Dukung Keselamatan Nelayan Cirebon, Kemenhub Resmikan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelayaran

0
87
Peresmian Sarana & Prasarana di Cirebon

Cireobon (Samudranesia) – Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut meresmikan sejumlah sarana dan prasarana pendukung keselamatan pelayaran, termasuk di dalamnya Vessel Traffic Services (VTS) di Cirebon, Jawa Barat, Selasa (25/2).

Kemenhub melalui Direktorat Jendral Perhubungan Laut Laut terus berupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, baik melalui pembangunan infrastruktur seperti gedung perkantoran, rumah dinas  maupun dalam menjamin keselamatan pelayaran sebagai tugas pokok Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

“Pembangunan berbagai sarana dan prasarana pendukung keselamatan pelayaran seperti Vessel Traffic Services (VTS) di sejumlah Distrik Navigasi merupakan bukti nyata negara hadir di tengah-tengah masyarakat serta sebagai wujud keseriusan Kementerian Perhubungan untuk terus meningkatkan pelayanan khususnya dalam menjamin keselamatan pelayaran” kata Hengki.

Beberapa fasilitas yang diresmikan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Laut, yang diwakili oleh Direktur Kenavigasian, Hengki Angkasawan masing-masing berupa Gedung Kantor Distrik Navigasi Kelas III Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian gedung Kantor dan rumah dinas Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) kelas III Kendawangan, Kalimantan Barat. Gedung VTS Cirebon, Jawa Barat serta Gedung VTS Teluk Bayur, Sumatera Barat.

“Kita patut bersyukur kepada Allah SWT, karena pada hari ini kita bisa menyaksikan bersama peresmian beberapa infrastruktur yang telah selesai pembangunannya, tidak hanya infrastruktur fisik seperti gedung kantor, rumah dinas tetapi juga infrastruktur penunjang keselamatan pelayaran berupa Gedung VTS,” ujar  Hengki.

Menurutnya keberadaan VTS ini sangat dibutuhkan karena fungsinya dalam menjamin keselamatan pelayaran, yaitu untuk memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lalu lintas pelayaran. Selain itu, VTS juga berfungsi dalam mendorong efisiensi bernavigasi serta meningkatkan pendapatan negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa VTS.

Hengki berpesan, dalam operasional VTS harus diintegrasikan dengan Sarana Bantu Navigasi Pelayaran (SBNP) yang lainnya seperti sarana perangkat radio dan elektronika pelayaran.  Sebab dengan keberadaan VTS yang terintegrasi tersebut dapat memonitor lalu lintas pelayaran dan alur lintas pelayaran, mendorong efisiensi bernavigasi, perlindungan lingkungan maritim serta memberikan kemampuan bagi pihak terkait untuk berinteraksi dan menanggapi perkembangan situasi lalu-lintas kapal di wilayah VTS dengan menggunakan secara real time, baik data, suara, maupun visual.

Dia juga berharap, dengan dibangunnya gedung VTS di seluruh wilayah Indonesia  ke depan keselamatan pelayaran dapat lebih terjamin karena lalu lintas kapal di dalam wilayah cakupan setiap VTS akan menjadi lebih aman dan efisien sehingga dapat menurunkan resiko kecelakaan kapal dan mampu memberikan rasa aman bagi pengguna jasa pelayaran.

Sebagaimana diketahui, lanjut  Hengki  pelayanan VTS mencakup setidaknya tiga hal yaitu pelayanan informasi (Information Service), pelayanan bantu navigasi (Navigation Assistence Service), dan pelayanan pengorganisasian lalu lintas (Traffic Organization Service).

 
“Dengan tiga fungsi ini, pelanggaran terhadap keselamatan pelayaran dapat diketahui dan dikoreksi. Bila terjadi insiden pun, maka rekaman data dan visual ini menjadi alat bukti yang kuat untuk mengetahui pihak mana yang bersalah,” imbuhnya.

Pada kesempatan itu, Hengki juga mengingatkan bahwa pembangunan tersebut sepenuhnya menggunakan dana APBN yang harus dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat.
 

“Saya minta agar seluruh jajaran Ditjen Perhubungan Laut dapat menjaga, merawat dan memelihara kebersihannya baik itu gedung kantor, pelabuhan ataupun sarana penunjang lainnya sehingga kondisinya dapat terus terjaga dengan baik dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat luas,” katanya.

Sementara itu, Kepala  Distrik  Navigasi  Tanjung Priok, DR. Antony Arif Priadi  dalam laporannya menyampaikan bahwa pembangunan gedung kantor, rumah dinas serta sarana dan prasarana pendukung keselamatan pelayaran merupakan salah satu fokus Kementerian Perhubungan melalui Diektorat Jenderal Perhubungan Laut untuk mewujudkan Keselamatan dan Keamanan pelayaran.


“Salah satu sarana dan prasarana pendukung keselamatan dan keamanan tersebut adalah pembangunan VTS Cirebon yang merupakan pengembangan dari Ship Reporting System Cirebon,” kata Antony.

Demikian pula dengan pembangunan Gedung VTS Teluk Bayur yang memberikan layanan ISC (Informasi Service Centre) dan NAS (Navigational Assistance Service) yang selama ini secara operasional menjadi satu gedung di Gedung Stasiun Radio Pantai (SROP) Teluk Bayur. Rehabilitasi Gedung Kantor Distrik Navigasi Kelas II Cilacap juga ditujukan sebagai tempat kegiatan administrasi maupun operasional rutin organisasi ditinjau dari segi keamanan, biaya, kegunaan, arsitektur, struktur maupun jasa pelayanan yang diberikan.

“Sementara replacement Gedung di Kantor UPP Kendawangan disebabkan karena gedung sudah tidak layak sebagai kantor pelayanan publik dan kondisi kelembaban udara sesuai survey dari Balai Kesehatan Kerja Pelayaran (BKKP) tahun 2014 melebihi ambang batas,” tutup Antony.