FNI Minta Kejagung Usut Tuntas Dugaan Korupsi Pengadaan Mesin Kapal di KKP

0
171
Kapal ikan. Foto: ANTARA

Jakarta (Samudranesia) – Front Nelayan Indonesia (FNI) meminta Kejaksaan Agung RI harus tegas dalam mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan kapal dan mesin kapal perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2016 yang lalu.

Pasalnya dengan sistem pengadaannya yang secara terpisah menyebabkan masalah dan adanya dugaan korupsi.

“Sebagaimana keterangan Kejaksaan Agung bahwa per bulan Juli 2019, penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung telah melakukan pemeriksaan terhadap lima orang saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan mesin kapal perikanan pada Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan di Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Tahun Anggaran 2016,” kata Ketua FNI Rusdianto Samawa dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (2/12).

Adapun saksi-saksi yang telah diperiksa oleh Kejaksaan Agung RI pada per Juli-Desember tahun 2019 terkait kasus tersebut di antaranya ialah Sjarief Widjaja (Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2016). Sjarief sudah diperiksa beberapa kali terkait proses perencanaan pengadaan mesin kapal perikanan di KKP.

Kemudian ada Emin Adhy Muhaimin (Direktur Pengembangan System e-Katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (LKPP) tahun 2016 diperiksa terkait proses pemilihan penyedia mesin kapal secara e-Katalog, Juniati (Direktur PT Agility Internasional Secure Building), Yeni Lucia Djamilu (Direktur CV Apriyanto Jaya Utama), dan Elviana Achdiyah (Direktur PT Panama Muda Cargo Elviana).

Rusdianto mengatakan hasil pemeriksaan penyidik, unsur tindak pidana korupsi akan dianggap terpenuhi apabila dua alat bukti sudah bisa didapatkan. Sepanjang pemeriksaan saksi dan alat bukti tersebut sudah terpenuhi sehingga Kejaksaan Agung Republik Indonesia sudah bisa menetapkan tersangkanya secara cepat. Kata Rusdianto Samawa kepada awak media.

“Kejaksaan Agung, jangan terlalu lama menetapkan tersangka pengadaan mesin kapal di Kementeri Kelautan dan Perikanan saat dipimpin Susi Pudjiastuti,” lanjutnya.

Para saksi diperiksa terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi, dimana pada Tahun Anggaran 2016 Direktorat Kapal Perikanan dan Alat Penangkap Ikan pada Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah dilaksanakan kegiatan pengadaan mesin kapal perikanan sejumlah 1.445 unit dengan Pagu Anggaran sebesar Rp271.409.030.000.

Sambungnya, terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp1.060.996.200  terpasang pada kapal yang belum selesai pembangunannya dan berada di galangan tanpa kontrak di tahun 2017.

“Akibat pembatalan kontrak kapal, masih terdapat 13 unit mesin kapal senilai Rp1.060.996.200 yang ditahan pihak galangan dikarenakan mesin tersebut sudah dipasang pada kapal yang sedang dalam tahap pembangunan meskipun kontraknya telah dilakukan addendum pengurangan atas mesin yang telah terpasang tersebut,” bebernya.

Namun pihak Ditjen Tangkap KKP tidak membuat perikatan dengan pihak galangan di tahun 2017. Selain itu diduga ada mark up harga dalam pengadaan mesin kapal perikanan pada saat proses e-Katalog.

Perkara dugaan korupsi pengadaan mesin kapal ini melanggar Pasal 2 dan 3 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

“Penyidik Kejagung juga harus periksa Menteri KP terdahulu sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan mesin kapal tersebut,” tandasnya. (Tyo)