaan,” ucap Rusdianto dalam keterangannya kepada Samudranesia, Sabtu (15/2).

Baca Juga:

Menurut dia, upaya menjaga lingkungan harus dibarengi dengan pertimbangan kelangsungan hidup orang-orang yang mengandalkan mata pencaharian utama dari sektor tersebut.

“Ada masyarakat kita yang hidupnya tergantung nyari benih lobster ini, nelayan tangkap, jual dan dapat uang, bisa hidup. Kalau tiba-tiba kita larang perdagangan benih lobster ini, jadi pekerjaannya apa?” tegas dia.

Sementara perdebatan paksa antara kelompok lingkungan dan kelompok keberlanjutan ekonomi sumberdaya selalu dipertentangkan sedemikian rupa sehingga tercipta dua kelompok yang menolak ekspor benih lobster atas nama lingkungan dan mendorong penangkapan, perdagangan, pengeluaran (ekspor), pembesaran dan restocking benih lobster atas nama keberlanjutan ekonomi.

“Kalau bertanya pada kelompok lingkungan tentang hubungan alat tangkap benih lobster yang dinamakan pocong itu merusak lingkungan atau tidak? Kebanyakan dari mereka tak bisa menjawab. Karena rata-rata kelompok atas nama lingkungan ini ributnya di media sosial tanpa lakukan riset, kajian, dan analisis. Lagi pula, dari sisi mana benih lobster merusak lingkungan? walaupun dalam penangkapannya semua harus memperhatikan keberlangsungan ekosistem lingkungan laut,” tegasnya lagi.

Sambung Rusdianto, kata kunci keberlanjutan ekonomi memberikan judgement pada publik melalui pembahasan aturan perdagangan benih lobster yang melihat sisi keberlanjutannya. Karena selama 5 tahun ini, nelayan penangkap benih lobster tidak mendapat kenyamanan dan selalu ditangkap aparat, dituduh ilegal dan dipenjara.

Maka, lanjutnya, sudah jelas kebijakan tersebut, harus ada konsultasi publiknya dengan kepala dingin guna menemukan solusi terbaik. Selain itu, harus pertimbangkan faktor penyelundupan benih lobster ke luar negeri marak terjadi sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu keberlanjutan ekosistem ekonomi lobster.

“Maka, tentu kebijakan yang akan menjadi keputusan bersama itu merupakan komitmen kuat, bahwa selama ini kita harus mengembalikan kehendak nelayan lobster sebagai stakeholders. Jangan lagi seperti kebijakan koboy tanpa kajian dan riset, seperti periode lalu,” selorohnya.

Oleh karena itu, dia berharap KKP yang tengah mengkaji dan merumuskan ulang peraturan terkait bersama para stakeholder dan ahli-ahli wajib untuk memfasilitasi peraturan yang nyaman, penciptaan lapangan kerja, pertimbangan investasi benih lobster dan memberi dampak kesejahteraan. Karena regulasi itu penentu nasib masa depan nelayan lobster.

“Selama ini perdebatan tentang lobster tanpa kajian, tanpa riset dan tanpa analisis ekonomi sebagai dasar-dasar pemanfaatan ekonomi sebagai harapan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir. Apalagi kebijakan berdasarkan kajian dan komunikasi para ahli, sudah pasti argumentasinya kuat,” imbuhnya.

Yang paling penting dipahami, menurt Rusdianto bahwa benih lobster kalau tidak dibesarkan dan tidak dimanfaatkan, lalu dibiarkan hidup secara alamiah, maka dalam berbagai riset manapun di dunia ini menyebutkan bahwa benih lobster yang hidup itu hanya 1 persen, bahkan di beberapa penelitian tidak sampai 1 persen.

Problemnya yang muncul, kata Rudsianto, perdebatan kelompok ini seperti kanibal. Saling menerkam satu sama lain. Karena kelompok atas nama lingkungan tidak memberi ruang argumentasi mekanisme regulasi untuk kesejahteraan pada nelayan penangkap benih lobster.

“Kelompok ini ingin menyelundupkan saja, menangkap nelayan dan memejarakannya. Padahal ribuan orang yang menggantungkan hidupnya dari ini (ekspor benih lobster), sedang mencari jalan keluarnya. Ini sudah terjadi beberapa tahun dan jalan keluarnya memang simulasinya banyak,” ungkapnya.

Dari banyaknya jalan keluar yang didiskusikan pada kegiatan konsultasi publik KP2 kemarin, beberapa yang muncul adalah legalisasi pembesaran benih lobster hingga ekspor benih lobster. Berbagai opsi tersebut belum diputuskan, masih dalam tahap pembahasan.

“Ada opsi untuk ekspor, apakah solusi itu benar? Apakah tepat ekspor 100 persen? Ada juga opsi dibesarkan 100 persen karena itulah potensi mendapatkan nilai tambah yang besar. Untuk itulah opsi pembesaran benih lobster dimunculkan. Kalau tidak dibesarkan benih lobster akan mati sia-sia, kemungkinan hidupnya tinggal 1 persen. Tapi kalau dibesarkan, maka memiliki peluang Survival Ratenya 70 persen. Namun, masalah lain lagi, di Indonesia, lobster maksimal hidup hanya 40 persen karena dipengaruhi faktor alam,” bebernya.

Telur lobster di Indonesia mencapai 26,9 miliar ekor per tahun, sedangkan larva lobster 24,7 miliar ekor per tahun. Adapun jika berlanjut menjadi benih lobster, diperkirakan sebanyak 12,3 miliar per tahun. Lanjut Rusdinato lagi, kalaupun benih lobster diekspor dengan skema 100 perusahaan eksportir dengan kuota pertahun mereka ekspor sejumlah 100 juta benih.

“Maka ekspor pertahun cuma 1 miliar benih. Sementara sisanya masih 11,3 miliar pertahun. Jadi tidak akan punah, itu yang dimaksud Effendy Gazali yang tidak dipahami oleh Susi Pudjiastuti dalam perdebatannya,” jelasnya.

Meskipun demikian, prinsip yang paling penting dalam pemanfaatan benih lobster ini adalah menyeimbangkan agar nelayan pengambil benih lobster dan nelayan penangkap lobster dewasa dapat hidup berdampingan, tidak kehilangan mata pencahariannya.

“Guna mempertahankan kelangsungan lobster di alam, ada beberapa aturan yang dapat diterapkan dalam pembesaran dan pelarangan penangkapan induk lobster bertelur. Salah satunya yaitu dengan mewajibkan nelayan (stakeholders) melakukan pembesaran benih lobster mengembalikan sebanyak 5 persen hasil pembesarannya ke alam. Dengan ini kan otomatis yang tadinya kesempatan hidup benih lobster hanya 1 persen, bisa kembali restocking 5 persen setelah pembesaran,” imbuh dia.

Sementara itu, Koordinator Penasihat Menteri, Rokhmin Dahuri mengaku ada empat langkah KKP dalam menangani persoalan benih lobster. Pertama akan membudidayakan (pembesaran) lobster, pengembangbiakan benih (hatchery), restocking, dan ekspor dalam jumlah sangat terbatas dan terkendali (kuota). Karena kalau ekspor langsung dimatikan, justru yang akan terjadi adalah black market dan yang kaya oknum-oknum saja.

Hal yang tak kalah penting yaitu memastikan tidak terjadi pengrusakan habitat lobster akibat penggunaan sianida dan bahan kimia berbahaya lainnya, blast fishing (penangkapan ikan dengan peledakan), serta cara-cara lainnya yang juga dapat merusak koral, termasuk pencemaran laut oleh limbah minyak.

“Jangan pertumbuhan terhambat hanya karena selalu bersembunyi di kedok lingkungan. Dan jangan juga dengan alasan lingkungan, tidak ada kehidupan. Tentu sisi lain, juga ingin pertumbuhan ekonomi juga tidak merusak lingkungan. Keduanya harus berjalan seimbang,” pungkas Rusdianto. (Tyo)