KSTJ: Perpres 60/2020 Legalkan Perampasan dan Perusakan Ruang Laut

0
70
Foto: Net

Jakarta (Samudranesia) – Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Perpres 60/2020) melegalisasi perampasan dan perusakan ekosistem pesisir Teluk Jakarta. Perpres ini mengabaikan prinsip pencegahan dan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam. Ini terlihat dari dipaksakannya proyek reklamasi khususnya Pulau C, D, G, N serta tanggul pantai dan tanggul laut.

Hal itu sebagaimana disampaikan oleh Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta (KSTJ) yang dalam konferensi persnya via virtual kemari. KSTJ sendiri merupakan gabungan dari berbagai macam elemen civil society yang memiliki visi sama yakni menolah pembangunan reklamasi Teluk Jakarta.  

“Perpres 60/2020 telah memutihkan reklamasi pulau H sebagai bagian daratan. Padahal diketahui bersama hingga detik ini, Pulau H belum ada secara fisik. Tak hanya itu, Pasal 6 Perpres 60/2020 mencakup kawasan perairan 0-12 mil, yang seharusnya bukanlah cakupan Prepres ini. Prepres ini merupakan turunan dari UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sedangkan daratan pesisir dan perairan 0-12 mil merupakan kewenangan UU Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil,” ujar Nelson dari LBH Jakarta yang tergabung dalam KSTJ.

Sambung dia, indikasi upaya pemutihan pada pemanfaatan ruang tak berijin juga ada pada Pasal 138 yang justru memungkinkan percepatan ijin selagi sesuai dengan ketentuan. Selain itu Perpres ini sangat memungkinkan terjadinya konflik pemerintah secara vertikal, mengingat keharusan penyesuaian dalam berbagai rencana tata ruang di provinsi maupun kota/kabupaten yang harus diikuti oleh pemerintah daerah (Pasal 139 ayat 1).

“Dan jika ada kekosongan Rencana Tata Ruang di lewat daerah, maka Perpres yang berskala 1:50.000 ini bisa dijadikan acuan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang, termasuk perijinan (Pasal 138 dan Pasal 139 ayat 2). Kawasan Reklamasi ditetapkan sebagai Zona B8, dengan karakteristik daya dukung lingkungan rendah, prasarana lingkungan sedang hingga rendah yang berada pada kawasan reklamasi dengan rawan intrusi air laut dan rawan abrasi,” jelasnya.

Zona B8 ditetapkan di Pulau Reklamasi C, D, G, N di pesisir utara kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur. Terkait dengan pemutihan kawasan Pulau H dapat dilihat pada Lampiran II pada Peta II-54-25-2 di mana Pulau H dikonversi menjadi kawasan B1 berwarna oranye. Padahal, kondisi eksisting saat ini tidak terdapat pulau H tersebut. Zona B1 merupakan zona dengan karakteristik sebagai kawasan yang mempunyai daya dukung lingkungan tinggi, tingkat pelayanan prasarana dan sarana tinggi, berpotensi dikembangkan untuk bangunan gedung dengan intensitas tinggi baik vertikal maupun horizontal.

Masih kata Nelson, koalisi juga mendapati adanya upaya konversi besar-besaran pada kawasan Lindung di Kelurahan Kamal Muara Kecamatan Penjaringan, DKI Jakarta sebesar kurang lebih 200 Ha menjadi berbagai zona lain seperti B7 (bisa untuk permukiman). Padahal Ruang Terbuka Hijau publik di DKI Jakarta masih sekitar 12 persen, padahal UU 26/2007 soal Penataan Ruang memandatkan koefisien 30 persen untuk ruang terbuka hijau.

“Terkait dengan proyek tanggul laut dan tanggul pantai yang sebelumnya telah pernah roboh, mendapatkan legalisasi sebagai pengendalian banjir dan rob. Proyek tanggul pantai dan laut ini diubah namanya menjadi “Rencana Pengaman Pantai dan Konektivitas” di mana sebelumnya bernama NCICD/PTPIN,” jelasnya lagi.

Sangat disayangkan olehnya, ancaman penurunan muka tanah tidak menjadi pertimbangan dalam penetapan Perpres 60/2020, terlihat dari diubahnya kawasan yang terjadi penurunan tanah dengan cepat sebagai kawasan pemukiman tinggi (Zona B1). Selain itu Hal ini kembali dapat dilihat di Lampiran II pada Peta II-54-25-2 dimana kawasan rawan penurunan muka tanah yaitu B7 yang sebelumnya diketahui dari berbagai penelitian adalah tempat penurunan muka tanah dengan cepat dan tinggi.

“Atas berbagai pertimbangan tersebut, sangat jelas Perpes 60/2020 telah mengabaikan prinsip penting dalam lingkungan hidup yaitu pencegahan (Preventive Principle) dan kehati-hatian (Precautionary Principle),” tegasnya.

Prinsip pencegahan, sambung Nelson karena berbagai penelitian yang menunjukkan adanya ancaman penurunan muka tanah telah diabaikan serta adanya ancaman terjadinya liquifaksi. Sedangkan prinsip kehati-hatian, Perpres 60/2020, mengabaikan perdebatan dan ketidakpastian terhadap dampak lingkungan dari berbagai pembangunan infrastruktur yang dapat timbul dari berbagai proyek yang ada di pesisir Teluk Jakarta serta ketidakpastian penyebab dari penurunan muka tanah.

“Maka ketidakpastian ilmiah tersebut, sesuai dengan prinsip ini seharusnya proses pembangunan di Teluk Jakarta dihentikan dan pemulihan Teluk Jakarta menjadi hal yang prioritas. Perpres 60/2020 merupakan revisi dan peninjauan dari Perpres 54/2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur, di mana Perpres 54/2008 itu memiliki masa berlaku 20 tahun. Namun hingga hari ini kami tidak mendapati adanya dokumen publik mengenai hasil evaluasi dan peninjauan Perpres 54/2008,” tandasnya. (Tyo)