Bedah Buku “Kembalinya Hukum Islam”, Penulis: Hukum Islam Bukan Antitesa Pancasila

0
1173
Buku "Kembalinya Hukum Islam: Matinya Positif Law"

Jakarta (Samudranesia) – Pembangunan Hukum Islam harus terus dilakukan oleh umat Islam dalam tata kehidupannya. Hukum Islam yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah harus tertanam kuat dalam setiap jiwa umat Islam.

Buku berjudul “Kembalinya Hukum Islam: Matinya Positif Law” yang ditulis oleh Irawan Santoso hadir di tengah publik guna menjawab permasalahan-permasalahan yang terjadi saat ini yang berkaitan dengan penerapan hukum positif.

“Buku ini menjelaskan tentang sejarah terbentuknya positif law yang hari ini berlaku di seluruh umat manusia di seluruh dunia. Yang berlaku hari ini positif law dalam bahasa lain itu disebut dengan rechtstaat atau negara hukum,” ucap penulis buku Irawan Santoso saat ditemui dalam acara bedah buku tersebut di Jakarta beberapa waktu lalu.

Dia menjabarkan bahwa mazhab negara hukum juga terbagi dua yakni Civil Law dan Common Law. Indonesia menurutnya saat ini menganut mahzab Civil Law yang identik dengan peninggalan hukum warisan kolonial.

“Nah ini yang berlaku di dunia, judulnya adalah positif law atau positivisme. Azas ini menyebut tidak ada hukum selain hukum negara. Jadi problem terbesarnya adalah bagaimana dengan sikap umat Islam, sedangkan umat Islam ini harus tunduk dengan Al Quran dan Sunnah. Nah itu (Al Quran dan Sunnah) kan sistem hukum juga. Di Surat Al Maidah ayat 50, Allah sudah nyatakan apakah hukum jahiliah yang mau kalian kehendaki?” ulasnya.

Sebagai praktisi hukum, Irawan juga banyak mengupas perjalanan hukum positif di berbagai negara. Mulai dari filsuf Yunani Socrates yang menyebutkan ada hukum rasio dan hukum natural, kemudian berlanjut dengan pandangan Santo Agustinus yang telah mengupas apakah hukum setan atau hukum Tuhan yang digunakan oleh manusia.

“Nah ini cerita terbentuknya hukum rasio yang terbentuk dari filsafat di Eropa yang merupakan kelanjutan mu’tazilah yang kemudian melahirkan modernisme dan post modernisme. Jadi hukum ini terbentuk dari sejarah Renaissance di Eropa. Nah hukum ini ada cacatnya namanya juga terbentuk dari rasio,” ungkapnya.

Oleh karena itu dia menyebut di dunia saat ini banyak terjadi kerusakan karena berawal dari penerapan hukum positif tadi. Sehingga solusinya ialah sudah sepatutnya manusia kembali kepada Hukum Tuhan.

Menariknya, ketika membedah mengenai Pancasila, Irawan tidak menyatakan bahwa Hukum Islam merupakan antitesa dari Pancasila. Pancasila sebagai kesatuan lima sila merupakan prinsip yang akan melahirkan sistem hukum atau konstitusi.

“Di masa Utsmani juga ada simbol, lambang burung garuda, tapi yang dipakai tetap syariat Islam. Artinya kaum muslimin itu terikat oleh Al Quran dan Sunnah, bukan gara-gara Pancasila itu kaum muslimin jadi tidak terikat dengan Al Quran dan Sunnah, bukan! Nah karena terikat itu tidak membuat batal demi hukum,” bebernya.

Terkait masalah keberagaman di Indonesia, Irawan menegaskan bahwa itu bukan dimaksudkan untuk umat Islam harus ikut Hukum Kufar. Dia menyebut bahwa umat Islam harus ikut hukum Islam, umat Nasrani ikut hukum Nasrani dan umat Hindu ikut hukum Hindu dan sebagainya, yang semuanya tidak ada masalah di dalam Pancasila.

“Jadi keberagaman itu tidak ada pemaksaan, nah kalau ada itu penindasan. Jadi biarkan umat Islam menjalankan Hukum Islam. Ini kan amanat dari Konstitusi kalau mau merujuk ke situ, kemudian kalau hukum disamaratakan inilah kerusakan umat manusia, nah itulah filsafat,” bebernya lagi.

“Jadi kalau konstitusi itu jangan dilihat hanya batang tubuhnya tapi keseluruhan. Di situlah kedaulatan, kedaulatan dari kata Daulat, itu adalah kosakata Islam. Nah jadi kalau sekarang disebut menjalankan Hukum Islam itu melanggar konstitusi itu tidak tepat, justru dilindungi konstitusi, jadi tidak ada masalah,” pungkasnya. (Tyo)