Berikut Ulasan Marin Nusantara Penyebab Terjadinya Monopoli Swasta Program Tol Laut

0
258
Direktur Marin Nusantara Makbul Muhammad (kiri) bersama Direktur Lalu Lintas Laut Ditjen Hubla Capt Wisnu Handoko (kanan).

Jakarta (Samudranesia) – Dalam Rapat Terbatas (Ratas) soal maritim dan investasi yang berlangsung di Istana Negara kemarin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuduh ada pihak swasta yang memonopoli program Tol Laut. Akibatnya tujuan program ini untuk menurunkan harga di rute-rute yang dilayani Tol Laut belum maksimal tercapai.

Tol lautnya ada tapi harganya juga tetap ya untuk apa kita buat Tol Laut itu. Tol laut itu dibangun untuk menurunkan biaya logistik kita, biaya transportasi kita, sehingga harga menjadi jatuh turun. Tapi kalau nanti yang dikuasai oleh satu perusahaan munculnya beda lagi, kita memberikan fasilitas kepada dia. Ini yang tidak kita kehendaki,” tutur Jokowi dengan jengkel.

Direktur Marin Nusantara Makbul Muhammad turut angkat bicara terkait persoalan tersebut. Menurutnya implementasi program ini memang masih banyak yang harus dievaluasi guna mengoptimalkan tujuan yang mulia.

Terutama terkait terjadinya monopoli yang diungkap oleh Presiden Jokowi. Makbul membeberkan beberapa hal penyebab terjadinya itu.

“Mengapa terjadi monopoli? Karena pemerintah sejak awal sampai hari ini belum menemukan sistem untuk meminimalisir praktik monopoli yang berpotensi pada ‘kartel’ dalam program Tol Laut. Pemerintah juga masih gagap dalam membangun sistem pengawasan dari hulu sampai ke hilir pelaksanaan program ini,” ujar Makbul dalam keterangannya, Kamis (31/10)

Makbul yang dalam beberapa tahun terakhir ini aktif melakukan riset di rute-rute yang dilalui Tol Laut menemukan kendala-kendala tersebut. Selain adanya monopoli dari pihak swasta, dia juga membeberkan soal lemahnya sinergitas antar instansi.

“Lemahnya sinergitas khususnya yang berkaitan dengan Perhubungan dan Perdagangan dalam pelaksanaan program Tol Laut turut membuat tujuan tidak tercapai. Kemudian minimnya peran BUMN Perdagangan misalnya RNI, PPI, Semen Indonesia, Bulog, dan lainnya dalam program Tol Laut masih belum maksimal,” terangnya.

Di beberapa rute yang ditemuinya masih sering adanya muatan balik yang kosong. Sehingga dia menilai hal itu terjadi bukan lagi domain Perhubungan melainkan BUMN, Perdagangan dan Pemda setempat yang harus pro aktif untuk menggenjot produksi unggulan setempat. (Tyo)