KKP Minta Pengusaha Perikanan Lindungi Awak Kapal dan Pekerjanya

0
224
Ilustrasi

Jakarta (Samudranesia) – Dalam momentum peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Se Dunia pada 10 Desember 2019, KKP mendorong pelaku usaha yang bergerak di sektor perikanan tangkap dan industri pengolahan ikan (UPI) untuk berkomitmen melindungi awak kapal dan pekerjanya.

Hal itu disampaikan oleh Dirjen Perikanan Tangkap selaku Ketua Tim HAM Perikanan, M. Zulficar Mochtar di Jakarta. Menurutnya ketentuan perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak awak kapal dan pekerja pada sektor perikanan telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 35 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan.

“Prinsip dasar dari ketentuan tersebut adalah kewajiban negara (dan pemerintah) untuk melindungi HAM setiap warga negara dan kewajiban dari pelaku usaha untuk menghormati prinsip-prinsip HAM terhadap setiap orang yang dipekerjakannya,” kata Zulficar di Jakarta, Selasa (10/12).

KKP sudah memiliki perangkat hukum, kelembagaan dan SDM untuk implementasi HAM pada sektor perikanan. Peraturan Menteri No.2 Tahun 2017 tentang Persyaratan dan Mekanisme Sertifikasi HAM Perikanan serta Peraturan Dirjen Perikanan Tangkap (selaku Ketua Tim HAM Perikanan) No. 18 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Sertifikasi HAM pada Usaha Perikanan adalah dasar hukum dalam pelaksanaannya.

Untuk kelembagaan, Menteri Kelautan dan Perikanan telah menunjuk Tim HAM yang dipimpin oleh Dirjen Perikanan Tangkap serta dibantu oleh Tim Ahli yang berasal dari unsur berbagai kementerian/lembaga, lembaga swadaya masyarakat, akademisi, dan asosiasi profesi bidang kelautan dan perikanan.

Selanjutnya, untuk kesiapan SDM, Tim HAM Perikanan sudah melatih 121 orang aparatur (pengawas perikanan dan syahbandar di pelabuhan perikanan), 270 wakil perusahaan di delapan lokasi (Jakarta, Tegal, Ambon, Kendari, Sibolga, Banyuwangi, Makassar, dan Bitung) serta pelaksanaan sosialisasi kepala pelaku usaha, awak kapal perikanan, pekerja pada insdutri pengolahan di 30 lokasi (pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia).

“Untuk mendorong pelaku usaha membuat pelaporan implementasi HAM pada masing-masing perusahaan, lanjut Zulficar.

Tim HAM Perikanan akan menfasilitasi dan mendampingi pelaku usaha. Beberapa waktu lalu, kegiatan tersebut telah dilaksanakan di Tegal pada 14-16 November 2019 yang diikuti oleh 21 perusahaan/pelaku usaha. Bertetapatan dengan peringatan Hari HAM Sedunia pada 10 Desember ini.

Kemudian Tim HAM kembali melaksanakan kegiatan tersebut di Bitung yang diikuti oleh 25 perusahaan/pelaku usaha. Salah satu wujud implementasi HAM perikanan, khususnya pada sektor perikanan tangkap adalah menjalankan sejumlah instrumen untuk memastikan adanya perlindungan terhadap awak kapal perikanan, melalui asuransi/jaminan sosial ketenagakerjaan, implementasi Perjanjian Kerja Laut, dan sertifikasi untuk peningkatan kompetensi.

Lebih lanjut, Zulficar menyampaikan bahwa Ditjen Perikanan Tangkap telah mempersyaratkan kewajiban kepemilikan asuransi/bukti kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dalam pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) oleh pemilik kapal.

“Data dari 58 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia per akhir November 2019, tercatat sudah 95.940 orang awak kapal perikanan yang telah dijamin oleh pemilik kapal untuk jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Jumlah ini di luar dari jumlah asuransi bagi nelayan yang dibiayai oleh pemerintah yang bersumber dari APBN. Ini murni jumlah polis asuransi/kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditanggung oleh pemilik kapal,” bebernya.

Untuk menjamin keberlanjutan pelayanan dari penyelenggara program jaminan sosial ketenagakerjaan di pelabuhan-pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia, Dirjen Perikanan Tangkap sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan di Surabaya, Jawa Timur pada 2 Desember 2019.

Hal ini tentu saja, akan memberikan kemudahan kepada pemilik kapal untuk mengakses layanan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada awak kapal yang dipekerjakannya.

“Evaluasi kami pada awal-awal mewajibkan ini kepada pemilik kapal, kendala utama yang dihadapi pemilik kapal adalah kesulitan mengakses kantor BPJS Ketenagakerjaan, apalagi untuk lokasi-lokasi pelabuhan yang jauh dari pusat kota,” tambahnya.

Tahapan berikutnya setelah adanya asuransi/jaminan sosial ketenagakerjaan, Ditjen Perikanan Tangkap juga terus berupaya mengimplementasikan Perjanjian Kerja Laut antara pemilik kapal dengan awak kapal perikanan, sebelum penerbitan SBP. PKL ini bertujuan untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak serta melindungi pekerja dari kecelakaan kerja serta menjamin keberlangsungan usaha dari pelaku usaha.

Sampai dengan akhir November, jumlah awak kapal yang sudah memiliki PKL sebanyak 30.316 orang yang tersebar di 15 pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia. Peningkatan kompetensi bagi awak kapal perikanan melalui Sertifikasi juga bagian dari wujud perlindungan, utamanya untuk menjamin keselamatan pelayaran dan operasionalisasi kegiatan penangkapan ikan.

“Setidaknya, terdapat tiga kompetensi dasar yang diperlukan oleh awak kapal perikanan, yaitu layak laut, layak tangkap, dan layak simpan,” pungkasnya.

Terkait dengan peningkatan kompetensi ini, pada 27 November 2019 lalu, Pemerintah Indonesia telah menyampaikan piagam aksesi untuk ratifikasi konvensi internasional tentang standar pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga bagi awak kapal perikanan.

Dirjen Perikanan Tangkap, M. Zulficar Mochtar hadir langsung pada saat penyerahan piagam aksesi tersebut di Markas Besar International Maritime Organization (IMO) di London, Inggris. Sesuai ketentuan konvensi, maka konvensi tersebut akan berlaku tiga bulan sejak diserahkan, artinya efektif berlaku dan seluruh ketentuannya harus diterapkan pada 27 Februari 2020. (Tyo)