KKP Siapkan Notifikasi Impor ke WTO

0
152

Jakarta (Samudranesia)-Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memperketat kegiatan impor ikan di Indonesia. Dalam waktu dekat lembaga ini memberikan notifikasi regulasi impor kepada badan perdagangan dunia atau WTO.

Notifikasi impor, menurut Kepala BKIPM Rina diberikan untuk mengatur berbagai jenis ikan dan penyakit ikan berbahaya yang dicegah masuk ke wilayah teritori Indonesia melalui kegiatan importasi.

“Ini salah satu kewajiban negara anggota untuk memberikan informasi kepada Sekretariat WTO (World Trade Organisation) mengenai peraturan yang akan berpengaruh terhadap lalu lintas perdagangan komoditas, utamanya importasi,” kata Kepala BKIPM, Rina saat rapat Koordinasi Notifikasi WTO Sanitary and Phytosanitary (SPS) bidang Perikanan, di Bogor, (21/10).

Regulasi ini, menurutnya, diberikan untuk melindungi sumber daya hayati ikan Indonesia dan lingkungan perairan dari introduksi agen–agen, organisme atau mikroorganisme berbahaya yang dapat berpindah tempat melalui lalu lintas perdagangan.

Menurut Rina, notifikasi kepada WTO juga merupakan wujud transparansi sekaligus implementasi kesepakatan bersama negara-negara anggota WTO. Terlebih dalam kesepakatan tersebut tertuang kewajiban bahwa setiap kebijakan terkait bidang perdagangan yang termaktub dalam undang-undang, peraturan, maupun regulasi wajib dilakukan melalui prosedur yang transparan sehingga anggota WTO lainnya dapat mengetahuinya.

“Dalam mendukung dan mendorong kegiatan ekspor sekaligus mencegah introduksi agen–agen atau organisme berbahaya, BKIPM senantiasa menerapkan prinsip – prinsip SPS secara konsisten, salah satunya adalah prinsip transparansi melalui kegiatan notifikasi,” urainya.

Kepala Pusat Karantina Ikan (Puskari), Riza Priyatna menambahkan jika regulasi yang akan dinotifikasi ke WTO merupakan wujud peran BKIPM dalam mendukung kedaulatan NKRI melalui tugas dan fungsi di bidang KIPM. Terlebih setelah draf peraturan yang berisi daftar penyakit ikan berbahaya dicegah masuk ke Indonesia dinotifikasi dan diumumkan melalui Sekretariat WTO, maka setiap negara yang akan melakukan ekspor ikan ke Indonesia harus menjamin bahwa komoditas mereka bebas dari penyakit ikan yang ada di dalam daftar peraturan tersebut.

“Negara – negara mitra Indonesia wajib mematuhi peraturan tersebut,” terang Riza.

Adapun draf notifikasi terdiri dari 28 penyakit karena virus, 5 bakteri, 3 jamur pathogen dan 6 parasit. Rincian tersebut termasuk penyakit yang masih menghantui industri udang yaitu Covert Mortality Nodavirus (CMNV), Decapod Iridescent Virus I (DIV I) dan Vibrio Parahaemolitycus (Vp AHPND) penyebab penyakit Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease. Rencananya, notifikasi daftar penyakit ikan ini akan disampaikan kepada WTO melalui National Notification Body Indonesia.

“Saat ini BKIPM telah ditunjuk sebagai National Enquiry Point Indonesia untuk bidang SPS Perikanan sehingga semakin memperkuat peran dan fungsi BKIPM dalam memajukan sektor kelautan dan perikanan Indonesia,” katanya.