Hindari Kepunahan, Lebih Baik Larang Tangkap Induk Lobster daripada Benih Lobster

1
239
Induk Lobster.

Jakarta (Samudranesia) – Komisi Pemangku Kepentingan dan Konsultasi Publik (KP2) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus menyerap aspirasi dari seluruh stakeholder kelautan dan perikanan. Hal itu dimaksudkan agar KKP mampu menghasilkan kebijakan yang dapat diterima oleh semua kalangan.

Salah satu isu yang menjadi bola panas di kepemimpinan Edhy Prabowo ialah masalah ekspor benih lobster. Di mana sejak era Susi Pudjiastuti, aktivitas ini dilarang dan pelakunya dijerat oleh sanksi tegas.

Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa menilai bahwa kebijakan era Susi tersebut sudah selayaknya dicabut. Hal itu sebagaimana permintaan dari para pelaku usaha di bidang lobster.

“Kemarin waktu kegiatan serap saran dan masukan dari stakeholders, terungkap dalam beberapa statemen anggota KP2 bahwa data KKP, benih lobster di perairan Indonesia sangat melimpah mencapai sekitar 12,35 miliar benih per tahun,” ungkap Rusdianto dalam keterangannya kepada Samudranesia, Sabtu (8/2).

Baca Juga:

Pelarangan di era Susi mendasarkan pada alasan akan terjadinya kepunahan jika benih lobster terus diekspor. Rusdianto menyebut sangat sepakat jika keberlangsungan lobster harus dijaga. Namun yang tepat menurutnya ialah bukan melarang penangkapan bibitnya melainkan induknya.

“Pelarangan sebaiknya hanya untuk lobster bertelur. Prinsip utamanya jangan ganggu indukan yang ada telurnya. Kalau ambil induk, itu mempercepat kepunahan. Itu disampaikan juga oleh staf ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bayu Priambodo,” ucapnya.

Mengutip Bayu Priambodo, Rusdianto menjelaskan begitu induk-induk lobster menetaskan telur di laut, dia dititipkan pada mekanisme alam, mekanisme arus dan mekanisme alam regional. Sehingga bila benih-benih tersebut tidak dimanfaatkan menjadi nilai ekonomis, akan mati sia-sia. Cara memanfaatkan paling efektif adalah dengan budidaya (pembesaran) lobster.

Sementara itu, Koordinator Penasihat Menteri, Rokhmin Dahuri, sambung Rusdianto juga menyebutkan ada empat langkah KKP dalam menangani persoalan benih lobster. Di antaranya membudidayakan (pembesaran) lobster, pengembangbiakan benih (hatchery), restocking, dan ekspor dalam jumlah sangat terbatas dan terkendali (kuota).

“Karena kalau ekspor langsung dimatikan, justru yang akan terjadi adalah black market dan yang kaya oknum-oknum saja,” ungkapnya.

“Dua keterangan ahli diatas memang menjadi kerumitan untuk dipahami publik, bukan dalam arti tidak rasional. Tetapi butuh penjelasan lebih lanjut. Ada yang bilang, kalau tangkap benih lobster justru menjadi paradoks karena benih itu yang menjadi generasi untuk menggantikan indukan,” jelas Rusdianto.

Menurutnya argumentasi publik dan netizein ini memang berdasarkan psikologis pada teori kepunahan. Teori kepunahan hidup seperti manusia. Tetapi, publik dan netizein tidak memahami bahwa manusia dilarang saling terkam, saling bunuh membunuh. Karena itulah dikatakan mahluk rasional memiliki ilmu pengetahuan.

“Tetapi, manusia dibanding dengan lobster dan benih lobster itu tidak sebanding. Lobster merupakan hewan hidup dilaut. Memiliki tingkat kepunahan sangat tinggi. Ya, sesuai yang dikatakan ahli diatas, bahwa: tingkat pertahanan hidup benih lobster 1:10.000. Artinya diantara 10.000 itu hanya satu yang akan hidup,” bebernya.

Kemudian, ada juga yang melarang menangkap benih lobster dan lebih baik menangkap induknya. Tegas Rusdianto, penjelasan ini mestinya harus utuh dan objektif. Justru menangkap induk lobster itu membuat kepunahan sendiri.

“Penjelasannya, induk bisa bertelur 1-2 kali dalam setahun, ini menurut buku ekonomi Lobster 2019 ya. Satu indukan, sekali bertelur bisa capai ratusan ribu telur. Tentu jumlah telurnya bervariasi sesuai besar induknya. Tetapi telur ini memiliki ancaman yang sangat besar atau tingkat pertahanan hidupnya kecil kemungkinan. Inilah yang perlu diselamatkan dengan ditangkap,” bebernya. (Tyo)

1 COMMENT