Demi Kepentingan Nasional, PPI Siap ‘Back Up’ INSA Pertahankan Azas Cabotage

0
1044
Aksi Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI)

Jakarta (Samudranesia) – Isu penghapusan azas cabotage di Indonesia merebak usai munculnya wacana revisi UU No.17/2008 tentang Pelayaran. Sejumlah pihak tentunya merasa keberatan dengan adanya wacana tersebut.

Azas cabotage didasarkan dari Pasal 8 UU Pelayaran yang berbunyi ‘Kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh Awak Kapal berkewarganegaraan Indonesia.

Pergerkan Pelaut Indonesia (PPI) menyebut bahwa azas tersebut merupakan kelanjutan dari Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 mengenai kedaulatan perairan Indonesia.

“Sebelum timbulnya isu untuk revisi peraturan tentang Pelayaran, terutama fungsi keselamatan pelayaran, kemajuan ekonomi daerah dan penegakan hukum di laut. Belakangan muncul juga isu untuk meningkatkan daya saing pelayaran di dalam negeri maka diusulkan agar kapal/pemodal asing diberikan kelonggaran untuk masuk ke Indonesia,” kata Ketua Umum PPI Andri Yani Sanusi dalam keterangannya lewat pesan elektronik kepada redaksi, Senin (7/10).

Andri menganggap bahwa persolan pelayaran sebenarnya ada di lemahnya dukungan pemerintah terhadap industri pelayaran. Utamanya yang menyangkut kapal dan pelaut. Di sektor pendanaan pelayaran masih sulit mendapatkan pinjaman (loan) dengan jangka yang panjang dan bunga bank masih terlampau tinggi.

Selanjutnya dari sektor regulator, ia menyatakan bahwa biaya sertifikat kapal di Indonesia masih sangat tinggi. Biaya yang dikeluarkan 20 kali lipat dari biaya PNBP-nya itu sendiri. Sehingga tiga hal ini berimbas pada kecilnya pos biaya untuk pelaut Indonesia.

“Masuknya pemodal asing akan membuat perairan Indonesia dipenuhi oleh kapal bendera asing yang akan membawa aturan sesuai Nationality kapal yang bersangkutan. Hal ini akan semakin memandulkan penegakan aturan di laut karena belum selesai masalah siapa yang menjadi penegak hukum kita sudah menambahkan persoalan baru lagi,” ulas Andri.

Kemudian lanjut dia, apabila pungli dihilangkan dari sektor pelayaran maka  sudah sangat membantu kehidupan pelaut dan kapal itu sendiri untuk bisa lebih berkembang. Andri pun mengimbau kepada para perusahaan pelayaran khususnya yang tergabung dalam Indonesian National Shipowners Association (INSA) untuk melakukan penuntutan bilamana ada upaya untuk menghapuskan azas cabotage.

“Maka dari itu saya meminta INSA mengambil sikap dan berani menyuarakan untuk mogok masal perusahaan pelayaran yang di bawah naungan INSA apabila ada rencana Pemerintah merevisi UU No 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Itu seperti Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia pernah berencana untuk melakukan pemogokan masal apabila pembatasan Subsidi BBM yang dilakukan oleh Pemerintah,” ucapnya.

Pihaknya pun siap mendukung jika INSA melakukan hal tersebut. Menurutnya hal ini dilakukan demi kepentingan nasional di bidang maritim.

“Apabila INSA berani menyatakan sikap, maka PPI pun siap mendukung INSA, karena kepentingan pelaut dan pengusaha pelayaran tidak dapat dipisahkan. Kami siap membantu INSA untuk membongkar oknum oknum yang melakukan pungli soal sertifikasi yang berkali kali lipat harganya dari ketentuan Pemerintah. Pungli pungli di dunia pelayaran sampai detik ini masih dilakukan secara terselubung oleh oknum-oknum regulator,” tandasnya. (Tyo)