Kenapa Pelaut lebih Senang Adukan Masalah ke Kemnaker Dibanding Hubla?

0
261
PPI.

Jakarta (Samudranesia) – Dua institusi yang berwenang mengurusi pelaut sebagai pekerja di atas kapal yakni Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) selalu menjadi muara penyelesaian masalah ketika terjadi permasalahan terkait kepelautan.

Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) yang kerap menangani permasalahan pelaut (anggotanya) dengan perusahaan tempat bekerja memandang selama ini lebih happy mengadukan kepada Disnaker ketimbang Syahbandar – Ditjen Hubla.  

“Salah satu alasannya serikat pekerja PPI lebih senang mengadukan masaalah hubungan industrial pelaut ke Disnaker/Kemnaker dari pada ke Syahbandar/Hubla karena mereka yang di Disnaker tidak pernah mengeluh dengan tidak adanya anggaran dan personel untuk menyelesaikan kasus yang dilaporkan,” kata Wasekjen PPI Syofyan dalam keterangannya, Kamis (14/11).

Hal ini tentu menjadi evaluasi buat Ditjen Hubla untuk memperbaiki kinerjanya sehingga pelaut memiliki trust dalam menyelesaikan permasalahannya.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mohon ditambah anggaran dan personalnya, biar kami pelaut indonesia tidak seperti anak tiri di negeri ini,” tegas Syofyan.

Tumpang tindih wewenang yang terus terjadi antara Ditjen Hubla dan Kemnaker, sambungnya perlu diselesaikan guna mewujudkan kehidupan pelaut yang kondusif. Dengan kata lain, ego sektoral di antara keduanya juga harus bisa diakhiri.

“Kalau (Hubla) merasa tidak mampu silakan beri chance Kemnaker untuk ambil alih masalah Ketenagakerjaan pelaut sesuai mandat pasal 337 Undang Undang Pelayaran tahun 2008. 21 tahun reformasi berlalu ternyata belum mampu mengikis ego sektoral antar Lembaga,” pungkasnya. (Tyo)
.