KNTI Minta Pemerintah Komitmen dalam Wujudkan Swasembada Garam Nasional

1
183
Ilustrasi Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Meningkatnya kuota impor garam hingga mencapai 6 persen menjadi 2,9 juta ton pada tahun 2020 menandakan masih lemahnya komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada garam.

“Silih berganti permerintahan, selalu menawarkan strategi-strategi jitu untuk keluar dari jebakan impor. Alih-alih semakin mandiri, jumlah impor garam terus meningkat hingga mencapai 2,8 juta ton pada 2018 dan 2,9 juta ton di tahun ini,” kata Ketua Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan dalam keterangannya kepada Samudranesia, Minggu (26/1).

Sambung Dani, jika dalihnya impor untuk mencukupi kebutuhan industri, seharusnya tidak menyebabkan jatuhnya harga garam di tingkat petambak garam. Harga garam yang semulanya berkisar 1.200 per kilogram, anjlok menjadi 350-600 rupiah pada waktu panen dan juga akibat rembesan garam impor.

“Pemerintah seharusnya tidak menutup mata terhadap peristiwa yang sudah bertahun-tahun dihadapi oleh para petambak garam rakyat,” tegasnya.

Baca Juga:

Untuk meminimalisir tantangan-tantangan di atas dan mewujudkan swasembada garam nasional serta meningkatkan kesejahteraan petambak garam rakyat, KNTI mendorong pemerintah untuk segera melakukan beberapa langkah. Di antaranya pengawasan harus dikuatkan agar garam impor tidak bocor di pasar lokal.

Kemudian, pada sisi produksi, mendorong upaya-upaya inovatif dan konsisten untuk meningkatkan kualitas dan mutu produksi dengan cara memperbaiki sistem produksi nasional yang menyebabkan menurunnya kualitas garam; menjamin ketersediaan lahan produksi dan membatasi alih fungsi tamba garam menjadi lahan peruntukan lainnya seperti perkebunan dan permukiman.

Lanjut Dani, dari sisi pemasaran, pemerintah diharapkan dapat memperbaiki posisi tawar petambak garam untuk menjamin harga yang tinggi di tingkat petani. Mendukung penyediaan informasi pasar bagi petani dan jaringan distribusi produk garam di tingkat nasional dan internasional.

“Pemerintah juga harus menyediakan akses atas informasi teknologi pembudidayaan garam serta dukungan infrastruktur seperti jalan, sistem pergudangan, dan sebagainya. Lalu penguatan lembaga atau asosiasi petani garam yang memperjuangkan kepentingan petani garam, serta dukungan atas akses pembiayaan/permodalan usaha bagi petani garam untuk meningkatkan usahanya,” beber Dani.

“Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam seharusnya menjadi pedoman utama bagi pemerintah untuk segera menuntaskan karut marut industri garam nasional,” tandasnya. (Tyo)