Diperlukan Sistem ‘Satu Data’ untuk Akhiri Polemik Tata Niaga Garam Nasional

0
110
Ilustrasi Foto: Istimewa

Jakarta (Samudranesia) – Tata niaga garam nasional selalu menjadi polemik setiap tahun. Ancaman garam impor selalu menghantui para petani garam Indonesia dan selalu menjadi dilema produksi garam nasional.

Terkait hal itu, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Dr. Ir. Safri Burhanuddin, DEA menyatakan perlunya komitmen dari seluruh stakeholders untuk memiliki satu data.

“Kata kuncinya itu satu data (produksi garam nasional). Selama tidak ada satu data maka sulit dan kebijakan yang dikeluarkan tidak pas. Kita mengerti banyak kepentingan-kepentingan di sini, tapi untuk kepentingan nasional tidak sulit untuk memiliki satu data,” kata Safri dalam seminar online bertajuk “Garam Nasional Sekarang Dan Masa Depan” yang diselenggarakan oleh Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) Dunia, Senin (27/4).

Baca Juga:

Ia melihat adanya garam impor ini jauh lebih murah dari garam rakyat. Tentu hal itu sangat merugikan petani garam kita. Sehingga tuntutan adanya swasembada garam berbasis satu data perlu dilakukan.

“Swasembada garam itu boleh dikatakan sesuai kebutuhan tahun ini dari data kebutuhan tahun sebelumnya. Namanya kebutuhan terus meningkat setiap tahun jadi swasembada juga harus mengikuti,” ungkapnya.

Safri juga berharap dalam sektor garam nasional perlu ada harga dasar seperti pada komoditi beras. Tujuannya agar para petani garam tidak terus dirugikan dengan mekanisme pasar yang ada saat ini.

“Sama seperti beras, garam juga harus punya harga dasar sehingga tidak merugikan petani. Adanya PT Garam juga harus menjadi penggerak utama dalam menyerap garam rakyat, ini saya rasa sangat penting,” ungkapnya lagi.

Dalam upaya mewujudkan swasembada garam nasional dan membenahi tata niaga garam, Safri meminta kepada seluruh stakeholders untuk Bersatu padu mengatasi masalah ini.

‘Walaupun kita negara kepulauan terbesar tapi masalah tata niaga garam ini harus didukung oleh semua pihak,” imbuhnya.

Terkait adanya isu mikroplastik dalam produksi garam nasional kita, ia menekankan bahwa hal itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja tetapi hampir di seluruh dunia. “Isu mikroplastik sudah mendunia. Tidak ada garam di Indonesia dan juga dunia yang tidak terkontaminasi,” tegasnya.

Seminar yang dimoderatori oleh Dhaneswara dari PPI Dunia itu menghadirkan para pembicara lainnya, di antaranya Direktur Industri Kimia Hulu, Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil Kementerian Perindustrian, Fridy Juwono; Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan Dr. Ir. Aryo Hanggono, DEA; Direktur Utama PT Garam (Persero), Budi Sasongko dan Ketua Komite Kebijakan Publik Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) Doni Wibisono.