Konflik Ruang di Laut Belum Seberapa Ketimbang di Darat

0
88
Ilustrasi Foto: Konflik Ruang Laut

Jakarta (Samudranesia) – Konflik ruang laut banyak terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Penyebabnya sebagian besar diakibatkan karena ada ketidakadilan terhadap pengelolaan yang akhirnya terjadi penindasan terhadap masyarakat pesisir.

Menanggapi hal tersebut, Dosen IPDN, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Dr Halilul Khairi menyebut bahwa konflik tata ruang di laut belum seberapa ketimbang konflik di darat.

“Konflik di laut lebih gampang mengatasinya, tapi konflik di darat lebih besar dan banyak. Di laut tidak ada kepemilikan, tapi kalau di darat ada Hak Milik dan Hak Guna Usaha, jadi itu lebih rentan, karena orang memasuki pekarangan tanah milik seseorang bisa dikenakan pidana,” kata Halilul dalam webinar bertajuk ‘Merencanakan Pembangunan Pesisir yang Berkeadilan’ yang diselenggarakan Samudranesia beberapa waktu lalu.

Dia melihat, ketidapuasan masyarakat kepada pengelolaan ruang laut oleh negara memang biasa terjadi. Menurutnya, solusinya adalah mengembalikan lagi segala masalah kepada peraturan negara.

“Pada prinsipnya negara itu menciptakan the winner, menginginkan banyak pengusaha dan investor, tapi tetap tidak boleh ada looser, semuanya harus jadi pemenang,” jelasnya.

Halilul menyatakan ketika negara tidak mengelola laut dengan baik maka yang terjadi adalah masuknya pengelolaan laut oleh negara lain.

Dia melihat kasus masih minimnya kapal dan peralatan yang dimiliki oleh nelayan kita, sehingga hal tersebut berpotensi masuknya nelayan-nelayan asing yang memiliki peralatan jauh lebih canggih. Hal tersebut biasa terjadi di kawasan perbaatasan maritim dan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE).

“Jadi pemberdayaan nelayan-nelayan kita harus dilakukan agar bisa menangkap ikan sampai 200 mil di ZEE kita,” imbuhnya.

Kemudian soal adanya konflik wewenang pengelolaan laut antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Pemerintah Provinsi atau Pusat, Halilul memandang bahwa masalah itu dapat dikembalikan kepada azas kemanfaatan kepada masyarakat.

“Kewenangan yang diributkan itu hanya soal kekuasaannya saja antara segmentasi Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota bukan pada aza kemanfaatannya. Government is only one, bagi rakyat (segmentasi) itu tidak penting, yang penting adalah rakyat terlayani,” tegasnya.

Di kesempatan yang sama, Direktur Perencanaan Ruang Laut Direktorat Jenderal Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan (PRL-KKP) Ir Suharyanto Msc menyatakan sumber utama terjadinya konflik di laut karena masalah pengawasan bukan pada perencanaannya.

Mungkin masalahnya bukan di perencanaan, tapi di pengawasan. Misalnya seperti kasus masyarakat di Pulau Pari, banyak yang mengadu ke KKP padahal kita hanya membina. Seharusnya ke Pak Anies dulu lah,” ujarnya.

Suharyanto menjelaskan dalam rencana zonasi tersebut berisikan pemanfaatan khususnya untuk kepentingan masyarakat pesisir. Dia menegaskan bahwa acuan itu sudah jelas dan bisa menilai tepat atau tidak tepatnya implementasi di lapangan.

“Akan tetapi namanya juga kegiatan (di pesisir dan laut) yang cukup banyak, penerapannya di lapangan itu berbeda. Ada izin-izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. Jadi antara izin dan arah rencana tidak match, makannya dalam siklus itu harus diawasi,” pungkasnya. (Tyo)