Kehendaki Budidaya, LBM PBNU Tolak Ekspor Benih Lobster

0
73
Lobster yang dibudidaya butuh pakan berkualitas.

Jakarta (Samudranesia) – Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) meminta pemerintah mengurungkan kebijakan ekspor benih lobster. Pertimbangannya, langkah itu merugikan.

“Ekspor benih bening lobster (BBL) harus dihentikan,” kata Kiai Asrori Karni saat memimpin musyawarah daring LBM PBNU untuk rumusan final atas diskusi-diskusi daring sebelumnya beberapa waktu lalu.

Bagi LBM PBNU, kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) itu merugikan nelayan. Kemudian, mengancam kepunahan lobster di perairan Indonesia. 

Asrori berpendapat, ada kebijakan lain yang lebih maslahat dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil tanpa mengganggu keberlanjutan lobster. Misalnya, hanya mengeekspor lobster yang dewasa.

Selanjutnya, memprioritaskan budidaya di dalam negeri. Juga menyiapkan sarana prasarana (sapras) pendukung guna meningkatkan nilai tambah.

“Menteri KP harus memprioritaskan pengelolaan benih bening lobster (BBL) di dalam negeri, bukan mengekspor ke Vietnam dan menguntungkan para kompetitor,” tegasnya.

Salah satu peristiwa sejarah yang menjadi rujukan PBNU ialah soal pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi bukan hanya kesejahteraan generasi saat ini tetapi juga yang akan datang yang telah dicontohkan dengan sangat baik oleh Khalifah Umar bin al-Khaththab.

Khalifah berhasil menaklukkan tanah as-Sawad dan al-Ahwaz. Kaum muslimin pada saat itu meminta kepada Umar untuk membagikan tanah-tanah itu kepada mereka, namun Khalifah Umar mengambil kebijakan untuk tidak membagikan tanah tersebut kepada kaum muslimin yang turut serta dalam penaklukannya, tetapi justru membiarkannya tetap dikelola penduduk lokal, dengan catatan para penduduk berkewajiban membayar jizyah dan retribusi atas tanah tersebut sehingga dari pemasukan jizyah dan retribusi dapat digunakan untuk kepentingan kaum muslimin saat itu dan generasi setelahnya.

Kebijakan ekspor benih lobster, jika berlangsung dalam skala masif sehingga mempercepat kepunahan, bukan hanya benihnya tetapi juga lobsternya, bertentangan dengan ajaran Islam. Karena kebijakan demikian berdampak buruk bagi para nelayan yang hidup pada genenarasi setelahnya yang tidak dapat menikmati lobster.

Begitu juga akan berdampak pada pendapatan mereka. Di samping itu, hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan sustainable development (pembangun berkelanjutan) pemerintah Indonesia, yaitu melestarikan dan menggunakan samudra, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan.

“Maka apabila pengambilan benih lobster dalam skala masif untuk diekspor berpotensi kuat mempercepat kepunahannya dan berakibat pada melahirkan mafsadah atau kerugian bagi generasi mendatang maka hukumnya tidak diperbolehkan. Bahkan ini masuk dalam kategori perusakan pada salah satu biota laut yang diharamkan,” tulis rilis resmi PBNU. (Rei)