Karut Marut Regulasi Kepelautan harus Diakhiri

0
615
Menhub Budi Karya Sumadi saat mendengarkan permasalahan pelaut dari Ketua Umum PPI Andri Yani Sanusi (kanan).

Jakarta (Samudranesia) – Kekhawatiran pengusaha pelayaran nasional terhadap adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penempatan dan Perlindungan Awak Kapal Niaga dan Awak Kapal Nelayan yang diajukan oleh Direktorat Jenderal Binapenta & PKK Kementerian Tenaga Kerja bisa menimbulkan tumpang tindih dengan peraturan sejenis yang sudah berlaku di Indonesia.

Ketua Umum INSA (Indonesian National Shipowners’ Association) Johnson W. Sutjipto melayangkan keberatan adanya wacana tersebut sejak setahun yang lalu. Dia menganggap peraturan yang ada dalam PP No.7/2000 tentang Kepelautan sudah sangat baik dalam mengatur perlindungan terhadap awak kapal niaga saat ini.

Terkait hal tersebut, Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) turut angkat bicara perihal implementasi dari PP No.7/2000 sampai saat ini. Menurut Ketua Adkumham PPI Imam Syafi’i, pemerintah sejak tahun 2000 belum tuntas menjalankan mandat  Pasal 19 ayat (6) PP No. 7/2000 tentang Kepelautan.

“Mandat dalam pasal tersebut memerintahkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Republik Indonesia untuk menerbitkan Kepmenaker/Permenaker tentang tata cara penempatan tenaga kerja pelaut yang bekerja pada kapal-kapal berbendera asing di luar negeri, setelah mendengar pendapat dari Menteri dalam hal ini adalah Menteri Perhubungan/ Kementerian Perhubungan RI), sebagaimana pasal 19 ayat (1) dan ayat (2),” jelas Imam dalam keterangannya, Minggu (10/11).

Semestinya, sambung Imam, mengacu pada pada pasal 19 ayat (6) PP Kepelautan, Menhub “jangan egois” dengan kemudian malah menerbitkan Permenhub 84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang juga mengatur tentang pelaut yang kerja di kapal asing di luar negeri.

“Yang seharusnya aturan tersebut diterbitkan dengan produk Kepmenaker/Permenaker setelah Menaker mendengar pendapat dari Menhub,” tegasnya.

Oleh karena itu, PPI menilai Permenhub 84/2013 hanya berlaku untuk tata cara perekrutan dan penempatan awak kapal di dalam negeri, termasuk soal perizinan perusahaan angkutan laut dan/atau perusahaan keagenan awak kapal.

Hal itu sebagaimana pertimbangan lahirnya Permenhub 84/2013 itu merupakan peraturan pelaksanaan dari Pasal 151 PP 20/2010 tentang Angkutan di Perairan sebagai salah satu peraturan turunan dari UU 17/2008 tentang Pelayaran yang ruang lingkup dan berlakunya tidak mengatur soal penempatan tenaga kerja pelaut pada kapal-kapal asing di luar negeri, karena hal tersebut telah diatur dalam pasal 19 ayat (6) PP Kepelautan.

“Untuk RPP sebagaimana mandat Pasal 64 UU 18/2017 tentang PPMI (Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), saya masih no comment karena dalam perumusannya pun Kemnaker selaku leading sector dalam UU PPMI tidak secara aktif melibatkan serikat pekerja pelaut yang sah sesuai UU Serikat Pekerja/Serikat Buruh,” tegasnya lagi.

“Sudah seharusnya tumpeng tindih regulasi kepelautan ini diakhiri dengan duduk bersama yang melibatkan serikat pekerja pelaut,” tutup Imam. (Tyo)