Ke mana ABK WNI di Kapal Asing Ajukan Tuntutan Hukum?

0
204
ABK WNI di kapal ikan asing. Foto: ANTARA

Oleh: Dedi Gunawan Widyatmoko, S.E., M.M.Pol.

Saya menerima share video dari channel YouTube “Korea Reomit” dari anak saya yang duduk di kelas 2 SMP beberapa hari lalu. Dalam video itu, orang Korea yang medok tersebut menjelaskan sebuah berita dari salah satu stasiun TV di Korea Selatan. Berita tersebut menceritakan tentang ABK kapal ikan berbendera China yang sandar di Busan, Korea Selatan.

Judul dari content YouTube tersebut lumayan click bait: “Berita trending di Korea yang bakal bikin orang Indonesia Ngamuk”. Anak saya share link YouTube tersebut mungkin karena anak saya follower Korea medok tersebut dan tahu kalau saya ada di bidang tersebut. Saya langsung share balik ke dia tulisan saya yang diterbitkan oleh salah satu jurnal akademik nasional.

Saya tidak yakin anak saya tersebut membaca atau tidak tulisan saya. Kalaupun membaca, saya juga tidak yakin dia mengerti isi tulisan saya tersebut atau tidak. Tulisan tersebut agak berat dengan membahas konvensi-konvensi internasional tentang perlindungan pekerja maritim.

Keesokan harinya ramai berita tentang hal tersebut di berbagai channel. Saya mengikuti langkah-langkah yang dilakukan pemerintah. Saya juga mengikuti berbagai komentar masyarakat. Kesimpulan saya, pemerintah sudah melakukan langkah yang cepat dan tepat. Memastikan hak-hak pekerja baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal untuk dipenuhi.

Komentar masyarakat yang bisa saya monitor di media sosial maupun berita online beragam. Dan itu sudah biasa. Saya juga menerima pesan WhatsApp dari teman saya yang sedang bekerja dengan expat kebetulan dari kedua negara yang ada kaitan dengan kejadian ini, Korea Selatan dan China. Saya kutip langsung saja pertanyaan teman saya tersebut: “Pak Dedi, mengenai kasus yang menimpa TKI kita di kapal China tersebut, menurut Pak Dedi pada bagian mana celah hukum yang bisa digunakan untuk menjerat para pelaku Human Trafficking tersebut?

Saya kutip langsung juga jawaban saya waktu itu: “Secara detail case nya saya belum tahu. Tapi intinya memang kompleks masalah ini. Yang jelas mereka pasti mencari celah untuk lepas dari jerat hukum. Yang bisa menegakkan hukum adalah negara bendera dalam hal ini China.

Dan apabila mereka beroperasi di wilayah yuridiksi suatu negara pantai, negara pantai tersebut bisa menegakkan hukum. Tapi kalau di laut lepas, agak susah. Memang slavery itu kejahatan internasional yang menjadi musuh tiap negara. Menurut saya, kita perlu berterima kasih sama Korea Selatan dalam hal ini Otoritas Pelabuhan Busan/Port Authority of Busan”.

Warga Negara Indonesia (WNI) yang menjadi anak buah kapal (ABK) Long Xing 629 tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (8/5/2020). Sebanyak 14 WNI ABK yang diduga mengalami eksploitasi di kapal berbendera China tersebut tiba di Indonesia dan akan menjalani karantina kesehatan di asrama milik Kementerian Sosial. ANTARA FOTO/Hasnugara/Zan/wsj.

Jawaban saya ini sebenarnya sudah mewakili tulisan saya yang panjang di salah jurnal akademik nasional seperti saya ceritakan di atas. Dan jawaban tersebut juga menjadi dasar pengetahuan bagi mereka yang bergerak dalam bidang hukum pelayaran international (Legal Regulation of International Shipping).

Kejahatan apapun pasti mengenal istilah locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana. Begitu juga kalau kita membahas hukum pelayaran internasional. Dan apabila kita membahas tentang kejahatan/tindak pidana yang dilakukan di atas sebuah kapal, hal tersebut merupakan hal yang termasuk rumit.

Pertanyaan pertama adalah “kapal tersebut berbendera negara mana?” Karena bendera dari kapal tersebut menentukan hukum negara mana yang berlaku di atas kapal tersebut. Bendera kapal adalah tempat dimana kapal tersebut didaftarkan. Kalau diibaratkan manusia, negara tempat kapal tersebut mengurus akte adalah bendera kapal tersebut.

Pertanyaan kedua adalah “kapal tersebut beroperasi di rezim laut apa”? Hal ini sangat penting karena dimana kapal tersebut beroperasi menentukan hukum negara mana yang berlaku. Secara garis besar, rezim laut dibagai dua: Laut Kedaulatan (sovereignty) dan Laut Hak Berdaulat (sovereign right).

Yang termasuk Laut Kedaulatan salah satunya adalah Laut Pedalaman (internal waters). Laut Pedalaman terdiri dari sungai, teluk (dengan persyaratan tertentu), dan pelabuhan. Di dalam laut pedalaman berlaku mutlak hukum negara pantai. Kapal selain kapal perang dan kapal pemerintah yang memasuki laut pedalaman negara lain berarti harus tunduk dan patuh pada hukum negara pantai tersebut.

Lalu peran kedua pihak tersebut apa?

Negara bendera wajib memastikan terpenuhinya syarat-syarat keamanan kapal salah satunya pengawakan dan pelatihan ABK. Dengan pengecekan yang tertib dari negara bendera, kemungkinan adanya perbudakan menjadi kecil. Negara bendera juga wajib memproses hukum kejahatan-kejahatan yang ada di atas kapal yang mengibarkan benderanya termasuk tidak dipatuhinya aturan-aturan pemenuhan hak-hak ABK.

Pihak kedua adalah negara pelabuhan dimana kapal tersebut sandar. Karena sebuah kapal negara lain yang memasuki pelabuhan negara lainya harus tunduk pada hukum negara pelabuhan tersebut, maka kejahatan yang dilakukan di atas kapal yang sandar tersebut bisa diproses oleh aparat penegak hukum negara pelabuhan tersebut. Hal inipun masih ada catatan. Pasal 27 UNCLOS 1982 menyebutkan bahwa apabila diminta oleh nahkoda, maka otoritas pelabuhan tersebut harus menghubungi agen diplomatik negara bendera tersebut sebelum mengambil langkah.

Terkuaknya kejadian yang menjadi viral tersebut di atas adalah berkat peran aktif negara pelabuhan dalam hal ini Otoritas Pelabuhan Busan/Port Authority of Busan. Otoritas Pelabuhan Busan yang dengan cepat menindaklanjuti laporan ABK dan mempublikasikanya membuat kejadian meninggalnya ABK dan kemungkinan tidak dipenuhinya hak-hak ABK di kapal ikan tersebut mendapat perhatian luas.

Akan tetapi, sesuai pasal 27 UNCLOS 1982 tersebut, maka tidak serta merta Otoritas Pelabuhan Busan bisa menangkap dan menahan kapal maupun nahkoda kapal ikan tempat ABK tersebut bekerja. Apabila hal tersebut dilakukan, maka akan ada konsekuensi diplomatik dengan negara bendera, dalam hal ini China. Dan sekarang kapal ikan tempat ABK tersebut bekerja sudah kembali melaut.

Yang perlu disyukuri adalah, para ABK tersebut sekarang sudah aman dan hak-haknya akan segera dipenuhi. Oleh sebab itu, perlu kiranya untuk mengapresiasi Otoritas Pelabuhan Busan atas upayanya dalam menegakkan hak-hak ABK WNI tersebut. Hal ini perlu karena tidak semua otoritas pelabuhan di dunia mau melakukan hal seperti apa yang dilakukan oleh Otoritas Pelabuhan Busan tersebut.

Berkaitan dengan penegakkan hukum atas pelaku dugaan tindak kejahatan/pidana di atas kapal, hal tersebut banyak tergantung pada negara bendera dalam hal ini China. Kewenangan Pemerintah RI hanyalah untuk melakukan upaya-upaya diplomatik dengan meminta Pemerintah China untuk menidaklanjutinya. Dan itu sudah dilakukan oleh Pemerintah.

Demikian tulisan pendek ini saya akhiri. Semoga tulisan pendek ini bermanfaat terutama bagi mereka yang ingin dan sedang bekerja di atas kapal internasional. Kemana mereka harus melapor apabila ada pelanggaran hukum/tindak pidana di atas kapal terhadap mereka. Otoritas negara bendera dan otoritas negara pelabuhan adalah tempat mereka bisa melakukan tuntutan hukum. Dan itu sudah dipraktekkan oleh ABK kita dengan melakukannya di Busan, Korea Selatan.

*Penulis adalah peneliti Kebijakan Maritim (Maritime Policy)