Eks Kepala Bakamla: Orang masih Bingung apa itu Coast Guard?

1
500
Kepala Bakamla lama Laksdya Bakamla A. Taufiq. R (belakang) dan Kepala Bakamla baru Laksdya Bakamla Aan Kurnia (depan).

Jakarta (Samudranesia) – Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kepala Bakamla dari Laksdya Bakamla A. Taufiq. R kepada Laksdya Bakamla Aan Kurnia berlangsung penuh khidmat. Segudang permasalahan diemban oleh Kepala Bakamla yang baru Laksdya Bakamla Aan Kurnia dalam rangka menjadikan institusi ini sebagai Indonesian Coast Guard.

Laksdya Bakamla Aan Kurnia merupakan Kepala Bakamla yang keempat. Perwira Tinggi TNI AL telah dilantik oleh presiden sebanyak 4 orang untuk menduduki jabatan sebagai kepala di lembaga yang memiliki fungsi Coast Guard ini. Mereka ialah Laksdya TNI DA Mamahit (peralihan dari Bakorkamla menjadi Bakamla), Laksdya TNI Arie Soedewo, Laksdya TNI A. Taufiq R dan terakhir Laksdya TNI Aan Kurnia.

Di sela-sela Sertijab tersebut, Kepala Bakamla lama Laksdya A. Taufiq R menyatakan bahwa Bakamla sejak berdiri pada 15 Desember 2014 mengalami kegamangan terkait fungsi Coast Guard. Sehingga tidak heran di usianya yang sudah menginjak 5 tahun lebih, institusi bermotto Raksamahiva Camudresu Nusantarasya itu masih belum tampak sebagai institusi Coast Guard.

“Begini, jadi kita dapat perintah dari presiden, Bakamla ini untuk melakukan fungsi Coast Guard. Ternyata di dalam empat tahun pertama ini orang bingung apa itu Coast Guard? Jadi gamang, kemudian kita coba dalam satu tahun ini. Apa sih Coast Guard itu. Ternyata ada kata yang menarik. Coast guard itu adalah institusi berseragam. Di dunia luar pun begitu. Maknanya apa? Ini kan berkaitan dengan Undang-Undang (UU). Jadi semua personel Bakamla itu membawa UU. Bayangkan kalau kita melaksanakan tugas tidak pakai seragam. Tapi faktanya pada saat itu kan kita tidak pakai seragam. Itu salah satunya,” ungkap Laksdya Bakamla A. Taufiq R usai sertijab di Mako Bakamla, Jakarta, Jumat (14/2).

Baca Juga:

Lebih lanjut, mantan Wakasal itu mengutarakan bahwa personel Bakamla harus melakukan pendidikan dasar militer. Karena sebagai Komcad (Komponen Cadangan-red), Bakamla bekerja  sama dengan dengan TNI AL.

“Bagaimana sifat dasar operasi, kita melakukan pendidikan dasar di sana. Tapi karakternya berbeda, kita melakukan penegakan hukum. Nanti kita akan kerja sama dengan Kepolisian, Kejaksaan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya itulah tugasnya (Coast Guard),” terangnya.

Pria asal Sukabumi itu menyebut, Bakamla secara rinci memiliki tugas yakni maritime security, safety, dan defence. Maka dari itu, dalam kurun waktu satu tahun kepemimpinannya, Bakamla tengah mempersiapkan segala sesuatunya dalam menjalankan fungsi tersebut.

“Bayangkan sekarang dalam satu tahun saya harus melengkapi itu. Belum bisa. Itu artinya kultur, budaya, tradisi harus dibangun. Seperti sekarang ini. Ini baru pertama kali terjadi serah terima seperti ini. Kenapa? Itu harus ada simbolisasi serah terima jabatan. Serah terima tanggung jawab.  Itu simbolik bahwa sekarang kepemimpinan sudah di Pak Aan. Karena dalam pelaksanaan operasi Bakamla adalah institusi operasional. Kodal harus jelas, tidak bolej ragu. Itu adalah simbolnya. Karenanya saya ucapkan terima kasih dan selamat bertugas. Saya serahkan ke Pak Aan,” ungkap Taufiq.

Tak hanya itu, Taufiq juga sudah menyusun konsep operasi (Konop) Bakamla. Konsep operasi adalah pernyataan strategis Bakamla yang dibangun untuk menjalankan tugasnya berdasarkan UU No.32/2014 tentang Kelautan.

“Dari situ munculah Konop susunan bertempur. Dari susunan bertempur inilah muncul multiyears planning. Dari situlah kita butuh 77 kapal minimal dengan beberapa pesawat dan sebagainya. Kita baru ada 10 bayangkan tugasnya Pak Aan nanti berat,” ucapnya.

Kendati demikian, Taufiq menyatakan bahwa tugas terberatnya bukan dalam menyiapkan material melainkan personel. Pasalnya dalam membangun personel diperlukan kultur yang kuat dan harus ditanamkan selama bertahun-tahun.

“Tapi kalau material, begitu ada duit jadi. Ini personel. Sekarang personel kita masih berupa task force. Personel datang dari AL, kepolisian, ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena Bakamla bukan satuan tugas, bukan task force. Karena dia melakukan tugas yang luas dan berlanjut. Maka dia harus independen,” tegasnya.

Kini RUU tentang Keamanan Laut tengah digodok oleh Komisi I DPR bersama pemerintah. Rencananya, substansi dari RUU tersebut ialah penegasan Bakamla sebagai institusi Coast Guard yang power full. (Tyo)