Hasil Perikanan Indonesia Siap Bertarung dalam Perniagaan Dunia

0
259
Pekerja mengangkut ikan tengiri di Tempat Pelelangan Ikan, Karangsong, Jawa Barat, Selasa (11/2). Pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mendorong investasi di sektor perikanan sehingga mampu menyerap tenaga kerja di sektor tersebut. ANTARA FOTO/Dedhez Anggara/ss/Spt/14.

Jakarta (Samudranesia) – Kebutuhan impor terbesar produk perikanan di Jepang adalah produk segar dan olahan dari tuna, udang dan salmon. Hasil tangkapan tuna itu sebagian besar berasal dari Indonesia.

Terkait itu, Direktur Indonesia Investment Promotion Center (IIPC) Tokyo Jepang, Rakhmat Yulianto mengungkapkan Indonesia memiliki peluang untuk menyasar pasar negeri Sakura guna meningkatkan neraca perdagangan, terutama dari sektor kelautan dan perikanan.

Menurut Rakhmat, terdapat 4 bidang usaha minat investor Jepang di Indonesia yaitu cold chain, processing, food industry dan start up. “Kita harus sepakat dan berkomitmen untuk dapat melakukan kerjasama secara jangka panjang dengan Jepang,” ujar Rakhmat saat mengisi webinar bertajuk “Menarik Minat Investasi Sektor Kelautan dan Perikanan dari Wilayah Asia Timur”, kemarin (30/9). 

Rakhmat menegaskan kesiapan IIPC mempromosikan potensi perikanan Indonesia di Jepang. Kendati demikian, dia mengingatkan Indonesia untuk terus memperjuangkan tarif impor di Jepang melalui skema Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA),  dimana sekarang sedang proses review.

“Tujuannya agar tarif impor produk perikanan Indonesia sama dengan negara tetangga yaitu menjadi nol persen,” terangnya.

Antusiasme serupa diungkapkan Hilmy Qadrinal Rachman Tanjung, Direktur Indonesia Investment Promotion Center Seoul, Korea Selatan (Korsel) ini mengatakan Indonesia adalah negara keempat tujuan investasi Korsel setelah Vietnam, Tiongkok dan Amerika Serikat.

Dikatakannya, perusahaan Korsel, khususnya perusahaan konglomerasi Korea dalam melakukan promosi investasi lebih menitikberatkan pada promosi proyek-proyek yang ready-to-offer, baik yang dimiliki oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun swasta.

“Investasi sektor perikanan dari Korea Selatan ke Indonesia dalam 5 tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup signifikan sampai tahun 2019 dan kembali mengalami peningkatan di tahun 2020 sampai dengan Semester 1,” terang Hilmy.

Sementara Kepala Bidang Investasi Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei, Taiwan, Ali Fauzi mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara pemasok produk perikanan ke-3 terbesar ke Taiwan dalam tiga tahun terakhir (2017-2019). Adapun komoditas yang dominan ialah kerang, cumi dan sejenisnya (42 persen) dan ikan beku (28 persen). Hal ini berarti Indonesia cukup baik dalam memanfaatkan peluang untuk mengekspor produk perikanan yang dibutuhkan oleh Taiwan.

Selain impor produk perikanan, Taiwan juga melakukan budidaya perikanan yang merupakan salah satu sektor usaha penting di Taiwan dan telah menjadi tradisi sejak lebih dari 300 tahun lalu.

Besarnya perhatian terhadap perikanan ditambah potensi budidaya yang cukup  menjanjikan, maka cukup besar pula peluang menarik calon investor Taiwan untuk berinvestasi di sektor kelautan dan perikanan Indonesia.

“Namun diperlukan kiat dalam menarik investor Taiwan yaitu dengan memahami karakter investor, menyediakan informasi peluang investasi yang jelas, detail dan transparan, serta dengan memberikan kemudahan perizinan investasi,” jelas Ali.

Menurut Direktur Pengembangan Promosi, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Alma Karma, sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang dapat mengembalikan pertumbuhan ekonomi Indonesia, tinggal bagaimana kita berupaya mengelola dengan baik sumber daya alam yang dimiliki.

Alma menambahkan, kerjasama di bidang vokasi perikanan sangat diperlukan guna memberikan ketrampilan pada pekerja lokal terkait teknologi yang akan digunakan pada kegiatan investasi asing.

“Nantinya akan ada mutual benefit bagi semua yang terlibat. Investor asing dapat memberikan transfer of technology kepada pekerja lokal di daerah,” ujar Alma. 

Peluang di Bidang Pengolahan

Potensi perikanan Indonesia, selayaknya dipromosikan ke berbagai negara. Selain meningkatkan ekspor, kegiatan tersebut juga untuk menarik minat investor untuk menanamkan modalnya secara berkelanjutan, meski dalam masa pandemi Covid-19.

Sesditjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP), Berny A Subki memaparkan realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) di sektor kelautan dan perikanan hingga semester I-2020 didominasi oleh 6 negara. Menariknya, 5 di antaranya adalah dari Asia, yakni Tiongkok, Singapura, Thailand, India, dan Jepang dengan nilai mencapai Rp987,15 miliar

Dia memastikan, pemerintah berupaya untuk memberikan kemudahan bagi para calon investor, baik dalam maupun luar negeri, yaitu berupa penyederhanaan perizinan melalui OSS, pemberian kemudahan perpajakan yang diperluas (tax allowance), bebas bea masuk untuk peralatan pengolahan, hingga stimulus bagi pelaku usaha terdampak Covid-19 agar mereka tetap survive.

“Wilayah Asia Timur sendiri memiliki realisasi investasi sebesar Rp639,29 miliar yang berasal dari Hong Kong, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan Taiwan,” terang Berny.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengolahan dan Bina Mutu Ditjen PDSPKP, Trisna Ningsih menyebut ada peluang besar di industri pengolahan yang masih belum banyak digarap, baik oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Industri tersebut di antaranya pengolahan hasil samping ikan, udang dan kepiting yang berupa kulit, isi perut, tulang dan kepala, cangkang, yang semuanya bisa menjadi peluang investasi.

“Dengan mengolah hasil samping tersebut menjadi produk bernilai tambah seperti gelatin, kolagen, kitin, kitosan, tepung ikan maupun bahan farmasi,” terang Trisna.

Dikatakannya, estimasi potensi perikanan di 11 WPP sangat luar biasa besar yaitu berjumlah 12.541.438 ton yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Selain itu, terdapat unit pengolahan ikan (UPI) skala menengah-besar yang tersebar di Indonesia. UPI ini, bisa memberikan suatu peluang kepada investor-investor dalam negeri  maupun asing yang ingin bekerja sama di dalam industri pengolahan.

UPI tersebut di antaranya 324 UPI Tuna, 356 UPI Udang, 149 UPI Rajungan Kepiting, 36 UPI Rumput Laut. Ke depan, Trisna berharap ada investor yang ingin membangun industri pengolahan karageenan, alginat, farmasi, kosmetik dan bioteknologi yang berasal dari rumput laut sebagai bahan bakunya.

Strategi KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) optimistis produk perikanan Indonesia bisa bersaing di pasar internasional meski syarat impor di negara tujuan kian ketat. Selain meningkatkan kualitas produk dan menggencarkan promosi, menjalin perundingan perdagangan internasional menjadi salah satu kiatnya.

Direktur Pemasaran Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) KKP, Machmud menjelaskan Indonesia sudah menjalin perjanjian perdagangan internasional di bidang perikanan dengan beberapa negara. Seperti Australia, Chile, dan Hongkong.

Manfaat yang didapat dari perjanjian ini, salah satunya pengurangan tarif bea masuk. Di pasar internasional, bea masuk ini dipengaruhi oleh dua komponen yaitu tarif Most Favoured Nation (MFN) dan Generalized System of Preference (GSP).

“Margin kita 5 persen saja, sudah sulit bersaing dengan produk perikanan negara lain yang harganya lebih murah,” terang Machmud saat mengisi webinar daya saing industri perikanan yang digelar oleh Direktorat Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan di Jakarta, Kamis (1/10/2020).

Melakukan perundingan ini diakui Machmud bukan perkara mudah. Butuh win-win solution karena setiap negara punya kepentingan masing-masing. Tak ayal bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk mencapai kata sepakat.

Perundingan perdagangan internasional di bidang perikanan yang tengah proses di antaranya dengan Turki, Peru, Mozambik, Maroko, Iran, dan Uni Eropa.

“Ini suka duka bagaimana kita melakukan perundingan, di negara lain ada yang sampai 20 tahun. Mudah-mudahan di 2020 ini yang dengan Uni Eropa bisa selesai, setelah prosesnya 2016 lalu. Sehingga kita bisa dapat manfaatnya seperti apa, tindak lanjutnya seperti apa,” terang Machmud.

Mengenai persyaratan impor di negara tujuan yang kian ketat, Machmud menyebut itu menjadi tantangan bagi pemerintah dan juga pelaku usaha perikanan di Indonesia. Bagaimana tidak, dari 63.364 unit pengolahan ikan (UPI), 62.389 diantaranya (setara 98%) merupakan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Persyaratan meliputi empat poin, yakni kualitas dan keamanan produk (Quality and Safety); keberlanjutan (Sustainability); sertifikasi dari pihak ketiga (Third Party Certification); dan asal usul produk serta pengolahannya (Traceability).

“Dalam membina teman-teman UMKM ini perlu kerja sama antara pemerintah dan swasta. Supaya apa yang dihasilkan bisa masuk pasar internasional dan berdaya saing,” ujar Machmud.

Celah lain KKP dalam mengupayakan peningkatan daya saing produk perikanan di pasar internasional adalah dengan aktif mengikuti pameran. Tujuannya tidak sebatas promosi, sekaligus menjadi ajang bertukar informasi.

“Tahun ini memang tidak ada karena pandemi. Tapi 2021 mudah-mudahan sudah kita bisa mulai lagi. Ada target-target dalam setiap pameran, sehingga kita bisa mencapai apa yang kita inginkan,” pungkasnya.

Sebagai informasi, nilai ekspor perikanan Indonesia sebesar USD2,4 milyar atau naik 6,9 persen dibanding semester I tahun lalu. Amerika, Tiongkok, Jepang, ASEAN, dan Uni Eropa merupakan pasar pengimpor terbesar dengan lima komoditas paling digemari adalah udang; tuna-cakalang; cumi-sotong-gurita; rajungan-kepiting; dan rumput laut. (Tyo)