Hadirkan Menteri Edhy Saat RDP dengan Nelayan, Cak Imin Minta Kebijakan Era Susi Dievaluasi

0
287
Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo.

Jakarta (Samudranesia) – Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dihadirkan oleh Fraksi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI guna menemui perwakilan nelayan di Indonesia dalam suatu Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di kompleks DPR, Jakarta, Selasa (11/2).

Pertemuan ini juga menghadirkan Ketua Umum PKB sekaligus Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar dan Wasekjen PKB merangkap Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan.

Tujuan diselenggarakannya pertemuan tersebut ialah untuk memperkuat sektor perikanan terutama bagi pengembangan ekonomi berbasis laut atau ekonomi biru. Beberapa hal yang dibahas di antaranya tentang penggunaan alat tangkap cantrang dan ekspor benih lobster.

Baca Juga:

RDP ini dihadiri oleh Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia, Asosiasi Perikanan Terpadu, Himpunan Perusahaan Penangkapan Udang Indonesia, Perkumpulan Pesona Laut Maluku, Asosiasi Pengalengan Ikan Bitung, Masyarakat Akuakultur Indonesia dan Abilindo, PT Ocean Mitra Mas, Nelayan Benih Lobster Binuangeun Banten, Perwakilan Nelayan Lampung, dan Nelayan Benih Lobster Sukabumi.

Adapun isu-isu yang dibahas ialah seputar kebijakan-kebijakan sektor perikanan yang diharapkan dapat segera direvisi oleh Menteri Kabinet Indonesia Maju saat ini utamanya oleh Edhy Prabowo agar lebih meningkatkan nilai tambah hasil tangkap sektor perikanan.

“Untuk meningkatkan hasil di sektor kelautan dan perikanan, saya merasa senang diundang oleh ketua umum (PKB). Kalau ketua umum yang mengundang itu susah menolak. Sy mengangkat industri yang telah dikelola sesuai instruksi presiden untuk membangun satu komunikasi dengan para pelaku usaha kelautan dan perikanan, dan itu termasuk nelayan,” ucap Menteri Edhy.

Sambung dia, sesuai instruksi presiden, Edhy mendapat tugas khusus untuk meningkatkan hasil di perikanan budidaya. Menurutnya, perikanan budidaya saat ini yang terkelola baru 10 persen.   

“Kita baru hasilkan 180 ribu ton udang. Kalau masyarakat tambak udangnya itu baru bisa hasilkan 1 ton, kalau pengusaha itu 50 ton, kita ingin itu ditingkatkan lagi,” jelasnya.

Untuk mengoptimalkan itu, Edhy meminta Dinas Kelautan dan Perikanan baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk terus meningkatkan usaha budidaya. Selain itu juga harus menyerap masukan dari seluruh pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan.

“Kami juga sudah finalisasi setelah konsultasi publik yang juga sudah dilakukan. Nanti akan kami sampaikan di menko dan presiden. Kekuatan partai juga sangat perlu untuk menampung masukan, supaya sektor perikanan ini bisa berkembang,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar mengutarakan berdasarkan laporan dari pelaku usaha kelautan dan perikanan, banyak hal yang perlu dievaluasi. Salah satunya mengenai larangan ekspor benih lobster.

“Ya Pak Menteri lebih mengetahui karena lima tahun menjadi Ketua Komisi IV yang membidangi masalah itu.  Saya kira Pak Menteri diharapkan bisa mengambil jalan kompromi, misalnya soal larangan ekspor benur lobster,” ungkap Cak Imin.

Dalam rapat itu, Fraksi PKB menyerahkan Laporan Forum Group Discussion Bidang SDA dan Energi DPP PKB Sektor Perikanan dan Kelautan tentang Deregulasi. Fraksi PKB meminta peraturan-peraturan era Menteri Susi Pudjiastuti yang menyulitkan nelayan untuk segera dicabut.

Adapun, masukan yang diberikan para delegasi nelayan kepada Edhy Prabowo untuk segera disahkan revisinya meliputi kebijakan-kebijakan berikut ini:

  • PP No.75 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku di Kementerian Kelautan dan Perikanan.
  • Permen KP No.PER. 30/MEN/2010 tentang Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan.
  • Permen KP No.PER. 30/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara RI, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permen KP No. 57/PERMEN-KP/2014.
  • Permen KP No.26/ PERMEN KP/2014 tentang Rumpon.
  • Permen KP No.56/ PERMEN-KP/2014 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di WPP NRI dan PP No.10/PERMEN-KP/ 2015 tentang Perpanjangan Moratorium.
  • Permen KP No.4/ PERMEN-KP/2015 ttg Larangan Penang-kapan Ikan di WPPNRI 714.
  • Permen KP No.71/ PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di WPPNRI.
  • Surat Edaran (SE) Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) No. D.1234/DJPT/ PI.470 tentang Pembatasan Ukuran GT Kapal Perikanan pada SIUP, SIPI dan SIKPI itu, pengusaha dan nelayan: besar maupun kecil tetap terbebani oleh peraturan tersebut.