DPR Sepakat Izin Ekspor BBL Perusahaan ‘Nakal’ Dicabut

0
151
Pimpinan Komisi IV DPR.

Jakarta (Samudranesia) – Penyelundupan Benih Bening Lobster (BBL) yang terus terjadi membauat Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berang. Setelah mengeluarkan ‘suspend’ kepada 11 perusahaan penerima izin yang tidak mematuhi aturan pengiriman, kini kementerian yang dipimpin oleh Edhy Prabowo itu mengancam akan mencabut izin ekspor jika masih juga membandel.

Hal itu sudah dikonsultasikan KKP kepada Komisi IV DPR. DPR yang menerima banyak laporan dari masyarakat sepakat untuk KKP mencabut sementara izin 14 eksportir BBL yang kedapatan menyalahi aturan perundang-udangan terkait manipulasi jumlah benih yang akan diekspor.

“Kami sepakat, Pak Ketua,” ujar Sekretaris Jenderal KKP Antam Novambar dalam rapat kerja dengan Komisi IV di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Selasa (22/9/2020).

Dalam rapat kerja tersebut juga dipertegas, pencabutan sementara izin hanya berlaku untuk ekspor BBL. Sedangkan proses budidaya lobster milik 14 eksportir tetap boleh berjalan. 

Antam menjelaskan, kasus tersebut sudah dilimpahkan ke pihak berwenang. Selama proses penyelidikan dan penyidikan berlangsung, izin ekspor para eksportir pun sudah ditangguhkan.

“Perusahaan tidak dapat mengeluarkan BBL sampai dengan penyelidikan atau penyidikan selesai dilakukan oleh pihak berwenang,” tegas Antam.

Lebih jauh Antam menjelaskan, selisih jumlah BBL yang akan dikirim ke Vietnam dengan yang dilaporkan para eksportir kurang lebih mencapai 1,12 juta benih. Jumlah BBL yang melebihi aturan pun berbeda beda dari tiap eksportir.

Bahkan lanjut Antam, ada satu eksportir yang mengelak disebut melanggar aturan lantaran jumlah benihnya yang akan diekspor lebih sedikit dari yang dilaporkan.

“Jadi satu perusahaan tidak mengakui karena hasil pemeriksaan fisik justru lebih rendah dari dokumen yang dibuktikan,” terang Antam

Dari hasil pemeriksaan, alasan eksportir memalsukan data jumlah BBL demi meminimalisir kerugian akibat adanya perbedaan harga jual di pasar ekspor dengan harga beli di nelayan. Kemudian juga untuk mengurangi kerugian akibat kematian BBL.

“Para eksportir ini sudah mengakui kesalahan dan siap menerima sanksi dan membayar denda,” tegas Antam.

Seperti diberitakan sebelumnya, upaya penyelundupan 1,12 juta benih bening lobster itu terjadi sepekan lalu di Bandara Soekarno Hatta. Benih yang sudah siap dikirim ke Vietnam tersebut terlapor sebanyak 1,5 juta benih. Namun setelah diperiksa lagi oleh petugas Bea Cukai, jumlahnya ternyata lebih banyak dari itu.

Usulan KKP harus menindak tegas perusahaan penerima izin ekspor benih lobster yang tidak mematuhi peraturan sudah mengemuka sejak Permen No 12/2020 dikeluarkan. Usulan itu datang dari para stakeholder yang dirugikan ketika ada praktik penyelundupan benih lobster.

Gayung bersambut kata terjawab, terkait itu, Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang UKM dan Dunia Usaha Andreau Pribadi mengimbau bahwa pihaknya akan mengeluarkan sanksi tegas kepada perusahaan yang melanggar ketentuan.

“Menteri KP telah memberikan keringanan untuk bisa bersama-sama membangun negara ini dari sektor perikanan dan kelautan melalaui kebijakan komoditi BBL (Benih Bening Lobster). Tujuannya agar menghidupkan dan memberi stimulus ekonomi nelayan di bawah serta memberi devisa untuk negara di kondisi pandemi ini,” ucap Andreu dalam keterangannya yang diterima redaksi, Senin (21/9) lalu.

“Namun masih saja ada yang mempraktekkan “ilegal”. Tidak sesuai dengan SOP yang telah KKP terbitkan. KKP akan tegas mengeluarkan sanksi bagi pelanggar,” tandasnya. (Tyo)