Keamanan Maritim yang Kuat Jadi Jaminan Pembangunan Ekonomi Maritim

0
146
Ilustrasi pelayaran di Indonesia

Semarang (Samudranesia) – Sumbu kekuatan dalam konstelasi global yang mulai bergeser ke China bisa menjadi peluang sekaligus ancaman buat Indonesia. Dengan visi Poros Maritim Dunia saat ini ditambah dengan luas lautan dan panjang garis pantai, Indonesia sangat memungkinkan juga untuk menjadi sumbu kekuatan utama dunia khususnya di bidang ekonomi.

“Indonesia dengan garis pantai terpanjang kedua, negara kepulauan terbesar, luas wilayah tidak jauh berbeda dengan Amerika, mempunyai ekonomi maritim yang berpotensi menghasilkan minyak, dan 49 persen jalur transportasi perdagangan dunia, di mana Asia menjadi tujuan utama perdagangan laut dunia,” ungkap Kolonel Laut (P) Salim dalam seminar virtual Perkapalan bertajuk ‘Pemanfaatan Letak Geografis dan Optimalisasi Ekonomi Maritim Pada Masa Pandemi’, Sabtu (10/10).

Saat ini di kawasan Asia Tenggara tengan berkutat pada meningkatnya isu keamanan maritim. Adanya perompakan, pelanggaran penangkapan ikan memberi dampak pada kerugian negara, penurunan jumlah nelayan, dan rusaknya terumbu karang akan berdampak pada masa depan ekonomi maritim Indonesia.

“Penyelundupan barang-barang ilegal menjadikan perairan Malaka sangat strategis bagi tindak kejahatan ini. Penyelundupan manusia menjadikan perairan Indonesia juga sebagai wilayah paling aktif di dunia, kemudian kasus kecelakaan dan kebakaran kapal, ini semua akan berdampak pada ekonomi maritim kita,” jelasnya.

Terkait kondisi keamanan laut Indonesia, dia menyebut sudah diterbitkan panduan-panduan pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan bongkar muat dan lainnya yang memperhatikan protokol pandemi Covid-19, akses terbuka bagi aktivitas illegal, perairan menjadi lokasi pembuangan limbah, dan bahaya navigasi yang mengintai.

“Indonesia memiliki kebijakan kelautan. Ada 7 pilar, diantaranya diplomasi, tata kelola, ekonomi, dan pengembangan, pengelolaan kelautan,” jelasnya lagi.

Lebih lanjut, Salim menyatakan arsitektur kebijakan maritim seharusnya bermula dari adanya doktrin maritim Indonesia kemudian dilanjutkan dengan strategi maritim Indonesia hingga strategi keamanan maritim Indonesia serta strategi militer atau pertahanan mariitim Indonesia.

“Tetapi, yang terjadi di Indonesia saat ini belum optimal eksplorasi pemanfaatan sumber daya kelautan, makin menguatnya keluhan birokrasi penegakan hukum, kelemahan koordinasi penegakan hukum di laut sehingga ada pelaksanaan perintah terbaru dari presiden untuk penguatan Bakamla sebagai satu-satunya lembaga coast-guard di Indonesia,” tegas dia.

Masih kata Salim, kepentingan Indonesia di laut mencakup perbatasan negara di laut, pemanfaatan sumber daya alam, kejahatan transnasional, keamanan dari pelaku illegal at sea, keamanan dan keselamatan navigasi, 4 choke points dari 9 choke points yang harus diamankan, instalasi lepas pantai, dan perlindungan lingkungan laut.

“Tantangan dan peluang laut Indonesia adalah banyaknya instansi yang menyebabkan kurang efisiennya pengelolaan keamanan maritim Indonesia, terhambatnya komunikasi dan sharing informasi,  pentingnya integrasi perundang-undangan keamanan maritim,” imbuhnya.

Indonesia harus mempercepat tata kelola penegakan hukum di laut, revisi undang-undang keamanan laut, perkuat kerja sama ASEAN, tingkatkan diplomasi maritim, perkuat UNCLOS 82, dan protes keras terhadap klaim sepihak,” pungkas Salim. (Tyo)