Jokowi Mulai Keluhkan Impor Garam

0
106
Salah satu aktivitas usaha garam rakyat (dok. Pugar, KKP)

Jakarta (Samudranesia)-Presiden Joko Widodo menyinggung masalah penyerapan garam rakyat dalam Rapat Terbatas dengan topik Percepatan Penyerapan Garam Rakyat melalui video conference dengan para menteri Kabinet Indonesia Maju, Senin (5/10/2020). Menurutnya masalah garam rakyat ini sebenarnya sudah diketahui namun tak pernah dicarikan solusinya. Ia juga menyinggung masalah impor garam.

“Dari laporan yang saya terima, ada dua permasalahan utama yang kita hadapi dalam penyerapan garam rakyat, pertama rendahnya kualitas garam rakyat sehingga tidak memenuhi standar kebutuhan industri. Ini harus dicarikan jalan keluarnya, kita tahu masalahnya tapi tidak pernah dicarikan jalan keluarnya,” kata Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta.

Ia juga memaparkan bahwa sampai dengan 22 September 2020 ada sebanyak 738 ribu ton garam rakyat yang tidak terserap industri. “Saya minta dipikirkan solusinya sehingga rakyat garamnya bisa terbeli,” tegasnya.

Perlu diketahui, jumlah 738 ribu ton ini merupakan sisa stok dari total produksi garam nasional di tahun 2019 yang mencapai 2,3 juta ton.

Presiden Jokowi juga menyindir jajaran kementerian terkait yang dianggap selalu mencari solusi paling mudah mengatasi rendahnya produksi garam nasional. “Selalu impor, dari dulu begitu terus solusinya tanpa pernah ada penyelesaian,” katanya.

Keran impor garam memang masih terus dibuka. Kuotanya bahkan sudah menyentuh 2,9 juta ton untuk tahun 2020 ini. Lagi-lagi masalah kualitas menjadi alasan untuk impor ini.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bahkan memastikan sepanjang kualitas produksi garam nasional belum memenuhi standar kebutuhan industri, kebijakan impor masih terus dilakukan.

“Impor garam tetap berlaku sesuai dengan rekomendasi dan izin yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian,” kata Luhut dalam keterangan pers usai Ratas bersama Presiden, Senin (5/10).

Luhut juga mengatakan jika izin impor ini sudah disetujui oleh Presiden Jokowi. “Presiden setuju bahwa industri-industri pangan serta industri lainnya yang membutuhkan garam industri diperbolehkan mengimpor langsung dengan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mengatasi importir nakal, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang akan melakukan pemantauan kebutuhan impor. “Kalau dia melanggar atau membocorkan ke pasar yang membuat garam rakyat turun, ya, izinnya dicabut,” kata Luhut.