Energi 212, Tauhid dan Poros Maritim Dunia

0
156
Aksi 212 pada tahun 2016

Oleh: Rizky Romadhon*

Peringatan 3 tahun Gerakan Aksi Bela Islam-Tauhid 212 berlangsung pagi ini di area Monumen Nasional (Monas) Jakarta, (2/12). Ribuan umat Islam menghadiri peringatan tersebut sejak malam dini hari dengan rangkaian Sholat Tahajud, Sholat Subuh bersama dan Tausiah dari beberapa tokoh.   

Ulasan isngkat mengenai aksi ini karena adanya kasus penistaan agama dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di tahun 2016. Kemudian massa umat Islam dari beberapa daerah di Indonesia berbondong-bondong menuju Jakarta untuk mengawal kasus tersebut yang dimulai dari Aksi Damai 4 November 2016. Namun pada aksi tersebut berakhir ricuh.

Sementara pada Aksi Damai 2 Desember 2016 berlangsung damai dan khidmat dengan disertai hujan deras di area Monas sejak pagi. Aksi yang jatuh pada hari Jumat ditutup dengan ibadah Sholat Jumat.

Tak tanggung-tanggung, Kepala Negara Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla serta beberapa menteri turut hadir dalam Shalat Jumat di Lapangan Monas tersebut. Usai Shalat Jumat, presiden pun menyapa para peserta aksi dan mengucapkan rasa terima kasihnya kepada seluruh hadirin atas kerjasamanya menjaga ketertiban meskipun di tengah guyuran hujan deras. Massa pun dengan tertib meninggalkan lokasi tanpa ada sampah yang berserakan.

Ada catatan yang perlu diambil dari adanya aksi tersebut yang terus diperingati oleh beberapa kelompok umat Islam hingga saat ini. Aksi tersebut bukanlah gerakan makar yang ingin mengubah falsafah bangsa Pancasila dan tatanan NKRI. Kalaupun ada gerakan makar (anti Pancasila dan NKRI) yang men-dompleng dari massa besar itu sudah seharusnya hal itu bisa diantisipasi oleh pemerintah. Penulis meyakini (massa pendompleng) itu hanya sebagian kecil dari massa aksi yang jumlahnya mencapai jutaan tersebut (pada 2016).

Jadi alangkah baiknya jika energi itu diarahkan untuk sesuatu yang positif dan buat kemaslahatan bangsa dan negara. Poin kritis yang diambil dari semangat itu (Gerakan 212) ialah bagaimana seharusnya pemerintah dan bangsa Indonesia, khususnya yang beragama Islam kembali kepada ajaran Tauhid.

Dalam konteks Pancasila jelas hal itu berkaitan dengan Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa (YME). Artinya sila pertama Pancasila itu benar-benar dijadikan sebagai landasan pokok dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.

Jika sudah mendasarkan pada sila pertama, penulis meyakini sila-sila berikutnya yakni dua, tiga, empat dan lima sudah otomatis menjadi energi yang menggerakan rakyat Indonesia untuk mencapai cita-cita bangsa.

Penulis berpendapat, sejak UUD 1945 diamandemen sebanyak empat kali pada 1999-2002 banyak kehidupan berbangsa dan bernegara yang justru jauh dari nilai-nilai Pancasila. Wujud Manusia Indonesia yang berdasarkan Pancasila menjadi pertanyaan besar hingga hari ini, Seperti apa dan bagaimana?

Melalui peringatan 212 ini sejatinya penulis ingin sampaikan pesan bahwa sudah seharusnya pemerintah dan bangsa Indonesia tidak meninggalkan Pancasila, baik secara lisan maupun praktiknya. Pancasila final tanggal 18 Agustus 1945 begitu pula dengan UUD 1945 (naskah asli/sebelum amandemen).

Sejalan dengan adanya wacana MPR mengenai Amandemen Terbatas, tentu alangkah baiknya jika amandemen itu dikembalikan kepada naskah asli terlebih dahulu baru kemudian mengkaji perubahan atau tambahannya dalam bentuk addendum. Justru dari situ akan ada kekuatan bangsa dalam mewujdukan cita-cita luhurnya (dalam Pembukaan UUD 1945).

Geopolitik dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Penulis ingin mengulas sejarah ketatanegaraan kita, di mana Pancasila dan UUD 1945 kembali kokoh di posisinya guna menjawab tantangan bangsa. Pada 5 Juli 1959, Sang Proklamator Bung Karno mengumumkan Dekrit Presiden yang salah satu isinya adalah kembali ke UUD 1945. Hal itu langsung mendapat respons yang luar biasa dari mayoritas bangsa Indonesia.

Pasalnya, Dekrit itu mengandung makna kembali kepada Rel-nya Revolusi Indonesia yakni Proklamasi 17 Agustus 1945. Bung Karno pun menyampaikan Dekrit ini dilandasi dari Piagam Jakarta. Sejumlah pihak mengkhawatirkan adanya Tujuh Kata dalam Sila Pertama yang dipakai di dalam Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan dengan Menjalankan Syariat Islam bagi para Pemeluk-Pemeluknya”.

Nakhoda Agung NKRI Bung Karno

Namun Bung Karno menjelaskan bahwa Piagam Jakarta merupakan Pembukaan UUD 1945 atau dikenal dengan Preambule yang isinya tertuang Pancasila di alinea terakhirnya. Di mana bentuk finalnya ada di tanggal 18 Agustus 1945. Artinya sila pertama yang digunakan ialah yang hingga saat ini kita pakai yaitu Ketuhanan YME.

Dekrrit itu pula yang ternyata sebagai pembuka dari Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang berisikan laut sebagai pemersatu bangsa, sumber kejayaan dan kemakmuran bangsa. Hal itu kemudian menjadi ruh dari geopolitik Indonesia yang berisikan Wasasan Nusantara.

Pancasila dan UUD 1945 itu pula yang dijadikan alat oleh Bung Karno dalam berkancah di dunia internasional. Indonesia pun menjadi pelopor negara dunia ketiga usai Bung Karno berpidato tentang “To Built a World Anew” di sidang Majelis PBB tanggal 30 September 1960.

Di dalam negeri, guna menopang konsep negara maritim Indonesia yang digdaya, Bung Karno menggelar Musyawarah Maritim Nasional pertama pada 23 September 1963. Tanggal itu kemudian diperingati sebagai Hari Maritim Nasional hingga saat ini. Isinya merupakan rekomendasi pokok dalam setiap bidang kemaritiman yang akan dijalankan oleh negara dan seluruh insan maritim dengan dasar kewilayahan Indonesia yang dua pertiganyaberupa laut, serta posisi silang NKRI di antara dua benua dan dua samudra.

Bila di-flash back kembali tentu Bung Karno menginginkan kejayaan bangsa itu dengan konsep geopolitik Indonesia harus dilandasi dari ke-tauhidan (Sila Pertama Pancasila). Sehingga dapat dimaknai bahwa perjuangan bangsa Indonesia bukanlah perjuangan untuk Indonesia saja melainkan untuk umat manusia di dunia.

Era Sekarang dan Poros Maritim Dunia

Perjalanan kebangsaan dan kenegaran kita memasuki era abad-21 saat ini. Setelah lama tidak terdengar visi maritim Indonesia, barulah pada tahun 2014 Presiden Jokowi memiliki gagasan Poros Maritim Dunia. Alhasil visi itu menjadi obat sekaligus harapan untuk mewujudkan cita-cita bangsa di tengah kesemrawutan ketatanegaraan Indonesia pasca Amandemen UUD 1945 pada 1999-2002.

Visi “Poros Maritim Dunia” yang ditawarkan Presiden Jokowi kepada rakyat Indonesia, sebagai janji kampanye itu akan mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai negara maritim yang besar dan berdaulat seperti cita-cita Bung Karno di 1960-an.

Jika mencermati pidato Presiden saat pelantikan, mantan Kasal Laksamana TNI (Purn) Prof. Dr Marsetio menggarisbawahi tiga poin penting antara lain:

  1. Kita harus bekerja dengan sekeras-kerasnya untuk mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Samudra, laut, selat dan teluk adalah masa depan peradaban kita. Kita telah terlalu lama memunggungi laut, memunggungi samudra, memunggungi selat dan teluk;
  2. Kini saatnya kita mengembalikan semuanya sehingga Jalesveva Jayamahe, di laut justru kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu, bisa kembali membahana; dan
  3. Sebagai nahkoda yang dipercaya oleh rakyat, saya mengajak semua warga bangsa untuk naik ke atas kapal Republik Indonesia dan berlayar bersama menuju Indonesia Raya. Kita akan kembangkan layar yang kuat. Kita akan hadapi semua badai dan gelombang samudera dengan kekuatan kita sendiri. Saya akan berdiri di bawah kehendak rakyat dan Konstitusi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merestui upaya kita bersama.

Mengalir dari ketiga paragraf di atas yang disampaikan dalam pidato tersebut, intisari bahasan visi tentang pembangunan Indonesia berwawasan maritim dapat diartikulasikan sebagai berikut:

Paragraf pertama, menekankan tentang konstelasi geografis Indonesia, bahwa bangsa Indonesia tidak dapat memungkiri ruang hidupnya yang merupakan negara kepulauan, terdiri dari gugusan pulau yang dikelilingi samudera, laut, selat dan teluk. Untuk itu, bangsa Indonesia harus keluar dari belenggu cara hidup agraris yang selama ini terpatri namun telah mengabaikan potensi ruang hidup yang sebenarnya harus dijalani.

Presiden Joko Widodo dan Ibu Irianan Joko Widodo.

Paragraf kedua, membangkitkan kembali tentang cara hidup, bahwa bangsa Indonesia harus menata peri kehidupan bangsa berdasarkan maritim, sebagaimana para pendahulu kita berjaya pada masa lampau melalui kiprahnya di laut, baik dalam perspektif pertahanan dan keamanan, maupun dalam perspektif pembangunan dan perekonomian; dan

Paragraf ketiga, menegaskan tentang prinsip pembangunan berwawasan maritim, bahwa bangsa Indonesia harus bersatu padu memelihara momentum dan konsistensi untuk melaksanakan pembangunan secara komprehensif dengan cara pemanfaatan maksimal potensi sumber daya yang dimiliki, sehingga terbentuk sebuah kerangka pembangunan yang sejalan dan dilindungi konstitusi. Ujung dari semua ini merupakan tercapainya tujuan dan cita-cita nasional.

Sejalan dengan Ocean Policy tersebut Prof Dr Marsetio berkeinganan untuk melakukan revolusi paradigma maritim terhadap Character of the people dan Style of government yang diwujudkan dalam sebuah konsep doktrin maritim dan strategi militer maritim Indonesia.

Terkait hal itu, penulis berpandangan bahwa doktrin maritim harus didukung dengan kebijakan politik berupa penerbitan Garis-garis Besar haluan Negara (GBHN) dan turunannya Undang-Undang Kemaritiman untuk mengikat semua komponen bangsa. Demikian pula apabila Indonesia akan melaksanakan transformasi dari status negara berkembang menuju negara maju. Aplikasi strategi maritim yang disusun harus mampu mengamankan aspirasi kepentingan nasional Indonesia yang masih berstatus negara berkembang.

Selain tatanan ketatanegaraan yang dibenahi dengan kembali ke UUD 1945 naskah asli maka SDM baik itu para penyelenggara negara maupun rakyat juga harus dibenahi. Rumus simpelnya sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas yaitu hanya berpegang teguh pada Ketuhanan YME.

Dengan demikian sikap ikhlas dan menjalankan segala sesuatu hanya sebagai ibadah kepada Allah Swt menjadi karakter utama bangsa Indonesia. Khususnya bagi mereka yang tengah berjuang dalam mewujudkan negara maritim. Beberapa tahun terakhir, penulis pun memiliki concern terhadap bidang ini dan berupaya membantu pemerintah untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

Kembali kepada fenomena 212, sejatinya para peserta aksi telah menjunjukan rasa sayangnya kepada Sang Imam NKRI Presiden Jokowi. Hari itu (2 Desember 2016) merupakan bentuk komunikasi antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam koridor saling mengingatkan akan kebenaran dan kesabaran seperti yang tertuang dalam Surat Al Ashr ayat 3.

Dalam sejarah, umat Islam sendiri merupakan benteng NKRI dari segala ancaman yang melanda baik dalam bentuk nyata maupun tidak nyata (proxy war). Dalam bentuk nyata pernah dibuktikan menjelang 10 November 1945, berawal dari fatwa jihad KH Hasyim Asyari, puluhan ribu umat muslim dari penjuru tanah air berbondong-bondong ke Surabaya untuk menghalau pasukan Inggris yang diboncengi oleh pasukan NICA.

Kini dalam nuansa perang asimetris atau proxy war yang ingin memecah belah NKRI, lagi-lagi umat muslim menyerukan kepada pemimpinnya untuk bersikap adil dalam menegakan hukum di NKRI berdasarkan yang Pancasila dan UUD 1945.

Begitu pula dalam menjadikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, momentum 212 merupakan bukti nyata kekuatan Indonesia yang digerakan oleh Energi Illahi. Ya, tentunya efek gentar (detterance effect) kepada dunia internasional menjadi bukti nyata betapa kuatnya fondasi NKRI yang berdasar Pancasila layaknya Rapat Akbar 19 September 1945 di Lapangan Ikada (saat ini Monas) dalam ikrar mempertahankan kemerdekaan.

Poros Maritim Dunia yang berarti sumbu kekuatan maritim dunia atau sebagai center of gravity, sudah memiliki modal utama yakni keimanan dari pemimpin dan rakyatnya untuk menggerakan nilai-nilai kebaikan kepada seluruh alam semesta. Baru selanjutnya diteruskan dengan membangun masalah-masalah taktis di bidang kemaritiman.

Umat Islam yang menjunjung tinggi Al Qur’an tentu sudah seharusnya memiliki karakter yang melekat dengan laut atau kemaritiman. Bicara laut atau kelautan di Indonesia yang dahulu dikenal dengan Nusantara, tidak dari istilah ‘bahari”. Berasal dari Bahasa Arab (Al-Bahri) yang berarti laut. Kata itu salah satunya terdapat dalam Al-Qur’an surat An Nahl ayat 14: Dan Dialah, Allah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan), dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai; dan kamu melihat bahtera berlayar padanya, dan supaya kamu mencari (keuntungan) dari karunia-Nya, dan supaya kamu bersyukur. (QS, 16:14).

Menurut Agus S Djamil dalam bukunya “Ayat Ayat Laut” menyatakan bahwa sebagai seorang Muslim yang selalu diwajibkan untuk menggunakan akal dan ditantang oleh Allah Swt. untuk memikirkannya lalu kita bertanya, apakah dalam kitab Al-Quran yang suci disinggung masalah dunia air, dunia lautan yang serba ‘wah’ ini? Lautan yang tadi kita kenalkan sebagai sesuatu yang khas dan hanya dimiliki oleh bumi kita, di antara planet-planet di tata surya kita, dan sesungguhnya bisa saja menutup seluruh permukaan bumi ini dengan izin-Nya. Subhanallah. Air dan lautan berulang kali disebut di dalam Al-Quran.

Perhatikan beberapa surah Al-Quran yang menyinggung tentang laut berikut: QS Al-Thûr (52): 6, QS Al-Naml (27): 61, QS Al-Nûr (24): 40, QS Al-Rahmân (55): 19-21, QS Al-Furqân (25): 53, QS Al-Nahl (16): 14, QS Al-Mulk (67): 30, QS Al-Isrâ’ (17): 66, 70, QS Fâthir (35): 12, dan masih banyak lagi. Ayat-ayat tadi merupakan sebagian kecil yang menunjukkan kepada kita bahwa apa yang tersurat di dalam Al-Quran ternyata banyak bersesuaian dengan hasil observasi—bukan teori—dan penemuan ilmu pengetahuan modern yang merupakan kesempurnaan dari nikmat Allah kepada makhluk manusia ciptaan-Nya.

Ilustrasi

Menyimak 32 ayat dalam Al-Quran yang menyinggung tentang lautan dan segala rahasianya akan semakin memantapkan keimanan kita bahwa Al-Quran mutlak sebagai Firman Allah Swt. Sungguh mengherankan bila ada manusia yang berani mengatakan bahwa Al-Quran, seperti yang dituduhkan oleh orientalis non Islam, merupakan karya besar dari Rasulullah yang genius. Tidak masuk akal apabila seorang Muhammad Saw. yang hidup di tengah padang pasir di jazirah Arab, mampu memperbincangkan tentang lautan dan isinya. Belum lagi dari materi yang dikandung ayat-ayat tadi.

Jadi menurut hemat penulis, pencapaian Poros Maritim Dunia jangan hanya terjebak pada pembangunan infrastruktur kemaritiman saja melainkan yang terpenting adalah karakter manusianya yang kemudian melekat menjadi suatu budaya yang kuat. Di situlah fungsi Maritime Domain Awareness (MDA) bagi rakyat Indonesia. Hal itu entunya sejalan dengan visi membangun SDM Unggul untuk Indonesia Maju, maka sangat mutlak berangkat dari niat dan hubungan dasar manusia dengan Tuhannya (berlaku untuk setiap agama di Indonesia).

Visi poros maritim dunia yang bersifat luhur itu akan menjadi kenyataan bila pemimpin dan rakyat bersatu menjadi satu kesatuan yang bulat dan integral guna membangun strategi dan manfaat ekonomi yang hasilnya mampu dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, bukan segelintir orang.

Itulah kenapa, tahapan teknis dan permodalan merupakan tahapan terakhir dalam membangun kemaritiman Indonesia, karena yang terpenting adalah terletak pada filosofi bernegaranya hingga budaya pemimpin dan rakyatnya yang kokoh dilandasi dengan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME.

Oleh karena itu, umat muslim Indonesia yang ditunjukan dalam aksi damai 212 merupakan asset bangsa dalam membangun visi Poros Maritim Dunia. Gelombang penggerak poros maritim dunia dengan satu niatan yang tidak lain hanya untuk mengagungkan Asma-Nya di bumi Indonesia.**

*Penulis adalah Sekretaris Jenderal Ikatan Mahasiswa Teknik Sipil Indonesia (Sekjen IMTSI), Ketua Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Mercu Buana 2017-2018, Pemerhati masalah Kebangsaan dan Kemaritiman