Ini Catatan Prestasi 100 Hari Kinerja Edhy Prabowo

0
93
Menteri KP Edhy Prabowo

Jakarta (Samudranesia) – Kabinet Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin memasuki masa 100 hari kerja. Di bidang perikanan dan kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melakukan sejumlah gebrakan, mulai dari reformasi perizinan, menangkap kapal asing pelaku illegal fishing, pembebasan nelayan Indonesia hingga penguatan kerjasama internasional dan sumber daya manusia.

Reformasi perizinan tersebut berupa Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) berbasis online. Sistem di bawah naungan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (Ditjen PT) ini sukses memangkas waktu pengurusan izin dari yang tadinya 14 hari menjadi 1 jam saja.

Sejak diluncurkan pada 30 Desember 2019 di Jakarta, SILAT sudah melayani ratusan perizinan. Rinciannya 79 unit SIUP, 389 unit SIPI, dan 28 unit SIKPI, dengan nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp44.900.978.367. Jika dibandingkan dengan periode sama tahun lalu (1-20 Januari 2019) dengan nilai PNBP sebesar Rp23.577.723.571, terjadi kenaikan mencapai hampir 90.43 persen.

Dirjen Perikanan Tangkap Zulficar Mochtar di Jakarta, mengatakan, inovasi pelayanan perizinan melalui SILAT ini mendapat apresiasi positif dari pelaku usaha. Terbukti dengan banyaknya jumlah dokumen perizinan yang terbit dan meningkatnya PNBP yang diterima, hanya dalam kurun waktu kurang dari sebulan sejak diluncurkan.

“Di manapun dan kapanpun, dengan sentuhan jari permohonan izin kapal perikanan di atas 30 GT dapat dengan mudah dilakukan,” ujar Zulficar di Jakarta, Rabu (29/1/2020).

Dalam mekanisme pengurusan izin menggunakan SILAT, pelaku usaha lebih dulu mengajukan permohonan secara online dengan mengunggah seluruh berkas kelengkapan dokumen melalui e-service.

Baca Juga:

Apabila berkas sudah terverifikasi, notifikasi surat perintah pembayaran akan muncul. Selanjutnya, konfirmasi pembayaran akan masuk ke sistem secara otomatis dan pelaku usaha dapat mencetak dokumen perizinannya secara mandiri.

KKP dipimpin Edhy Prabowo juga menunjukkan eksistensi dalam mempertahankan kekayaan laut Indonesia. Sejak ia menjabat, sebanyak tujuh kapal asing pencuri ikan berhasil ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSKDP).

Rentetannya, tiga kapal Filipina di Laut Sulawesi pada Oktober 2019; 1 kapal Malaysia di Selat Malaka pada November 2019; dan 3 kapal Vietnam di Laut Natuna Utara pada akhir Desember 2019. Penangkapan terakhir cukup alot karena awak kapal Vietnam melakukan perlawanan sengit saat hendak ditangkap oleh kapal patroli PSDKP.

Menurut Plt. Direktur Jenderal PSDKP, Nilanto Perbowo, penangkapan kapal asing dalam tiga bulan terakhir mengalami peningkatan dibanding periode serupa tahun sebelumnya. Pada periode yang sama di tahun 2018, Ditjen PSDKP menangkap 3 kapal ikan asing, sehingga terjadi peningkatan dua kali lipat. Hal ini menunjukkan adanya upaya serius KKP dalam memberantas pencurian ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

“Ini menunjukkan bahwa di bawah kepemimpinan Bapak Menteri Kelautan dan Perikanan, Ditjen PSDKP-KKP tetap fokus dalam melakukan upaya pemberantasan Illegal fishing dan melindungi sumber daya kelautan dan perikanan yang kita miliki,” terang Nilanto.

Selain menangkap kapal asing, tim PSDKP juga berhasil membebaskan kapal nelayan Indonesia yang ditangkap Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM). Adalah KM Abadi Indah yang ditangkap di Selat Malaka pada 5 Januari 2016, karena menangkap sotong di perairan Malaysia.

Pembebasan KM Abadi Indah beserta 15 krunya berlangsung hanya 1 hari pasca-penangkapan dan ini menjadi pembebasan tercepat dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Pembebasan KM Abadi Indah dan krunya berkat komunikasi dan koordinasi yang baik selama ini antara PSDKP dengan APMM. Tim PSDKP menjemput langsung KM Abadi Indah di perbatasan dua negara pada 6 Januari 2020.

Hal lain yang menjadi concern Menteri Edhy selama memimpin KKP adalah pengembangan sub sektor perikanan budidaya. Menurutnya, sub sektor ini berpeluang besar dalam menopang perekonomian nasional dan menciptakan lapangan kerja baru, lantaran baru 10 persen yang tergarap dari potensi yang ada di Indonesia.

Perikanan budidaya yang menjadi fokusnya saat ini adalah komoditas udang. Dia pun menargetkan produksi udang nasional tahun 2020 naik menjadi 1,2  juta ton dibanding tahun 2019 yang mencapai 1,05 juta ton.

Langkah strategis untuk mencapai target tersebut dengan melakukan pengembangan kawasan budidaya udang berbasis klaster, antara lain melalui revitalisasi tambak idle di 6 kab/kota di 6 provinsi (Aceh-Aceh Tamiang, Lampung-Lampung Selatan, Sulteng-Buol, Kalteng-Sukamara, Gorontalo-Bone Bolango, dan Sulut-Boolang Mongondo).

Selanjutnya dengan meningkatkan produktivitas tambak udang masyarakat dari 1 ton/ha menjadi 6 ton/ha melalui inovasi teknologi kluster tambak udang berkelanjutan dan rehabilitasi infrastruktur tambak seperti  saluran, dan jalan produksi melalui kerjasama dengan lintas sektoral terkait, khususnya dengan Kementerian PUPR.

Di sisi ekspor produk perikanan dan kelautan juga terjadi peningkatan. Nilai ekspor hasil perikanan pada November hingga Desesember 2019 naik 2,9persen/bulan, jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan November-Desesember 2018 yang turun 6,23 persen/bulan.

Produk yang diekspor di antaranya kepiting bakau, olahan sidat, olahan tilapia, dan pakan udang. Negara tujuan ekspor di antaranya Amerika Serikat, Filipina, Singapura, dan Malaysia.  

Sementara itu, gebrakan lain Menteri Edhy adalah memperbaiki komunikasi dengan nelayan, termasuk dengan pembudidaya ikan, pengolah, pemasar, dan petambak garam melalui kunjungan lapangan dan pelaksanaan stakeholders meeting. Komunikasi dengan kepala daerah juga dibuka seluas-luasnya. Penataan regulasi yang dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional dan penguatan ekonomi sektor kelautan dan perikanan juga dilakukan.

Khusus untuk Natuna, Edhy Prabowo melakukan percepatan pemanfaatan sumber daya ikan di laut Natuna Utara, melalui serangkaian pertemuan dan kunjungan lapangan yang selanjutnya disusun Rencana Aksi Optimalisasi dan Akselerasi Industri Perikanan di SKPT dan Perbatasan Natuna.

Penguatan kerjasama internasional untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan juga dilakoni Menteri Edhy dalam 100 hari menjabat. Dia melakukan pertemuan dengan para Duta Besar Negara Sahabat, seperti Maroko, Norwegia, Singapura, India hingga Korea Selatan.

Pertemuan tersebut menghasilkan sejumlah kesepatan, di antaranya kerjasama memerangi sampah plastik dengan India dan kerjasama perikanan budidaya di Kepri dan penanganan climate change dengan Singapura.

Di sisi penguatan SDM, KKP sudah menggelar berbagai kegiatan. Mulai dari forum bisnis dan kewirausahaan, pendidikan vokasi berbasis enterpreneurship, peluncuran e-Penyuluh, Sistem Kerja Smart Office bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terintegrasi dengan modul KUSUKA dan pendataan produksi, hingga pelatihan 196 purnawidya TOT yang akan menjadi pemandu dalam penyelenggaraan pelatihan anti korupsi berbasis e-learning untuk 13.500 ASN KKP. (Tyo)