Dukung Gubernur, Pemuda Maluku Serukan Penerapan Sasi Laut

0
161
Ilustrasi Sasi Laut di Maluku (Ist)

Jakarta (Samudranesia) – Gubernur Maluku, Irjend Pol. (Purn) Murad Ismail pada Senin 2 September 2019 di Ambon menyampaikan protes terhadap kebijakan perikanan pemerintah pusat yang diterapkan di Maluku. Bahkan Gubernur Murad menyerukan untuk melakukan moratorium terhadap pengelolaan laut di Maluku, agar pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya laut terutama ikan di Maluku dapat bermanfaat untuk kepentingan rakyat Maluku.

Gubernur menganggap kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah merugikan Maluku. Hal tersebut, merujuk pada ikan tuna hasil tangkapan di Laut Banda lebih banyak dibawa ke Laut Jawa untuk kemudian diekspor melalui surabaya dan mengunakan label dari Surabaya.

Gubernur tidak hanya menyikapi perikanan di Laut Banda, tapi juga perihal pemberian izin oleh KKP kepada 1.600 armada penangkap ikan di Laut Arafuru yang menghasilkan ikan kurang lebih 1.400 konteiner per bulan. Menurut Murad, praktek perizinan tersebut tidak memberikan kontribusi bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), juga termasuk pengujian mutu ikan tidak lagi dilakukan di Ambon, tetapi dilakukan di Sorong, Papua Barat. Masih menurut Gubernur, dari 1.600 izin kapal penangkap Ikan di Laut Arafuru tidak satupun Anak Buah Kapal (ABK) berasal dari Maluku.

Gubernur sempat menyentil bahwa Maluku menjadi provinsi penghasil ikan terbesar di Indonesia, tengok saja, Provinsi dengan luas lautan 527.191 km2 atau 90 persen wilayahnya adalah lautan, pada tahun 2017 produksi perikanan hasil laut sebanyak 804.136,75 ton/tahun dengan nilai produksi Rp 2.049.601.439 milyar. Selain itu luas areal penangkapan ikan di perairan umum tahun 2017 seluas 91.134,66 hektare, dari 11 Kabupaten/Kota di Maluku terbanyak di Kabupaten Aru yakni 85.950,00 hektare. Dengan luas areal tersebut, nilai produksi penangkapan ikan di perairan umum di luar kategori jaring apung dan rumput laut sebanyak 3.442,19 ton.

Tentu potensi tersebut belum maksimal dimanfaatkan dan dikelola dengan baik. Gubernur mungkin berasumsi dengan potensi demikian dan dengan kebijakan pemerintah pusat yang ia anggap merugikan, potensi tersebut tidak bermanfaat untuk Rakyat Maluku. Menurutnya, selama ini pemerintah pusat hanya memberikan semacam gula-gula saja untuk Maluku. Ia menyindir pemerintah pusat yang sempat menetapkan Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional (LIN).

Melihat polemik tersebut, mantan Ketua Bidang Kemaritiman PB HMI Mahyudin Rumata menyerukan agar seluruh masyarakat Maluku memberi apresiasi untuk Gubernur atas pernyataannya beberapa waktu yang lalu. Karena jika didukung oleh seluruh elemen bukan tak mungkin dengan hasil laut saja, Maluku sudah bisa keluar dari zona provinsi termiskin.

Kuatkan aturan Sasi Laut

“Saran untuk gubernur, sebaiknya sedikit lebih keras mendorong pemanfaatan sumber daya kelautan Maluku menggunakan kearifan lokal atau Hukum Adat Sasi Laut ketimbang sekedar protes dengan kata-kata,” ujar pria yang akrab disapa Yudi, dalam pesan elektroniknya kepada redaksi, Rabu (4/9).

“Sebagai instrumen lokal pemanfaatan sumberdaya laut berkelanjutan, Sasi menjadi senjata ampuh melawan kebijakan yang dianggap merugikan Maluku dengan segala instrumen lain yang dipakai untuk mengelola laut, sembari menyiapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengakuan Hak-hak Masyarakat Adat termasuk di dalamnya pengaturan tentang Sasi,” tambahnya.

Walaupun, kata Yudi, sebenarnya Maluku telah punya Perda No. 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Provinsi Maluku Tahun 2018-2038. Namun itu kata Yudi tidak secara detail mengatur tentang pemanfaatan sumber daya laut di luar 12 mil dari garis pantai.

“Gubernur kiranya dapat mengundang raja-raja se-Maluku untuk membicarakan pemanfaatan sumber daya laut Maluku dengan prosesi adat sasi untuk seluruh laut di Maluku. Ini selain bentuk protes, juga adalah pola terbaik dalam pemanfaatan sektor kelautan kita,” imbuhnya.

Sasi telah menjadi Hukum Adat di hampir seluruh wilayah Kepulauan Maluku, misalkan Sasi di Haruku, Lot di Kei Besar, Yutut di Kei Kecil, Ngam di Kepulauan Gorom dan lain sebagainya.

“Dengan Sasi, selain cara untuk meningkatkan potensi kelautan menjadi pendapatan daerah nantinya, juga sebagai upaya pelestarian demi menjaga mutu dan populasi sumber daya laut Maluku,” terangnya.

Masih kata Yudi, Hukum Adat Sasi menjadi jalan terbaik untuk Maluku. Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memiliki alasan kuat menerapkan kebijakan di sektor kelautan dan perikanan dengan didukung berbagai instrumen nasional.

“Hanya saja Menteri Susi sepertinya lupa bahwa dalam kebijakan-kebijakan tersebut wajib memperhatikan wilayah dan teritori kepulauan yang menjadi target kebijakan. Maluku memiliki hak berdaulat atas wilayahnya baik di darat maupun di laut,” tegasnya.

Jika mengacu pada dokumen Kebijakan Kelautan Indonesia (KKI), terdapat misi terwujudnya kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, terbangunnya infrastruktur kelautan yang andal, terwujudnya peningkatan pertumbuhan ekonomi dan industri kelautan, terbentuknya wawasan identitas dan budaya bahari.

“Dari catatan dokumen KKI tersebut, pertanyaannya, apa yang sudah dan telah dilakukan Jakarta untuk Maluku pada sektor kelautan? Bukannya selama ini hanya sekedar janji-janji manis? begitu yang saya tafsir dari pernyataan Gubernur,” tegasnya lagi.

Di samping itu, dalam Bab IV poin (2) dokumen tersebut mengariskan “perwujudan visi dan misi kelautan Indonesia harus berpegang teguh pada kepentingan nasional, serta keadilan dan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat”.

“Pertanyaannya lagi, sudah berapa banyak persentase rakyat maluku sejahtera karena pengerukan sumber daya alam lautnya?Tentu wajar jika Gubernur dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin wilayah melakukan protes,” seloroh pria asal Seram Bagian Timur tersebut.

Dengan fakta tersebut, menurutnya, seluruh komponen masyarakat Maluku berdasarkan semangat kearifan lokalnya kiranya bisa menggunakan sasi menjadi jalan terbaik melakukan protes. Karena sasi menjadi salah satu hukum adat yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam yang peka lingkungan dan berkelanjutan. (Tyo)