Dilema Bisnis Lobster di Indonesia

0
931
Benih Bening Lobster (BBL)/Foto: Istimewa

Setelah berhari hari  membaca tentang Lobster  di harian Kompas , perasaan saya kembali campur aduk, gembira karena Lobster sudah diizinkan untuk dibudidayakan dan diekspor Benih Bening Lobster (BBL)nya, berarti lobster akan menjadi sumber pendapatan banyak pihak; sedih karena perusahaan yang berizin lebih suka ekspor BBL daripada menbudidayakanya, karena dapat dengan cepat memperoleh keuntungan; terkejut, karena ada berita miring  terhadap ekspor BBL, bahkan banyak Perusahaan yang diancam dicabut izinnya.   Syukur karena ternyata Indonesia  masih Kaya Raya dengan benih bening Lobster ; Tertawa , karena Lobster sudah jadi Komoditas Politik. Prihatin,  karena yang juara memproduksi Lobster Konsumsi masih Negara lain dan terakhir ngeri,  karena pemain ilegal ekspor BBL masih eksis. Dari berkecamuknya perasaan yang macam-macam itu,  timbullah satu penilaian LOBSTER KU SAYANG , LOBSTER KU MALANG.  

LOBSTER KU SAYANG

   Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang terbit bulan Mei 2020 awalnya memang seperti membawa angin segar bagi  Indonesia untuk mewujudkan lobster sebagai sumber pendapatan seperti udang, kerapu, bawal, nila, dan tuna di negeri ini.  Pertama Para Pembudidaya di Negara ini, mempunyai peluang yang sangat besar utuk memproduksi  dan mengekspor lobster konsumsi dan bila ini terjadi Indonesia bisa menjadi Raja Lobster Dunia mengalahkan Vietnam dan China. Kedua, dengan dibolehkannya ekspor Benih BBL, Indonesia akan jadi eksportir BBL Terbesar di Dunia. Ketiga sebelum Permen 12 tahun 2020 terbit, nelayan biasa menjual BBL secara ilegal maksimal Rp 4.000, setelah terbitnya Permen, nelayan menjual BBL secara legal dengan harga tidak kurang dari  Rp 6.000, bahkan beberapa bulan yang lalu nelayan tidak mau jual, kalau harga kurang dari Rp 10.000. Ternyata dampaknya sangat positif bagi nelayan, sehingga dalam waktu singkat para nelayan bisa membeli mobil. Keempat  meningkatkan Investasi di bidang budidaya Lobster dan ekspor BBL. Dari sama sekali tidak ada karena dilarang, sampai sekarang sudah hampir 50 Perusahaan  berizin dan  dalam proses izin yang siap mengeksekusi Bisnis Lobster. Kelima , akan meningkatkan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Sektor Kelautan dan Perikanan. Bisa dihitung, seandainya tarif PNBP untuk ekspor BBL Rp 1.000,- /ekor. Kemudian kuota ekspor minimal 100 juta BBL/bulan, PNBP yang diterima Negara Rp 100 miliar/bulan.  Keenam  adanya tambahan devisa Negara dari ekspor BBL dan Lobster Konsumsi. Ketujuh  munculnya perusahaan kargo untuk mengangkut ekspor BBL

LOBSTER KU MALANG

    Meskipun demikian, terbitnya Permen KP Nomor 12 tahun 2020 ini juga membawaangin panas dan pengap yang akan menghambat terwujudnya Indonesia sebagai Raja Lobster Dunia. Pertama masih eksisnya pemain ilegal, contohnya  di beberapa bandara tertangkap  ketika  menyelundupkan BBL untuk diekspor. Mereka tidak rela bahwa BBL sudah menjadi barang legal . Kedua baru-baru ini, beberapa perusahan ekspor BBL yang resmi dapat izin mengalami gagal ekspor, malah harus berurusan dengan aparat penegak hukum. Hal ini ditenggarai adanya perbedaan jumlah BBL yang akan diekspor dengan dokumen ekspor, sehingga KKP mengancam akan mencabut izin perusahaan yang bersangkutan. Malang nian BBL menjadi kambing hitam lagi. Ketiga,  harga BBL di tempat asal benih dari nelayan kecenderungannya naik terus, sampai tembus di atas Rp 10.000/BBL; sedangkan  harga ekspor  di Vietnam kecenderungan terus turun sampai tembus harga di bawah $ 1 US/BBL. Jika gambarannya seperti ini, perusahaan eksportir tidak akan untung, kecuali melakukan mark up Jumlah BBL secara ilegal. Jadi permainan harga BBL di nelayan dan di Vietnam, merangsang perusahaan untuk melakukan tindakan ilegal dalam melakukan ekspor BBL supaya untung. Keempat  adanya monopoli penggunaan kargo dalam ekspor BBL, dengan tarif mutlak kargo Rp 1.800,-/BBL. Dengan ditambah tarif PNBP sementara Rp 1.000,-/BBL, maka total biaya operasional termasuk packing untuk ekspor, bisa mencapai Rp 4.000,-/BBL.  Adanya mortalitas dan penurunan kualitas  BBL selama pengangkutan antara  10% – 15 %, kalau dikonversi ke dalam beban biaya, maka  untuk mengekspor BL biaya yang dikeluarkan dapat mencapai Rp 5.000,-/BBL.

Dengan kondisi harga seperti di atas dan biaya ekspor sebesar itu, maka eksportir BBL tentu akan berpikir dua kali  untuk melanjutkan bisnis ini, kecuali hanya dengan melakukan mark up. Ironisnya kalau hal ini sampai terjadi, sama saja dengan mengembalikan BBL sebagai barang ilegal. Kelima, oleh karena terfokus pada ekspor BBL, maka para perusahaan yang berizin lupa melakukan budidaya lobster untuk menghasilkan lobster konsumsi  secara mandiri. Yang terjadi saat ini mereka melakukan budidaya melalui kerjasama dengan  para nelayan pembudidaya. Itupun belum maksimal hasilnya karena terkendala teknologi budidaya serta keamanannya. Yang memprihatinkan  pemerintah pun  ikut terlena. Paket teknologi dan buku pintar Tentang Budidaya Lobster yang Berhasil tidak kunjung terbit. Padahal masyarakat menunggunya. Keenam, untuk bisnis lobster saat ini, menghadapi hal yang dilematik. Mau melakukan bisnis Budidaya Lobster untuk memproduksi  Lobster Konsumsi, waktunya lama serta terkendala teknologi dan keamanan, sehingga hasilnya tidak maksimal;  sedangkan  untuk melakukan Bisnis Ekspor BBL tidak untung bahkan cenderung rugi karena kondisi harga  disertai tinggi nya biaya ekspor.  Kalau ini dibiarkan maka, Vietnam akan tetap  bertahta sebagai Raja Lobster. Ketujuh Lobster dan BBL sudah masuk ke ranah politik dan bahkan  agama, sampai-sampai ranah ekonomi yang seharusnya di depan untuk berbicara  lobster sebagai sumber pendapatan, hampir-hampir tidak muncul, padahal bisnis lobster sangat menggiurkan

Seperti telah disebutkan di atas, tidak ada kata lain  Indonesia harus jadi Raja Lobster Dunia.  Upaya-upaya untuk menuju kesana   seharusnya bisa dilaksanakan. Menurut hemat saya upaya-upaya yang harus dilakukan adalah 1) Pertahankan Permen KP nomor 12 tahun 2020, dengan Pengawalan penuh. Pertama dengan mengembalikan roh dari Permen tersebut yaitu Mengutamakan Budidaya Lobster bukan Ekspor BBL. Jadi jangan dibalik. Kedua,  Adanya keberanian menghukum  pelanggar terhadap Permen KP nomor 12 tahun 2020, sehingga jera. Ketiga jangan tabu buka tutup  Permen tersebut, untuk kepentingan Negara dan Rakyatnya. 2) Tetapkan harga eceran terendah dan tertinggi (HET) BBL di tingkat nelayan dan pengumpul, supaya tidak dimonopli. 4) Adakan Diplomasi Perdaganagn BBL secara bilateral dengan Negara-negara Buyer, supaya tidak ada hambatan tarif/harga, untuk  ekspor BBL 5) Perkuat dan beri kepercayaan Asosiasi Pengusaha Lobster sebagai Think-Tank Pemerintah. Supaya dapat berbuat banyak untuk membantu Pemerintah dan Para Pelaku. 6) Hindari Monopoli kargo ekspor BBL dan tetapkan Tarif Cargo dan PNBP yang menguntungkan semua pihak, baik pemerintah maupun Pelaku dan Nelayan. 7) Pemerintah segera menerbitkan paket teknologi dan buku pintar budidaya lobster yang berhasil, untuk dipedomani pelaku usaha Lobster. 8) Buat kawasan-kawasan Percontohan Budidaya Lobster dan ekspor BBL, yang melibatkan pelaku budidaya, masyarakat dan nelayan , sebgaimana saat ini, ada Kampung Kerapu, Kampung Patin, Kampung Lele, Kampung Koi dan Kampung Udang. Untuk dijadikan percontohan bagi masyarakat peminat Budidaya Lobster.  9)  Seyogyanya yang banyak bicara Lobster itu yang benar-benar ahlinya dan yang punya pengalaman ngurus lobster , sehingga ranah  ekonominya tergarap, bukan ranah yang lain. Kalau tidak, akan ribut melulu, dan Raja Lobster  Dunia akan tetap dipegang Negara yang tdak punya sumber daya lobster.

    Pada akhirnya Permen KP Nomor 12 tahun 2020, harus terimplementasi sesuai rohnya yaitu menjadikan Indonesia sebagai Raja Lobster Dunia, sehingga  terwujudlah lobster sebagai  sumber pendapatan negara, para pelakunya dan nelayan.  Lobster adalah salah satu anugerah Tuhan YME sebagai komoditi yang melimpah di Indonesia dengan harga yang mahal, tinggal  tergantung kemauan kita mau jadi Raja atau tidak. Jangan sampai kufur nikmat.

Oleh:

Dedy Heryadi Sutisna

Dosen Politeknik Ahli Usaha Perikanan