Dugaan Korupsi Perikanan Budidaya Sudah Pernah Dilaporkan ke KPK

0
107

Jakarta (Samudranesia) – Sektor perikanan budidaya yang dikelola dibawah pembinaan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan (DJPB KKP) kini menjadi sorotan aparat penegak hukum.

Setelah kasus demi kasus terungkap dengan adanya transaksi seputar fee proyek Keramba Jaring Apung (KJA) di Sabang, pertengahan tahun lalu, yang menyeret eks Dirut PT Perikanan Nusantara (Perinus), sejumlah petinggi DJPB pun diduga sudah masuk ke dalam radar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pembangunan KJA di Pangandaran, Sabang, Karimunjawa dan beberapa daerah lainnya, sedikit demi sedikit mulai terbuka dugaan korupsi yang masif di dalam direktorat jenderal tersebut.

Redaksi Samudranesia mencoba menelusuri informasi yang diperoleh dari salah satu Colaborator Justice (CJ) sebagai sumber dipercaya. Hal itu terkait dengan kegiatan pengadaan yang dilakukan oleh DJPB pada 2016-2017 dengan nilai Rp 47 miliar yang diduga kuat ada indikasi korupsi di balik hingar bingar prestasi sektor perikanan budidaya kita.

Menurut sumber tersebut, diduga meski proyek tersebut tidak terealisasi seutuhnya alias mangkrak disinyalir masih ada transaksi demi transaksi berbagi keuntungan yang berjalan hingga sekarang.

Menurut Effendi Cholil, Koordinator Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK), sudah seharusnya KPK bertindak cepat sesuai laporan salah satu CJ untuk memberantas akar korupsi di sektor perikanan budidaya tersebut. Menurutnya, sebelum gejala ini semakin akut, maka KPK perlu menindak lanjuti laporan salah satu CJ untuk memeriksa seputar pejabat berwenang di perikanan budidaya guna dimintai keterangannya.

“Yang bersangkutan yang diduga terlibat transaksi di seputar Jakarta tersebut harus diungkap. Yah, oknum-oknum di balik layar proyek pembangunan KJA itu harus ditelusuri demi majunya sektor perikanan budidaya kita,” kata Koordinator Aliansi Nelayan Anti Korupsi (ANAK) Effendy Cholil kepada Samudranesia, Sabtu (23/5).

“KPK sebaiknya memproses laporan tersebut. Jangan diamkan laporan, harus bertindak karena laporan sudah dilengkapi dengan bukti lengkap, KPK harus langsung bertindak,” tegas Effendy.

Lanjutnya, memang masalah dugaan itu sejak 2017 hingga sekarang masih berlangsung. Kasus tersebut tampak sekali sejak era menteri sebelumnya. Hal itu terbukti adanya penetapan beberapa tersangka oleh Kejati Aceh, salah satunya ialah eks Dirut PT Perikanan Nusantara.

“Untuk KJA Offshore yang dibangun di daerah-daerah lain juga harus ditelusuri. Jangan biarkan ngendap,” tandasnya.

Terbongkarnya kasus korupsi KJA Sabang bermula dari adanya dokumen DIPA Kementerian Kelautan dan Perikanan RI pada Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya, Direktorat Pakan dan Obat Ikan tahun anggaran 2017 terdapat kegiatan pengadaan budidaya lepas pantai (KJA Offshore) dengan pagu anggaran sebesar Rp 50 miliar.

Sementara proyek tersebut dikerjakan oleh PT Perikanan Nusantara dengan nilai kontrak Rp 45.585.100.000 yang bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan dan obat ikan pada Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2017.

KKP sendiri sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp131,451 miliar dalam proyek pembangunan KJA di tiga lokasi yakni Sabang (Aceh), Pangandaran (Jawa Barat), dan Karimunjawa (Jawa Tengah).

Anggaran itu digunakan untuk pengadaan KJA; feed barge (gudang pakan dan ruang kontrol); kapal kerja; sistem pemberian pakan terintegrasi; sistem pemantauan KJA (camera system); dan rubber boat. Tetapi dugaan pembagian fee proyek dilakukan hingga sekarang ini. (Tyo)