Membangun ‘Maritime Domain Awareness’ di Hari Maritim Nasional 2020

0
145
Ilustrasi Foto: Dok Unhan

Jakarta (Samudranesia) – Momentum Hari Maritim Nasional ke-56 Tahun 2020 menjadi sebuah refleksi untuk membangkitkan kembali semangat maritim bangsa Indonesia. Hari Maritim Nasional yang mengacu pada peristiwa Musyawarah Maritim I pada tanggal 23 September 1963 yang dipimpin oleh Bung Karno.

Terkait hal itu, Samudranesia menyelenggarakan Webinar bertajuk “Refleksi Hari Maritim Nasional Dalam Membangun Maritime Domain Awareness (MDA) Bangsa yang Berdaya Saing” pada Rabu, (23/9).

Hadir sebagai narasumber salah satunya ialah Rektor Universitas Pertahanan (Unhan) Laksamana Madya TNI Dr Amarulla Octavian, S.T M.sc, DESD, CIQnR., CIQaR. Dalam paparannya, Rektor Unhan Laksdya TNI A. Octavian menyampaikan bahwa pembangunan MDA Indonesia mengacu pada letak geografisnya yang strategis dan 2/3 wilayahnya yang berupa lautan.

“Oleh karenanya semua pemangku kepentingan maritim di Indonesia baik aktor negara maupun non negara dituntut untuk mengembangkan Maritime Domain Awaraness (MDA),” ungkap Octavian.

Baca Juga: Dilantik oleh Menhan Prabowo, Laksda TNI Dr Amarulla Octavian Resmi Jabat Rektor Unhan

Lebih lanjut, Danseskoal periode 2018-2020 ini menjelaskan sejarah MDA di negara-negara maritim yang maju seperti Amerika Serikat. Dengan mengutip pernyataan Vice Admiral John Morgan, dia menyatakan MDA berkaitan dengan informasi yang dikumpulkan dari beragam sumber yang selanjutnya diolah untuk menghasilkan Common Operating Picture (COP) yang akan didistribusikan kepada pihak-pihak pengguna untuk kepentingan pengamanan maritim khususnya pengambil keputusan dan aparat keamanan maritim.

“Tujuan dari MDA adalah membangkitkan data intelijen yang dapat diaksikan atau to generate actionable intelligence. Menurut sejumlah literatur yang bersumber dari Amerika Serikat, MDA merupakan hasil penjumlahan dari situational awareness yang digabungkan dengan intelligence,” terangnya.

Foto: Rektor Unhan Laksamana Madya TNI Dr Amarulla Octavian, S.T M.sc, DESD, CIQnR., CIQaR

Menurut dia, Amerika Serikat menginginkan adanya pertukaran informasi dan perencanaan kolaboratif untuk menciptakan COP antara semua pihak yang berkepentingan dengan domain maritim guna mengetahui semua peristiwa yang terjadi di laut dan sekitarnya.

“Apabila terjadi peristiwa yang mengancam keamanan maritim, semua pihak terkait dapat segera memberikan respon dengan cepat,” ujarnya.

Tak hanya itu, di Negeri Paman Sam tersebut, lanjut Octavian, MDA selama ini telah bertindak selaku key enabler (pintu masuk) dari sejumlah inisiatif yang diluncurkan oleh Amerika Serikat, seperti Proliferation Security Initiative (PSI), Container Security Initiative (CSI) dan Thousand ship Navy or Global Maritime Partnerships.

“Begitu pula dalam kerja sama keamanan maritim yang  bersifat bilateral. Upaya Amerika Serikat untuk merangkul negara-negara lain dalam mengembangkan MDA memang tidak lepas dari kepentingannya yang mengglobal,” bebernya.

Baca Juga: Bangun Kerja Sama, Tim FKUI Kunjungi Kampus Unhan

Sehingga, MDA bukan semata-mata konsep teknis yang bebas dari agenda politik. Sebaliknya, banyak pihak menilai praktik MDA selama ini tampak sebagai salah satu instrumen yang digunakan untuk mengamankan kepentingan politik Amerika Serikat di seluruh dunia.

“Di samping berfungsi sebagai salah satu instrumen keamanan maritim dalam kerja sama antara negara, MDA ternyata berfungsi pula sebagai wadah konvergensi kepentingan Amerika Serikat dan negara-negara lain yang berafiliasi,” bebernya lagi.

Aspek Politik dan Kemanan

Dari aspek politik, laut merupakan arena untuk melaksanakan proyeksi kekuatan guna menyebarkan pengaruh politik. Laut menjadi tempat pertemuan’ kepentingan antar berbagai pihak, baik dalam wadah kerjasama maupun konlik.

“Pasca Perang Dingin, peran negara dalam isu politik dan keamanan mulai ditandingi oleh aktor non negara.Dalam perkembangannya, aktor non negara bahkan mampu mengancam kepentingan aktor negara, termasuk dalam domain maritim,” ulasnya.

Baca Juga; Penataran Bela Negara Dosen Baru Fakultas dan Prodi S1 Unhan Resmi Ditutup

Masih kata dia, hal ini kemudian menjadi paradigma baru MDA terutama dalam kepentingan politik dan keamanan. Itu ditandai dengan munculnya kekuatan-kekuatan baru dari aktor negara dipandang sebagai ancaman dan tantangan terhadap kepentingan kekuatan-kekuatan lama aktor negara yang telah lebih dahulu eksis karena beberapa kekuatan baru itu memiliki aspirasi politik yang berbeda dengan kekuatan lama yang telah ada sebelumnya.

“Tidak jarang kekuatan-kekuatan baru tersebut mengembangkan pula kekuatan maritim, termasuk Angkatan Laut masing-masing ketika sengketa batas maritim meningkat eskalasinya,” terang dia lagi.

Sementara dari aspek keamanan, laut juga menjadi media aktor non negara melakukan tindak pidana di laut (piracy and armed sea robbery). Jelas Octavian, tindak pidana di atas laut juga mencakup aksi terorisme maritim. Tindak pidana melalui laut juga dilakukan oleh Transnational Organized Crimes dalam berbagai bentuk penyelundupan, money laundry, senjata pemusnah massal hingga perdagangan manusia dan imigran gelap.

“Laut juga menjadi objek aktor negara dan/atau aktor’non negara untuk melakukan eksploitasi berlebihan atas sumber daya kelautan baik yang berada di kolom laut maupun yang’ada di dasar laut. Tindak pidana atas laut, seperti IUU Fishing dan illegal mining yang’merusak ekosistem kelautan,” ujarnya.

Lulusan AKABRI Laut tahun 1988 tersebut juga menyebut MDA berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Menurutnya, laut merupakan wadah bagi kepentingan ekonomi bagi mayoritas di dunia, baik sebagai eksploitasi sumber daya alam maupun perlintasan perdagangan.Globalisasi juga menempatkan laut pada posisi strategis sekaligus kritis dalam pertumbuhan ekonomi dunia saat ini.

“Kepentingan ekonomi atas laut tampak secara statistik peningkatan aktivitas lalu lintas pelayaran (seaborne trade) dan lalu lintas penerbangan di atas laut (airseaborne trade) secara signifikan menjadi kontributor pertumbuhan ekonomi pada tataran kawasan bahkan dunia.

Baca Juga: Ide Unhan untuk Kembangkan Penelitian Maritim dan Militer

Lulusan Lemhanas RI PPRA54 Tahun 2016 ini menyatakan laut tidak hanya menjadi masa depan bangsa Indonesia, melainkan masa depan seluruh umat manusia di dunia. Oleh karena itu, keseimbangan ekosistem kelautan menjadi faktor penting untuk sumber blue economy. Sehingga perlindungan atas ekosistem kelautan dan laut itu sendiri menjadi prioritas utama menjaga planet bumi sebagai rumah yang nyaman bagi umat manusia.

“Laut juga menjadi penghasil oksigen terbesar dan terpenting untuk menjaga keseimbangan senyawa alam memenuhi kebutuhan semua makhluk hidup. Gangguan atas laut dan pencemaran lingkungan maritim dapat memutus rantai kehidupan,” jelasnya.   

Membangun Kesadaran

Terkait itu, Octavian mengingatkan MDA di Indonesia dibangun untuk mewujudkan kesadaran seluruh bangsa Indonesia memahami situasi dan kondisi, watak masyarakat di  mana kita hidup dan menjalani kehidupan atas realita kemaritiman.

“Dibutuhkan kesadaran untuk melakukan pembenahan internal dalam kehidupan mendasar Bangsa Indonesia untuk mengakui jati diri sebagai Bangsa Maritim yang menjadi manifestasi eksternal dalam pola pikir, pola sikap dan pola perilaku yang sangat signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” imbuhnya.

Selanjutnya, sambungnya, pemahaman MDA pada tingkat ekstrapolasi agar bangsa Indonesia memilki kemampuan memproyeksikan kesadaran MDA untuk melihat visi jauh ke depan sekaligus implikasi, konsekuensi dan risiko dalam upayanya mencapai kemakmuran dan kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia atas limpahan berkah lautnya.

Octavian menambahkan, MDA di bangsa Indonesia juga berperan dalam meningkatkan kewaspadaan guna menghadapi ancaman, hambatan, tantangan dan gangguan. Kemudian terkait penggunaan teknologi mutakhir juga menjadi sorotannya dalam membangun MDA bangsa.

“Kata kunci MDA adalah awareness semua pihak yang berkepentingan terhadap semua apa yang terjadi di domain maritim. Masalah awareness bukan semata terkait perangkat keras, melainkan juga paradigma semua pemangku kepentingan maritim,” tuturnya.

Baca Juga: Laksda TNI Dr Ir Supartono Dikukuhkan Jadi Guru Besar Ilmu Pertahanan Baru

Tentunya, Indonesia memerlukan paradigma baru MDA di Indonesia adalah peningkatan paradigma yang semula MDA ditujukan semata menjamin keamanan dari segala bentuk ancaman keamanan maritim, meningkat’ ditujukan juga untuk keselamatan dan perlindungan. Keselamatan bernavigasi dan perlindungan ekosistem kelautan juga harus menjadi fokus MDA.

“Paradigma MDA baru juga ditujukan untuk memandang seutuhnya wilayah  maritim sebagai satu kesatuan yang utuh mulai dari ruang laut (sea space) hingga ruang udara di atas laut (maritime air space),” pungkasnya.

Narasumber lain dalam webinar tersebut di antaranya Dosen Sejarah FIB Universitas Indonesia, Dr Bondan Kanumoyoso M,Hum; Direktur Utama PT Pendidikan Maritim dan Logistik Indonesia (PMLI); dan Direktur National Maritime Institute (Namarin) Siswanto Rusdi. Diskusi virtual itu dimoderatori oleh Adityo Nugroho. (Rdk)