Jangan Mengedepankan Ego Sektoral

0
369
Dok Samudra

Industri galangan kapal di Indonesia sedang lesu. Menurut Ketua Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (Iperindo) Eddy Kurniawan Logam, jumlah galangan kapal di Batam kini tinggal 50 perusahaan. Di luar Batam, jumlahnya tersisa sekitar 90-an dari ratusan perusahaan pada dasawarsa lalu.

Kondisi itu tidak lepas dari menurunnya perekonomian dunia. “Industri batu bara turun drastis sehingga kebutuhan kapal tugboat dan tongkang hampir tidak ada,” kata Eddy. Pada September 2015,  keluar Peraturan Pemerintah Nomor 69 yang menghapus pajak pertambahan nilai (PPN) dan bea masuk bagi industri galangan kapal nasional. Tujuan  aturan itu adalah menjadikan semua galangan kapal di Tanah Air maju dan berkembang seperti di Batam. Galangan kapal di Batam memang diberi pembebasan pajak dan bea masuk.

Satu tahun berjalan, namun tujuan itu masih jauh dari harapan. Eddy Kurniawan  melihat banyak kendala di lapangan. Untuk mengetahui lebih jauh persoalan yang membelit industri galangan kapal, Samudra mewawancarai Eddy , CEO sekaligus pemilik PT Logindo Samudramakmur, Tbk di kantornya, kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat pertengahan Desember 2016 lalu, Berikut petikannya:

Bagaimana penilaian Anda setelah keluarnya kebijakan insentif fiskal ?

Awalnya, PP Nomor 69 tahun 2015 kami sambut antusias. Setelah berjalan, banyak hal di dalam petunjuk pelaksanaannya (juklak) tidak friendly  dan ada embel-embelnya. Misalnya, PPN  bisa dibebaskan namun harus mengajukan Surat Keterangan Tidak Dipungut (SKTD). Lho ini kan butuh proses dan persiapan sehingga menambah masalah baru.

Contoh lain, jika ingin mendapatkan SKTD harus membuat planning beberapa tahun ke depan. Misal tahun depan mau sewa kapal apa saja, mau buat kapal apa saja, dan lain-lain. Ini  merepotkan, yang namanya bisnis tidak bisa selalu diprediksi akurat dan sewaktu-waktu bisa  berubah mendadak.

Di PP tersebut ditulis, PPN yang tidak dipungut hanya untuk kebutuhan industri pelayaran dan pertahanan keamanan (hankam). Padahal saat ini tidak ada yang lagi pesan kapal karena industri mereka juga lagi parah. Saat ini pesanan hanya dari Kementrian Perhubungan atau Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sayangnya ini tidak termasuk di dalamnya aturan tersebut.

Apa Anda melihat ada dorongan dari pemerintah untuk mendukung industrialisasi komponen kapal di Indonesia?

Pemerintah pasti mendukung. Akan tetapi,  siapapun yang ingin membangun pabrik komponen kapal di Indonesia, pasti  melihat dulu berapa kapal yang dibuat Indonesia tiap tahunnya. Kalau bangun kapalnya hanya seratus unit, untuk apa membangun pabrik komponen di dalam negeri.

Sampai saat ini Indonesia mengimpor jangkar yang secara teknologi mudah dibuat. Persoalannya, dalam setahun Indonesia membangun seratus kapal yang tiap kapal hanya membutuhkan dua jangkar. Walhasil dalam setahun hanya butuh 200 jangkar. Kalau saya membuat workshop dan mencari tenaga kerja, maka 200  jangkar itu bisa selesai dibuat dalam dua bulan. Nah, sepuluh bulan lagi mereka kerja apa?  Jadi memang tidak  visible. Nanti kalau Indonesia mau bangun 1000 kapal, baru bisa buat pabrik komponen.

Pemerintahan Presiden Jokowi banyak melakukan pengadaan kapal baru. Apakah kebijakan ini mampu membangkitkan industri galangan kapal nasional?    

Apa yang dilakukan Presiden Jokowi dan Kementrian Perhubungan sudah sangat baik. Persoalannya, apakah nantinya berkesinambungan ?  Bagi orang yang mau buat pabrik komponen kapal, misalnya, mereka berpikir  tahun ini banyak membangun kapal. Akan tetapi, bagaimana dengan tahun depan, dua tahun lagi atau tiga tahun lagi ?  Makanya kita harus duduk bersama,  memulainya dari yang sederhana, yaitu soal pajak dan bea masuk. Semua investor yang mau masuk akan melihat, bagaimana iklim usaha dan apakah pemerintahnya pro atau tidak ke industri ini.

Setelah keluar kebijakan baru soal pajak, apakah peta persaingan galangan kapal di Batam dan daerah lainnya, ada perubahan?

Untuk sekarang perubahan itu kelihatannya ada, namun terlampau dini menggambarkannya. Galangan kapal adalah sebuah industri jangka panjang, kita mesti melihatnya dalam beberapa tahun yang akan datang.

Pertanyaannya, kenapa galangan kapal di luar Batam yang lebih banyak mendapatkan tender pengadaan kapal dari pemerintah ?  Ada beberapa hal. Kita harus tahu juga industri galangan kapal di Batam itu  hanya fokus untuk membuat kapal tugboat dan tongkang. Dari segi teknologi tidak terlampau tinggi.

Apa yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi hambatan ?

Pemerintah harus membuat grand strategi rencana pembangunan kapal dalam jangka panjang. Indonesia punya market sendiri. Masih banyak kapal-kapal tua. Dengan begitu, industri galangan kapal kita bisa sehat. Sedangkan galangan di luar sana, kini juga banyak yang sedang sakit, mereka nantinya juga banyak yang berguguran. Ini peluang buat kita, siapa tahu lima sampai sepuluh tahun ke depan kita bisa jadi eksportir kapal.

Oleh karena itu saat ini kita jangan mengedepankan ego sektoral. Kita harus rembuk bersama-sama untuk membuat rencana jangka panjang pembangunan kapal tersebut.

Masalah lainnya soal standar kapal di Indonesia yang masih belang-belang. Kapal patroli, ada yang 50 meter, ada yang 48 meter. Ayo kita standarkan. Misal kapal patroli panjangnya 50 meter, desainnya kita samakan. Ketika sudah ada standar desain tersebut, bangun kapal pasti jadi jauh lebih cepat.