Dekrit Presiden, Membangun ‘Ocean Leadership’ Menuju Peradaban Maritim

0
201

Ilustrasi Foto/Net

Peristiwa Dekrit Presiden yang terjadi pada 5 Juli 1959, kini sepi dari hingar bingarnya sebagai tonggak penting perjalanan bangsa Indonesia. Generasi saat ini sedikit yang mengetahui arti penting peristiwa tersebut. Bahkan para penyelenggara negara pun terlihat lupa atau terkesan sengaja melupakan peristiwa penting ini.

Apalagi dalam lingkup cita-cita Poros Maritim Dunia yang pernah didengungkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2014 silam, seharusnya kedudukan Dekrit Presiden ini teramat penting. Belum lagi pemerintah yang sudah berjalan dua periode ini selalu mendengungkan Pancasila.. Pancasila…Seakan menjadi pepesan kosong teriakan Pancasila ketika tidak diiringi dengan UUD 1945 asli. Dan momentum pengembalian UUD 1945 hanya ada di peristiwa Dekrit Presiden 5 Juli 1945.

Peristiwa Dekrit Presiden memiliki arti mendalam bagi bangsa Indonesia. Dekrit Presiden yang berisi  bubarkan Dewan Konstituante, kembali ke UUD 1945, dan bentuk MPRS merupakan tiga pernyataan yang mengandung makna sebagai penyambung tali sejarah sekaligus pengokoh momentum Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi 17 Agustus 1945 dan Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957.

Dua belas tahun setelah Proklamasi Kemerdekaan, Ir Djuanda Kertawidjaja mengeluarkan Deklarasi Djuanda yang berisi Indonesia merupakan negara kepulauan dan satu kesatuan sejak zaman Nusantara. Maknanya Indonesia ialah negara kepulauan yang mengandung sifat sebagai negara maritim dan merupakan turunan dari negara kesatuan sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 UUD 45.

Dalam perjalanannya, ketetapan tanggal 18 Agustus 1945 yang mengandung negara kesatuan sebagai penyambung dari Sumpah Pemuda yang berisikan satu tanah air (darat dan lautan), satu bangsa, dan satu bahasa itu pernah tergantikan oleh konsensus Den Haag dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949 yang membuat Indonesia menjadi negara serikat (federal). Ketetapan itu dikukuhkan oleh UUD RIS yang menggantikan peranan UUD 45. Setelah setahun berjalannya UUD ini, kemudian digantikan lagi oleh UUD Sementara (UUDS) tahun 1950, di mana sebagian besar isinya masih merujuk pada UUD RIS.

Ikatan kebangsaan kita masih bersifat semu ketika masa berlakunya UUD RIS dan UUDS 50. Sehingga memunculkan suatu keberanian dari Pemerintah Indonesia pada tahun 1956 yang membatalkan seluruh isi perjanjian KMB yang berawal dari masalah Irian Barat.

Kemudian berlanjut pada penetapan Deklarasi Djuanda yang telah menggugurkan Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939). Dalam peraturan zaman Hindia Belanda ini, pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekeliling sejauh 3 mil dari garis pantai. Ini berarti kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

Tidak heran jika Bung karno dalam buku “Tujuh Pokok Bahan Indoktrinasi (TUBAPI)” yang diterbitkan oleh DPAS tahun 1960 menyatakan bahwa Dekrit 5 Juli merupakan peristiwa Rediscovery Our Revolution atau penemuan kembali Revolusi kita. Dengan kata lain, Indonesia telah kembali ke rel-nya Revolusi yang tertera pada cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945 (Soekarno, 1960:157).

Isi Dekrit Presiden yang pertama, yang menyatakan bubarkan Dewan Konstituante hasil Pemilu 1955 merupakan pemutus dari UUD RIS dan UUDS 50. Dewan Konstituante yang merupakan dewan yang dibentuk dari dari hasil Pemilu 55 dengan landasan UUDS 50 memiliki tugas untuk menyusun UUD baru.

Namun karena tingginya kepentingan politik golongan dan pertarungan ideologi antara Islam (Masyumi) dan Komunis (PKI) menghasilkan keputusan deadlock. Sementara eskalasi konflik di daerah semakin meningkat yang kemudian mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejak dibubarkannya Dewan Konstituante melalui Dekrit Presiden menandakan UUDS 50 tidak berlaku kembali. Ini kemudian yang berlanjut pada isi kedua yang berbunyi kembali ke UUD 45. UUD 45 yang telah vakum selama kurang lebih sepuluh tahun sejak diberlakukannya UUD RIS ini telah berlaku Kembali.

Pernyataan ini yang secara implisit menguatkan Deklarasi Djuanda yang berisikan konsep negara kepulauan. Dan menunjukan pada dunia bahwa NKRI sebagai negara maritim hanya bisa dibangun dengan sistem UUD 45. Konsep ini yang kemudian menjadi landasan konvensi hukum laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of The Sea/UNCLOS 1982).

Isi ketiga dari Dekrit Presiden yang menyatakan bentuk MPR Sementara dan DPA sementara, merupakan implementasi dari Aturan Peralihan Pasal IV UUD 45 yang berbunyi “Sebelum MPR, DPR, dan DPA dibentuk menurut UUD ini segala kekuasaannya dilaksanakan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional”. Praktis segala kewenangan tertinggi ada di tangan Presiden Soekarno seluruhnya. Dari kejadian ini banyak yang menilai bahwa tindakan Presiden mengarah pada praktik kediktatoran.

Memang secara objektif, perjalanan Demokrasi Terpimpin masa Soekarno menuai kegagalan karena tidak mampu menyusun segala ketentuan yang ditetapkan pada UUD 45 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bukti, MPR yang sebenarnya tidak pernah terbentuk di masa itu, yang ada hanya MPRS dan tetap berisikan orang-orang partai di dalamnya.

Pembangunan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berdasar Pancasila dan UUD 45 berlanjut pada masa Soeharto. Di masa itu juga mengalami hal yang sama, yaitu kegagalan dalam membangun MPR yang sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat 2 UUD 45. Penyebabnya tidak lain karena desakan Amerika Serikat melalui investasi modal dan hegemoni kekuatannya yang mampu mempengaruhi pemerintahan Orde Baru untuk menggulirkan Pemilu tahun 1971. Tanpa disadari sebenarnya momentum ini merupakan cikal bakal kembalinya UUDS 50.

Alhasil, MPR hasil Pemilu tahun 1971 merupakan kepanjangan tangan dari Presiden Soeharto hingga tahun 1998. Dan fenomena ini menyebabkan logika terbalik dari UUD 45. Munculnya gerakan Reformasi tahun 1998 yang menuntut turunnya Soeharto ternyata juga disusupi oleh kepentingan asing yang bertujuan untuk merubah total Pancasila dan UUD 45. Dan ternyata gerakan ini berhasil sampai dengan saat ini, ketika UUD 45 berubah menjadi UUD 2002 (Ceramah Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu di ILUNI UI tahun 2014).

Menuju Negara Maritim

Sekelumit cerita di atas haruslah kita pandang secara arif dan bijaksana, di mana momentum kembali ke UUD 45 dalam Dekrit Presiden merupakan tonggak yang mengikat kembali tali sejarah sejak 1928 sampai dengan Deklarasi Djuanda pada tahun 1957 yang mengandung cita-cita negara maritim. Begitu juga dengan adanya UNCLOS tahun 1982 merupakan amanat GBHN pada Pelita ketiga tahun 1978.

Pada tahun 1960, setahun setelah Dekrit Presiden, diberlakukan UU No 4/Prp/1960 tentang Perairan yang memuat ketentuan zona laut kita menurut Deklarasi Djuanda. Kompartemen Maritim yang dipimpin oleh Ali Sadikin juga dibentuk oleh Bung Karno guna mengawal perjalanan cita-cita menuju negara maritim.

Tak hanya itu, pada 23 September 1963, digelar Musyawarah Maritim Nasional yang pertama dan terakhir kali di sekitar Tugu Tani, Jakarta. Hasil dari musyawarah yang dihadiri oleh seluruh stakeholder maritim saat itu menetapkan Bung Karno sebagai Nakhoda Agung Indonesia sebagai negara maritim. Di masa Orde Baru, tanggal itu (23 September-red) juga diperingati sebagai Hari Bahari Nasional.

Memang tidak ada gading yang tak retak, dari perjalanan UUD 45 setelah diberlakukan kembali dari tahun 1959 hingga 1999 masih banyak kekurangan dan butuh penyempurnaan. Namun hal itu bukanlah dengan mengganti secara total sebagaimana yang dilakukan oleh MPR periode 1999-2004. Dengan berlindung pada bungkus “Amandemen”, MPR pimpinan Amien Rais saat itu telah mengganti sebagian besar isi Batang Tubuh UUD 1945. Alhasil, apakah masih bisa disebut sebagai UUD 1945?

Para kaum patriot bangsa Indonesia saat ini menyebut UUD hasil amandemen empat kali itu sebagai UUD 2002 (tahun disahkannya empat kali amandemen oleh MPR). Akhirnya, Indonesia saat ini terjebak dalam nuansa UUD 2002 yang semakin menggerogoti sendi-sendi kehidupan berbangasa dan bernegara kita. Serta meninggalkan fitrah kita sebagai negara kesatuan dan negara maritim berdasar Deklarasi Djuanda dengan maraknya ego sektoral. Sebab, UUD saat ini disadari atau tidak telah memutus semangat persatuan dan gotong royong anak bangsa ini, terutama dalam membangun negara maritim.

Namun, terlepas dari itu, tetaplah UUD 45 (naskah asli) dengan landasannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 masih berlaku sampai dengan detik ini. Karena Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tidak pernah dicabut oleh MPR, baik pada periode 1999-2004 maupun MPR saat ini. Menurut mantan Menteri Pertahanan RI Jenderal (Purn) Ryamizard Ryacudu dalam acara ILUNI UI 2014 menyatakan “kalau mereka seandainya mencabut Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka maksud dan tujuan mereka untuk menghancurkan NKRI akan ketahuan”.

Ya, inilah desain asing yang bergulir lewat tangan-tangan Anggota MPR periode 1999-2002 saat itu. Begitu mulus dan tak terlihat. Akibatnya 260 juta rakyat Indonesia hingga hari ini masih terkecoh dengan sebutan UUD 1945. Konstitusi yang selalu digembar-gemborkan oleh MPR di setiap periode dalam bentuk 4 Pilar.

Dari hikmah sejarah yang telah disebutkan, cita-cita mencapai negara maritim dapat dilakukan hanya dengan memberlakukan kembali UUD 45 dan perlu terlegitimasi atau dinyatakan oleh Presiden. Dengan UUD 45 maka ketentuan Deklarasi Djuanda akan termanivestasi dalam suatu pola dasar pembangunan nasional yang tertuang dalam GBHN. Sehingga Ocean Leadership bagi kepemimpinan nasional akan terlihat secara nyata dalam setiap kebijakan dan pertanggungjawabannya kepada MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara.

Api Poros Maritim Dunia

Dalam konteks saat ini, sudah seharusnya visi Poros Maritim Dunia dituangkan ke dalam suatu dokumen negara yang memiliki kedudukan kuat layaknya GBHN (dalam UUD 45 asli). Di mana visi tersebut dapat mengikat seluruh elemen bangsa dan negara tanpa terkecuali, jika memiliki kedudukan yang kuat.

Sudah saatnya setiap tanggal 5 Juli bukan hanya diperingati sebagai peristiwa Dekrit Presiden saja melainkan sebagai Hari Pengembalian Jatidiri Bangsa. Sebagaimana sejarah menyatakan demikian saat NKRI terjebak dalam nuansa UUD RIS dan UUDS 1950 kemudian kembali ke UUD Proklamasi 17 Agustus 1945 pada peristiwa Dekrit Presiden.

Hal tersebut akan menjadi suatu keniscayaan kelak seiring dengan berjalannya visi maritim pemerintah.  Peristiwa Dekrit setidaknya bisa menjadi api dalam membangun peradaban maritim bangsa. Karena di sinilah rantai sejarah sejak zaman Sriwijaya-Majapahit, Sumpah Pemuda, Proklamasi dan Deklarasi Djuanda menjadi suatu rangkaian yang tak terpisahkan.

Jika presiden mau, saat inilah momentum yang tepat untuknya menjadi negarawan yang benar-benar negarawan, dengan mengembalikan UUD 1945 asli di tengah hiruk pikuk bangsa yang makin tidak menentu saat ini. Saatnya Presiden Jokowi sebagai nakhoda NKRI mengembalikan arah kemudi bangsa yang sekian lama hilang.

Sosok negarawan Jokowi yang menyelamatkan kehidupan bangsa dan negara Indonesia begitu dinantikan. Hal itu sekaligus menjadikannya sebagai ocean leadership agung NKRI penerus Bung Karno, semoga….!

*Catatan Redaksi Samudranesia dalam menyikapi peristiwa Dekrit Presiden dan perjalanan Poros Maritim Dunia