Jual Beli Ijazah dan Sertifikat Pelaut Diduga Libatkan Pegawai Pemerintah

0
1252
Jual beli ijazah pelaut masih beredar. Foto; Net

Jakarta (Samudranesia) – Jual beli ijazah dan Certificate of Competency (COC) serta Certificate of Proficiency (COP) dalam dunia kepelautan masih sering terjadi.

Baru-baru ini, jual beli ijazah dan sertifikat pelaut kembali marak setelah beredar percakapan adanya seorang agen yang bekerja sama dengan oknum pemerintah (Direktorat Jenderal Perhubungan Laut- Kementerian Perhubungan) sedang melakukan tawar menawar dengan pelaut India.

Sejak dulu, pelaut asal India dan Pakistan selalu menjadi langganan pembelian ijazah dari Indonesia dengan harga yang bervariasi.

Ditjen Perhubungan Laut (Hubla) dalam berbagai kesempatan sudah menyatakan komitmennya untuk memberantas tuntas peredaran jual beli ijazah/sertifikat pelaut.

Chat yang menjadi viral di Media Sosial

Kendati sudah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Pemalsuan Dokumen Pelaut pada Maret 2019 lalu, namun sepak terjangnya satgas belum juga terlihat.

Ketua DPD Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) Sulawesi Utara (Sulut), Anwar Abdul Dalewa angkat bicara dengan masih maraknya jual beli ijazah pelaut. Ia berang dengan kelakuan oknum-oknum yang ada di dalam Ditjen Hubla.

“Apakah ini harus dibiarkan terus terjadi? Kami sudah sering kali melaporkan masalah ini ke Hubla tentang ijazah pelaut palsu tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk mengupas tuntas sampai ke akar akarnya,” ujar Anwar kepada Samudranesia, Senin (31/8).

Jika hal itu terus terjadi, maka reputasi pelaut Indonesia di mata dunia internasional kian merosot. Hal itu juga berimbas pada sulitnya pelaut Indonesia mendapat pekerjaan di luar negeri.

“Hancurlah pelaut Indonesia. Bahkan ijazah COC Indonesia bisa diperjualbelikan oleh negara negara lain seperti India, Pakistan dan Filipina. Saya sebagai pelaut Indonesia melihat ini sangat miris sekali,” tegasnya.

Di sisi lain, Ditjen Hubla juga kerap menyulitkan pelaut Indonesia yang ingin mengurus sertifikat. Birokrasinya masih berbelit dan harus melewati beberapa pintu. Sementara untuk pelaut asing dengan mengucurkan anggaran besar, sertifikat langsung jadi.

“Jadi, untuk apa menjadi pelaut bermartabat, tangguh, berdedikasi, berkualitas, dan berkomitmen terhadap profesi tersebut, jika harus bersaing melawan ijazah palsu yang dipakai orang asing? Kami berharap Kemenhub dan aparat berwajib bisa membantu membongkar masalah ini,” imbuhnya.

Anwar juga meminta peran Satgas Pemberantasan Pemalsuan Dokumen Pelaut bisa bekerja maksimal termasuk organisasi-organisasi pelaut juga harus bersatu padu memberantas permasalahan ini.

“Jadi mereka (Satgas) selalau berdalih bahwa pihaknya kecolongan karena ulah hacker. Setiap rapat selalu hacker yang jadi kambing hitam. Kalau begitu saya jadi bertanya kenapa website Hubla sangat mudah sekali dijebol?” tegasnya lagi.

Ia juga tidak seratus persen percaya beredarnya ijazah dan sertifikat pelaut asli tapi palsu itu karena ulah hacker yang memalsukan dokumen-dokumen di Ditjen Hubla. Anwar mengendus tetap ada permainan oknum di dalam institusi tersebut.

“Kalau ini tidak bisa diberantas makan RIP untuk pelaut Indonesia. Pelaut Indonesia terus dilecehkan dan terus digaji murah,” tandasnya. (Tyo)