Membangun Layanan Logistik yang Andal

0
264
Ilustrasi Foto: Net

Oleh: DR Dayan Hakim*

Banyak pejabat pembuat kebijakan di pemerintahan yang belum memahami mengenai bisnis logistik. Dengan ceroboh mereka membuat banyak kebijakan yang justru membuat perekonomian Indonesia menjadi berantakan. Sistem Logistik Nasional yang telah di-PP-kan tahun 2012 hanya menghasilkan aplikasi online Sislognas semata. Menurut mereka, ini diperlukan untuk menghadapi era Industri 4.0 yang sudah melanda Indonesia.

Padahal menurut aplikasi online tersebut hanya satu dari 7 komponen penilaian Logistic Performance Index, yakni Tracking dan Tracing. Masih ada 6 komponen lain yang juga menuntut untuk segera dibenahi yakni, kepabeanan; infrastruktur; pelayaran internasional; kompentensi; logistic domestic; dan ketepatan waktu.

Pada tahun 2007, sebelum diundangkannya undang-undang pelayaran no 17 tahun 2008, peringkat Logistic Performance Index, Indonesia berada pada nomor 43. Tahun 2010, peringkat tersebut turun menjadi nomor 75. Tahun 2016, peringkat Logistic Index Indonesia naik ke posisi 63. Terakhir di tahun 2018, peringkat Indonesia ada di posisi 46. Meskipun demikian, posisi Indonesia ke 5 dibandingkan negara ASEAN yakni, Singapura (7), Thailand (32), Vietnam (39) dan Malaysia (41). Dari sisi biaya logistic nasional, pada tahun 2005 biaya logistik Indonesia mencapai 27 persen dari PDB sedangkan di tahun 2017 biaya logistic Indonesia hanya turun sedikit 23,5 persen.

Dari 7 komponen penilaian Logistic Performance Index, ternyata yang paling jelek adalah kepabeanan (customs) yang memperoleh skor 2,67 di peringkat 62 pada tahun 2018. Sebagai perbandingan, komponen penilaian kepabenanan tahun 2010 memperoleh skor 2,43 di peringkat 72. Disisi lain, komponen penilaian yang paling baik adalah ketepatan waktu (timeliness) yang memperoleh skor 3,67 di peringkat 41. Sebagai perbandingan komponen penilaian ketepatan waktu tahun 2010 memperoleh skor 3,46 di peringkat 69.

Dari gambaran di atas sebenarnya sudah dapat diketahui komponen logistik yang harus segera diperbaiki. Prioritas perbaikan layanan logistik seharusnya ada di komponen kepabeanan dan bukan di komponen tracking dan tracing. Tracking dan Tracing hanya Sebagian saja dari layanan Logistik. Layanan logistik tidak ada hubungannya dengan Era Industri 4.0.

Untuk memperbaiki layanan logistik, sebetulnya Dirjen Bea dan Cukai sudah banyak melakukan perubahan. Antara lain, Kementerian Keuangan telah menerbitkan peraturan nomor 28/PMK.04/2018 yang merubah peraturan nomor 272/PMK.04/2015 tentang Pusat Logistik Berikat. Hal ini sesuai dengan Kebijakan Pemerintah dalam Kebijakan Ekonomi Volume II bulan September 2015.

Mengacu pada peraturan nomor 28/PMK.04/2018, Kementerian Keuangan mengeluarkan perijinan mengenai Gudang PLB (Pusat Logistik Berikat). Hal-hal yang menjadi keunggulan Gudang PLB antara lain dilakukan penangguhan pajak impor dan pembayaran bea masuk sampai komoditi dimanfaatkan. Gudang PLB juga dapat menekan biaya penyimpanan/overtime sea way di pelabuhan.

Pengusaha dapat menyimpan komoditi sampai dengan 3 tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan sehingga dapat meningkatkan cashflow dan perputaran bahan baku. Kegiatan tambahan seperti pemeliharaan, cutting, canting dan decanting, inspeksi surveyor (lartas) dapat dilakukan di gudang PLB. Dalam melakukan kegiatan re-ekspor komoditi juga diberi kemudahan sehingga dapat mempersingkat waktu pengiriman logistik.

Bukan itu saja, Gudang PLB juga menyediakan berbagai kemudahan, yakni fleksibilitas jenis barang inbound dan outbound, fleksibilitas jangka waktu penyimpanan dan fleksibilitas fiskal. Pengusaha juga diberi kemudahan untuk melakukan kegiatan pengelolaan penyuimpanan sendiri dan kegiatan sederhana di Gudang PLB. Bahkan pengusaha juga diperkenankan untuk melakukan transaksi jual-beli di Gudang PLB dengan fleksibilitas kepemilikan dan penyelesaian barang impor sederhana. Hal ini amat memudahkan pengusaha dalam melakukan perdagangan internasional dan menghemat biaya pengurusan.

Terdapat beberapa jenis Gudang PLB. Ada Gudang PLB diperuntukan sebagai pendukung kegiatan industri besar maupun pendukung kegiatan Industri Kecil dan Menengah. Ada Gudang PLB diperuntukan khusus pendukung kegiatan hub Cargo Udara maupun pendukung kegiatan E-Commerce. Ada pula Gudang PLB khusus untuk Barang Jadi, khusus untuk Bahan Pokok maupun khusus untuk Barang Komoditas Ekspor. Port Feeder Barges sebagai transhipment dari mother vessel ke feeder atau sebaliknya juga dapat dijadikan PLB Floating Storage. Dalam satu lokasi pengusahaan PLB hanya boleh terdapat satu bentuk pengusahaan PLB.

Dalam melakukan pilihan terhadap Gudang PLB, harus diperhatikan mengenai kualitas layanan dalam hal manajemen Gudang. Pengusaha Gudang PLB yang kompeten dapat membantu penyelesaian proses perijinan impor dan re-ekspor kepabeanan maupun proses pengiriman komoditi impor dan ekspor domestik. Gudang PLB yang baik harus memiliki elektronik manifest declaration dan electronic truck surveillance sehingga dapat melakukan lacak dan pantau pengiriman dalam meningkatkan pengawasan persediaan komoditi.

Gudang PLB memberi kemudahan dalam berusaha. Ada pengusaha handphone di Mangga Dua yang menyimpan persediaan barang dagangannya di Gudang PLB. Ada juga pedagang mobil mewah yang menyimpan persediaannya di Gudang PLB dan melakukan transaksi jual belinya di dalam Gudang PLB sehingga penyelesaian impor dilakukan oleh pembeli.

Ada kontraktor Freeport di Jakarta yang menurunkan barangnya di Port Feeder Barges dari mother vessel untuk kemudian diangkut ke Timika dan menyelesaikan kepabeanannya di Timika. Ada pedagang beras organik dari Jepang yang mengganti kemasan 100 kg menjadi kemasan 5 kg untuk kemudian diekspor kembali ke Australia. Hal ini memberi harapan baru bagi pengusaha lokal dalam melakukan perdagangan internasional.

Hasil penilaian Logistic Performance Index tahun 2019 belum terbit. Kita belum tahu bagaimana efektivitas dari pelaksanaan Pusat Logistik Berikat terhadap komponen layanan kepabeanan khususnya dan terhadap hasil penilaian Logistic Performance Index secara keseluruhan. Hal ini disebabkan sebagus-bagusnya SOP (system operasi dan prosedur) yang dibuat tetap tergantung pada orang-orang yang terlibat di dalam SOP tersebut. Namun dari hasil observasi di lapangan diketahui bahwa perbaikan layanan kepabeanan sampai saat ini masih sesuai dengan harapan dari para pelaku bisnis logistik. Semoga perbaikan layanan logistik Indonesia yang terintegrasi, efektif dan efisien dapat mempercepat pertumbuhan perekonomian Indonesia.

Dr. Dayan Hakim

*Penulis adalah Praktisi Pelayaran Indonesia