Keuntungan Negara dalam Benang Merah Tata Niaga Lobster

0
221
Lobster hidup yang siap diekspor.

Oleh: Rusdianto Samawa*

Ketika kiblat kebijakan (regulasi) pada poros “keberlanjutan ekonomi,” sudah pasti memperoleh keuntungan secara statistik dan matematis. Sehingga dalam rancangan peraturan menteri baru, bahwa setiap orang penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) harus terdaftar dalam kelompok nelayan penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus).

Artinya kelompok atau organisasi penangkap ini ditentukan rekomendasi oleh Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komnasjiskan) secara nasional dan Dirjen Budidaya dengan syarat-syarat sesuai aturan hukum yang berlaku. Tentu, output dari penentuan organisasi penangkap, eksportir dan pembudidaya ini bertujuan untuk menjaga keberlangsungan ekonomi sekaligus memperbaiki lingkungan apabila terjadi kerusakan. Maka yang paling bertanggungjawab terhadap kerusakan lingkungan dan over fishing adalah organisasi terdaftar.

Rancangan peraturan menteri yang baru sudah menganut azas keadilandan objektivitas dari sisi menjaga lingkungan, trend tata niaga dan pertumbuhan jumlah: penangkap, pengkonsumsi dan pengekspor lobster. Sehingga perlu didorong perubahan peraturan ini agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang membidik pertumbuhan nilai ekspor sebesar 6 persen dalam rencana strategis RPJMN 2020-2024 dapat tercapai.

Angka 6 persen ini lebih rendah dari target yang dipasang untuk renstra pada periode 2015-2019 yang hanya sebesar 10-12 persen. Target yang dipasang pada 2015-2019 itu terlalu ambisius dan berat untuk direalisasikan. Maka, target 6 persen itu lebih realistis, kendati masih tetap dengan optimisme bahwa pertumbuhan ekspor perikanan bisa lebih tinggi dari kecenderungan rata-rata pertumbuhan nilai ekspor dunia yang berkisar di angka 3–4 persen.

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bakal membuka keran ekspor benih lobster yang selama ini dilarang melalui kebijakan menteri sebelumnya, Susi Pudjiastuti. Benih-benih lobster ini rencananya bakal diekspor ke beberapa negara, bukan hanya Vietnam.

Baca Juga:

Alasan kuat melegalkan ekspor benih lobster, yakni hitungan ekonomi dan keuntungan bagi devisa negara. Tetapi, hitungan Survival Rate (SR) lobster sudah banyak sekali referensi yang menjelaskan secara ilmiah. Survival Rate (SR) yang benar adalah 0,01 – 0,03 persen.

Jumlah Survival Rate (SR) tersebut, tertera dalam buku E. V. Radhakrishnan, Bruce F. Phillips dan Gopalakrishnan Achamveetil, berjudul: “Lobsters: Biology, Fisheries and Aquaculture” bahwa selama tujuh dekade terakhir, lobster telah menjadi subjek penelitian fisiologis, biokimia dan molekuler dan lebih dari 15.000 penelitian makalah telah diterbitkan pada biologi lobster, ekologi, fisiologi, perikanan dan akuakultur selama abad sebelumnya dan saat ini.

Bahkan, dalam buku seorang Tsang et al. 2008; Karasawa et al. 2013; Lavery et al. 2014 menerangkan induk lobster yang ukuran 2-3 kg mampu menghasilkan telur 150-800 ribu per induk. Variasi ini tergantung jenis, ukuran dan usia induk. Kalau 4-5 kg tentu umurnya sudah ratusan tahun dan bertelur bisa 2 kali setahun dengan jumlah telurnya capai 3-4 juta. Artinya itu per 1 induk. Bagaimana kalau ada 1 juta induk tentu bisa mencapai ratusan miliar benih.

Benih Lobster. Foto: Net

Sementara, Hatchery Rate (HR) di alam lebih dari 95 persen. Kemudian, siklus Survival Rate (SR) dari menetas sampai pada Peurulus hanya 1 persen. Sementara dari Peurulus sampai pada ukuran matang reproduksi hanya 1 persen. Sehingga SR dari telur sampai size matang 0,01 persen. Dengan demikian, tentu berharap volume ekspor benih lobster ke depan diharapkan dapat menambah performa peningkatan devisa negara dan tata niaga lobster sehingga memberi kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional, bisa pakai bayar utang dan menambah stok APBN.

Negara Untung

Apalagi, setiap orang yang melaksanakan ekspor Benih Bening Lobster (Puerulus) dan penjualan domestik dapat dikenakan kewajiban membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per satuan ekor Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan nilai yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang keuangan negara.

Hitungan ekonominya bisa mencapai triliun rupiah, bisa dipakai melunasi utang negara, menambah stok APBN, pembangunan kesejahteraan dan penambahan sumber target APBN disektor lainnya. Misalnya: 1 ekor benih nilai PNBP-nya: Rp1000 perekor x 100 juta kuota benih per 1 korporasi (perusahaan ekspor). Berarti jumlah PNBP-nya: Rp 1 triliun pertahun per 1 perusahaan (korporasi). Kalau 1 triliun x 200 perusahaan berarti: Rp200 triliun.

Apalagi kalau hitungan tata niaga lobster dari beberapa cabang usaha lobster, misalnya: hasil penjualan domestik dan ekspor lobster dari kelompok pembudidaya yang diperkirakan mencapai 500 miliar perbulan. Sungguh nikmat Tuhan yang mana engkau dustai. Kalau pelarangan, kemudian muncul penyelundupan. Malah negara tidak dapat apa-apa. Kemudian ditambah lagi pemasukan PNBP dari perizinan kapal, pembudidaya, komoditas lainnya. Tentu sudah pasti capaian KKP dalam RPJMN akan dapat tercapai target.

Kalau penghasilan negara dari sektor Kelautan dan Perikanan bisa pakai bayar hutang negara, perkuat ekspor, bangun coldstorage, menambah APBN dan suplay anggaran untuk pembangunan kapal-kapal nelayan. Maka itu sangat luar biasa perkembangannya ke depan.

Apalagi, penentuan pengeluaran benih bening lobster untuk kepentingan ekspor wajib menunjukkan Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh dinas yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang kelautan dan perikanan pada pemerintah daerah setempat. Tentu sebelum eksportir (perusahaan swasta asing dan domestik) melakukan ekspor benih bening lobster, mereka harus terlebih dahulu membayar di awal Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) per satuan ekor Benih Bening Lobster (Puerulus) dengan nilai yang ditetapkan oleh Kementerian keuangan negara.

Kemudian, jumlah pengekspor juga ditentukan sehingga setiap orang yang melaksanakan ekspor, menangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) dan pembudidayaan Lobster (Panulirus spp.) ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang menyelenggarakan tugas dan fungsi dibidang perikanan budidaya. Meskipun demikian, prinsip yang paling penting dalam pemanfaatan benih lobster, adalah nelayan penangkap benih lobster dan lobster ukuran karapas 150 cm dapat hidup saling men-support dan begitupun pembudidaya lobster sehingga harapan peningkatan ekonomi dapat berjalan lancar.

Potensi hidup benih lobster di alam memang sangat kecil, yakni 1:10.000. Artinya, dari 10.000 benih yang punya potensi hidup hingga besar adalah satu ekor saja. Begitu induk-induk lobster menetaskan telur di laut, dia dititipkan pada mekanisme alam, mekanisme arus dan mekanisme alam regional.

Sehingga bila benih-benih tersebut tidak dimanfaatkan menjadi nilai ekonomis, akan mati sia-sia. Cara memanfaatkan paling efektif adalah dengan budidaya (pembesaran) lobster. Pelarangan sebaiknya hanya untuk lobster bertelur. Prinsip utamanya jangan ganggu indukan yang ada telurnya. Kalau ambil induk, itu mempercepat kepunahan.

Guna mempertahankan kelangsungan lobster di alam, ada beberapa aturan yang dapat diterapkan dalam pembesaran dan pelarangan penangkapan induk lobster bertelur. Salah satunya yaitu dengan mewajibkan nelayan (stakeholders) lakukan pembesaran benih lobster mengembalikan sebanyak 5 persen hasil pembesarannya ke alam. Dengan ini kan otomatis yang tadinya kesempatan hidup benih lobster hanya 1 persen bisa kembali restocking 5 persen setelah pembesaran.

Sementara itu, menurut Koordinator Penasihat Menteri, Rokhmin Dahuri mengaku ada empat langkah KKP dalam menangani persoalan benih lobster. Pertama akan membudidayakan (pembesaran) lobster, pengembangbiakan benih (hatchery), restocking, dan ekspor dalam jumlah sangat terbatas dan terkendali (kuota). Karena kalau ekspor langsung dimatikan, justru yang akan terjadi adalah black market dan yang kaya oknum-oknum saja.

Hal yang tak kalah penting yaitu memastikan tidak terjadi pengrusakan habitat lobster akibat penggunaan sianida dan bahan kimia berbahaya lainnya, blast fishing (penangkapan ikan dengan peledakan), serta cara-cara lainnya yang juga dapat merusak koral, termasuk pencemaran laut oleh limbah minyak. Jangan pertumbuhan terhambat hanya karena selalu bersembunyi di kedok lingkungan. Dan jangan juga dengan alasan lingkungan, tidak ada kehidupan. Tentu sisi lain, juga ingin pertumbuhan ekonomi juga tidak merusak lingkungan. Keduanya harus berjalan seimbang.

Dengan 4 langkah di atas, maka investasi luar negeri masuk Indonesia secara besar-besaran dan menjanjikan. Transaksi di Indonesia: di desa-desa tempat pengepul benih Lobster. Dari siklus tersebut, mana lebih untung ekspor benih lobster dengan penangkapan untuk budidaya?

Jawabannya: Lebih untung ekspor benih lobster. Logika keuntungannya yakni: Pertama: Ekspor langsung: standar PNBP 1000 per ekor. Bila pemberlakuan perkuota per tahun. Maka, lipatgandakan standar PNBP dengan kuota ekspor pertahun. Misalnya kuota ekspor tahun 2020 sebesar 100 juta benih lobster. Maka Rp1000 x 1juta (benih).

Menteri Edhy Prabowo melihat langsung industri budidaya lobster masyarakat.

Kedua: Ekspor Lobster Budidaya: standar harga benih untuk budidaya, standar harga 3-5 gram mencapai 750.000 dilipatgandakan jumlah pembudidaya. Katakan seluruh Indonesia hanya 1000 orang pembudidaya. Tempatnya sentra budidaya. Jumlah lubang 5000 ukuran 10 x 12 meter. Luas area budidaya 500 hektar. Upaya pembesaran benih selama 7-10 bulan. Satu lubang budidaya 5juta benih. Berarti 5 juta x 200 lubang. Biaya logistik pakan satu lubang perhari dan bulanan.

Itu hasil pengeluaran selama budidaya. Sekarang kita hitung untuk ekspor lobster masing-masing ukuran. Kita hitung saja ukuran berat 3-4 ons seharga 250.000 (dua ratus lima puluh ribu). Kita hitung ya, tahun 2020 target ekspor 50 ton. Hitungannya: 250.000 x 50 ton hasilnya: Rp12.500.000.000 (dua belas miliar lima ratus juta).

Keterangan: dua model hitungan ekspor dan budidaya di atas harus dipahami bahwa semakin rendah harga benih, maka ekspor benih lobster dan budidaya lobster semakin kecil keuntungannya. Peluang ekspor budidaya lebih besar tergantung pada proses pembesaran dengan jaminan produksi pakan harus tersedia secara simultan dan berlanjut.

Tentu, pemerintah sudah memiliki langkah agar populasi benih lobster tetap terjaga meski larangan ekspor dibuka. Hal itu dengan upaya pembesaran, dan setiap 2,5 – 5 persen dari jumlah lobster yang dibesarkan harus dikembalikan ke laut. Tentu ukuran yang harus dikembalikan itu ukurannya Survival Rate (SR) sudah berumur 1 tahun dengan ukuran berat 5-7 cm, beratnya 0,10 ons.

Penangkapan terhadap nelayan, pengusaha dan pengepul Benih Lobster sangat tidak objektif, baik terhadap hukum maupun sosial ekonomi. Negara-negara seperti Singapore dan Vietnam merupakan negara importir terbesar untuk komoditi benih lobster dari Indonesia. Benih-benih ini dibudidayakan di Vietnam, lalu di ekspor kembali setelah berukuran dewasa dengan nilai yang berkali lipat lebih tinggi.

Benteng Pelestarian Lobster

Praktik penyelundupan benih lobster dari Indonesia ke luar negeri hingga saat ini diduga kuat masih terus terjadi. Praktik ilegal itu terus akan berlangsung selama peraturan belum dicabut, meski Pemerintah terus mengkanalisasi nelayan Lobster.

Kerugian besar yang ditanggung Indonesia atas maraknya penyelundupan benih Lobster tersebut, yakni: 1) potensi penyelundupan benih lobster ada yang tidak telihat jumlahnya yang jauh lebih besar dilakukan oleh kelompok tertentu. Otomatis tidak tercatat oleh negara sebagai bagian dari barang ekspor hasil laut. 2) nilai kerugian negara yang ditimbulkan akibat penyelundupan lebih besar mengingat benih lobster yang lolos jumlah bisa lebih banyak. 3) dugaan ada permainan aparat dan birokrasi pemerintah itu sendiri sehingga Benih Lobster yang sudah ditangkap, lalu diselundupkan lagi. 4) pembelian paling aman oleh para agen asing yang masuk Indonesia, yakni pembelian benih Lobster tersebut ke para aparat dan birokrasi.

Fakta selama ini, aturan pelarangan penangkapan lobster itu harus direvisi atau dicabut. Sehingga ke depan, pemerintah daerah memiliki inisiatif dan ide berdasarkan ilmu pengetahuan untuk memikirkan daerahnya sendiri. Tentu melalui penerbitan peraturan-peraturan daerah yang selaras dengan peraturan pemerintah pusat: Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai benteng pemanfaatan lobster dan benih lobster.

Sehingga kesempatan revisi ini akan sangat penting untuk mendirikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) oleh pemerintah daerah atau Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menginisiasi lembaga tertentu untuk meng-hire hilir mudik investasi benih Lobster.

Sebagai jembatan pemerintah dan sekaligus memberi solusi dalam memfasilitasi para investor lobster yang selama ini mencari peluang masuk Indonesia. BUMD atau Lembaga adhoc yang mengaturnya, sehingga jelas dampaknya pada kesejahteraan masyarakat, terutama nelayan disekitar pesisir. Hal ini, harus menjadi perhatian pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Pusat. Karena masyarakat sendiri sangat banyak yang bergantung hidup dari lobster.

Menteri Edhy Prabowo bersama KP2 KKP.

Harapannya, BUMD atau lembaga internal KKP yang mengaturnya dari hulu dan hilir masalah potensi sumber daya benih lobster. Tetapi lebih pada pengembangan teknologi dan pembudidaya sehingga bisa menjadi penghasil ekspor lobster. Dengan cara itu pula, bisa mencegah meningkatnya penyelundupan benih lobster sehingga pemerintah daerah mendapat keuntungan besar dari kegiatan bernilai ekonomi tinggi tersebut.

Bukan tanpa tantangan, justru lebih sulit kedepannya karena kendala paling ribet kalau budidaya lobster yakni pemanfaatan teknologi reproduksi, penyiapan pakan dan antisipasi penyakit yang belum terpecahkan.

Saran ini harus diperhatikan oleh Pemerintah: Daerah Provinsi, Kabupaten dan Desa, karena sektor perikanan lobster membutuhkan investasi yang tidak sedikit. Bahkan capai ratusan triliun rupiah sehingga diperlukan kesungguhan pemerintah untuk kembangkan destinasi lobster sebagai salah satu komoditas unggulan perikanan yang mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat: nelayan dan pesisir. (**)

*Penulis adalah Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI), Pemerhati masalah kelautan dan perikanan Indonesia