Hasil Kajian LBM PBNU Berpotensi Munculkan Pengangguran dan Penangkapan Nelayan Lagi

0
189
Nelayan lobster di NTB/Net

Jakarta (Samudranesia) – Baru-baru ini, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui surat Hasil Kajian Bahtsul Masail PBNU Nomor 06 Tahun 2020 tentang Kebijakan Ekspor Benih Lobster yang ditandangani oleh Ketua Bahtsul Masail, Nadjib Hassan, berisikan soal penghentian ekspor benih lobster karena tidak sesuai ajaran Islam.

Praktis, keluarnya kajian itu langsung memunculkan pro dan kontra. Pasalnya keluarnya Permen KP 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Rajungan dan Kepiting sudah melalui hasil kajian yang panjang.

Ketua Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) Rusdianto Samawa menilai  jika PBNU meminta Menteri KP Edhy Prabowo untuk menghentikan ekspor benih lobster ke berbagai negara, salah satunya ke Vietnam karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam, tentu akan mendorong lahirnya pengangguran.

“Bukan hanya pengangguran tapi juga penangkapan nelayan oleh aparat akan terjadi lagi. Berapa banyak Polres lagi yang akan diserang nelayan lobster karena tidak memperoleh keadilan. Jadi harus dipertimbangkan juga sisi sosial ekonomi kehidupan nelayan,” ucap Rusdianto kepada Samudranesia, Sabtu (8/8).

“Padahal yang mestinya dilakukan oleh PBNU mengeluarkan assessment secara independen sehingga memunculkan data yang kredibilitasnya teruji atas pelaksanaan permen KP 12 tahun 2020 tersebut,” tambahnya.

Karena menurutnya, pemerintah sendiri telah mewajibkan kepada warga negara yang melakukan penangkapan dan ekspor benih lobster untuk memprioritaskan pembudidayaan lobster. Sesuai target KKP ekspor hasil budidaya bisa mencapai 1-5 juta ton hingga lima tahun mendatang.

“Permen KP 12 tahun 2020 itu sebenarnya sudah menjawab hasil Bahtsul Masail PBNU dengan tiga aspek jawabannya yakni Budidaya, Restocking dan Penangkapan Benih Bening Lobster,” bebernya.

Sehingga, lanjut Rusdianto, Permen KP 12 tahun 2020 tersebut, sudah sesuai ajaran hukum Islam. Karena tak ada penegasan pelarangan atas pemanfaatan kekayaan alam seperti penangkapan dan budidaya benih bening lobster dengan syarat peraturan tersebut menjamin kesejahteraan masyarakat.

Jika sebaliknya, Bahtsul Masail mempermasalahkan kerugian negara, tentu ada penegak hukum yang memiliki wewenang untuk melakukan tindakan itu.

“Lagi pula, Permen KP 12 tahun 2020 sudah mengatur tentang pajak ekspor, pengawasan penangkapan, harga pembelian, dan pertimbangan aspek lingkungan. Kebijakan ekspor benih lobster, masih dalam masa pengawasan, sehingga tidak terancam kepunahan,” tegasnya.

Rusdianto sangat mengapresiasi keluarnya hasil kajian itu dan mengajak semua pihak untuk sama-sama mengawasi jalannya Permen KP 12/2020 dan memprioritaskan budidaya. Ia juga menekankan bahwa saat ini pemerintah dan pembudidaya masih kesulitan secara biaya untuk melakukan budidaya.

“Memang berat sekali (budidaya lobster), mestinya PBNU mempertimbangkan cost budidaya juga di dalam proses pengambilan keputusan Batsul Masail-nya,” tandas dia. (Tyo)