Jalankan Arahan Presiden, Edhy Prabowo akan Rombak Peraturan Era Susi

0
67
Menteri KP Edhy Prabowo bersama Mantan Menteri KP Susi Pudjiastuti

Jakarta (Samudranesia) – Usai mengikuti Rapat terbatas Kebijakan Kelautan Indonesia yang dilaksanakan melalui video conference oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis, 19 Maret 2020, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo langsung berbenah.

Salah satu arahan Presiden Jokowi dalam rapat tersebut ialah memberi layanan kemudahan izin usaha perikanan. Walaupun pembuatan dokumen perizinan kapal sudah dilakukan dengan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) dalam waktu 1 jam, namun Edhy tetap harus merevisi beberapa Peraturan Menteri KP era Susi Pudjiastuti.   

Di antaranya ialah Peraturan Menteri KP Nomor 32/Permen-KP/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/Permen-KP/2016 tentang Kapal Pengangkut Ikan Hidup, Peraturan Menteri KP Nomor 23/Permen-KP/2013 tentang Pendaftaran dan Pendanaan Kapal Perikanan dan Peraturan Menteri KP Nomor 54/Permen-KP/2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 46/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Usaha Perikanan Menengah.

Selanjutnya, Edhy akan menggabungkan empat aturan menjadi satu demi menyederhanakan birokrasi dalam pengelolaan tata kelola penangkapan ikan di Indonesia.

Empat aturan yang dimaksud, yaitu Peraturan Menteri KP Nomor 30/Permen-KP/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan di Republik Indonesia dan Peraturan Menteri KP Nomor 12/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas.

“Empat aturan ini nanti akan kami jadikan satu, harapannya peraturan menteri yang jadi satu ini diharapkan memudahkan percepatan perizinan,” ungkap Edhy.

Tak hanya itu, Edhy juga akan mengubah Peraturan Menteri KP Nomor 71/Permen-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

“Di laut terbatas kan selama ini tidak ada kapal Indonesia, ini akan kami penuhi. Indonesia ada hak menangkap di laut lepas, potensi cukup besar,” terangnya.

Sementara, Edhy menyatakan bakal mengalihkan anggaran sebesar Rp300 miliar untuk Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Keputusan ini bertujuan untuk meningkatkan budidaya di dalam negeri.

“Kami merevisi ada anggaran Rp300 miliar dari beberapa ditjen ke ditjen budidaya, harapannya terus mendorong pertumbuhan budidaya di Indonesia,” beber Edhy.

Yang terakhir tentunya terkait ekspor benih lobster yang menjadi perdebatan Panjang sebelumnya. Peraturan Menteri KP Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang Larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari wilayah Negara Republik Indonesia nantinya juga bakal direvisi oleh Edhy.

“Diharapkan dengan revisi ini budidaya lobster bisa dilakukan di seluruh perairan Indonesia. Dengan aturan ini tentu tidak ada lagi masalah kekhawatiran terkait kepunahan lobster. “Kebayang tidak kemarin kami hitung itu dengan 500 ribu lobster saja sudah ada 27 miliar telur lobster di Indonesia. Itu dengan asumsi hanya satu kali saja dia bertelur,” pungkasnya. (Tyo)