Badan Riset Siapkan Bisnis ‘Startup’

0
95
Sekretaris BRSDMKP Maman Hermawan.

Jakarta (Samudranesia) – Bisnis startup yang kini marak berkembang di setiap berbagai jenis usaha juga harus merambah ke dunia perikanan. Guna mendukung usaha tersebut, riset-riset yang dilakukan oleh Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM) KKP harus mampu mendukung hilirisasi bisnis startup perikanan.

“Saya juga sudah meminta kepada Balai Besar Sosial Ekonomi Perikanan untuk segera menginventarisir seluruh usaha perikanan di Indonesia mulai dari penangkapan, supply chain hingga industri. Itu mulai dari skala berapakah yang masuk dalam skala ekonomi? Di budidaya juga sama, ada bioflok model dan ada macam-macam sampai yang tradisional. Seharusnya kita sampapi masuk bisnis startup di masyarakat,” ucap Sekretaris BRSDM KKP Maman Hermawan di sela-sela pembukaan Science Innovation Business Matching (SIBM) on Ornamental Fish 2019 yang berlangsung di Balai Riset Budidaya Ikan Hias, Depok, Jawa Barat, Rabu (2/10).

Maman menambahkan kebanyakan pelaku bisnis startup di bidang perikanan terbentur dengan besarnya modal usaha. Padahal, sambung dia, dalam bisnis startup tidak membutuhkan biaya yang besar.

“Tidak terlalu besar (modalnya), maka dari itu perlu ada identifikasi, misalnya dalam budidaya lele harus ada skala ekonomi sekian, sehingga dia masuk dalam kategori startup. Contohnya, kalau saya akan menambah omset maka saya meningkatkan volume tapi punya baseline data dalam skala volume berapakah setiap jenis usaha yang kecil sampai industri. Itu untuk modal di startup,” jelasnya.

Menurut Maman sudah seharusnya BRSDM menjadi embrio atau langkah awal terebntuknya bisnis startup. Hal itu dikarenakan setiap hasil riset harus diadopsi oleh masyarakat dalam konteks usaha ekonomi.

“Itu yang paling penting saya kira, jadi ke depan kegiatan ini harus betul-betul menghasilkan idea baru bagi startup baru. Oleh karena itu ini (BRSDM) menjadi equator bisnis, menjadi tmpat bertanya bagi pelaku usaha dalam pengembangan usahanya,” ucapnya.

Masih kata Maman, kalau itu dikakukan maka eksistensi keberadaan institusi pemerintah yang memang menyatu dengan kepentingan masyarakat akan terwujud. Lanjutnya, riset harus menjadi dasar pengembangan ke depan.

“Nah sekarang kita sudah menyatukan Balitbang KP dengan Badan Pengembangan SDM, sekarang menjadi tahap integrasi fungsi, bagaimana dari riset KP, pendidikan KP, pelatihan KP sampai kepada tingkat penyuluhan, karena amanat undang-undang itu hasil riset harus dideminasi oleh penyuluh perikanan,” bebernya.

Ia mengungkapkan dahulu badan riset tidak boleh sampai ke pemasaran produk. Namun, sekarang punya terobosan hingga hilirisasi hasil riset. Misalnya ketika hasil riset menjadi hak paten, kemudian hak cipta dan dikerjasamakan oleh pihak ketiga termasuk ke industri.

“Jadi bagaimana hak paten itu ada manfaatnya bagi industri, manfaat bagi pemilik paten, manfaat bagi kementerian yang mengelola hak paten, jadi semua dapat bagian. Dan itu jaminan mutu bagi masyarakat karena ada paten seperti SNI,” pungkasnya. (Tyo)