Faisal Basri Sebut RUU KPK Berbahaya Bagi BUMN

0
72

Jakarta (Samudranesia)- Langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah mengesahkan Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (RUU KPK) menjadi polemik. Pakar ekonomi Faisal Basri menilai ada upaya pelemahan terhadap KPK yang akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

Hal ini disampaikan Faisal Basri dalam diskusi bertajuk Politik Ekonomi Korupsi, di kantor INDEF, Jakarta, Senin (30/9).  Menurutnya salah satu elemen ekonomi yang bisa terkena dampak negatif dari RUU KPK tersebut adalah dalam hal anggaran negara atau APBN.

“Korupsi di Indonesia telah ada selama bertahun-tahun, seperti kanker yang menjarah seluruh tubuh,” katanya. “Penyelewengan dana APBN terjadi mulai dari proses di tingkat perencanaan hingga legislasi.”

Menurutnya bukan tak mungkin dampaknya akan merembet ke BUMN, yaitu dengan dikerdilkan atau diisi oleh pejabat tinggi yang tidak kompeten karena BUMN adalah gudang uang yang berlimpah. Jika hal itu terjadi, kata Faisal, kebijakan negara yang dibuat mungkin tidak akan lagi memprioritaskan kepentingan publik.

Praktik korupsi, kata Faisal,  membuat alokasi sumber daya jauh dari kepentingan publik, kepentingan bersama, dan kepentingan rakyat. “Kekayaan sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam tidak akan mampu mensejahterakan rakyat bahkan mungkin sebaliknya malah memarjinalkan rakyat,” tegasnya. “Karena penguasaan sumber daya ekonomi ada di tangan segelintir orang yang selalu berusaha melanggengkan kendali mereka dengan mencari perlindungan atau dukungan politik.”

Terkait RUU KPK yang sudah disahkan, Presiden Joko Widodo telah mempertimbangkan untuk membuat Perppu KPK. Hal ini ia sampaikan setelah berdiskusi dengan sejumlah tokoh nasional di Istana.