Bakamla RI hadiri CBSOM 2019 di Hanoi

0
452
Plt Dikerma Bakamla Kolonel Bakamla Salim di Forum CBSOM 2019.

Hanoi (Samudranesia) – Pertemuan Capacity Building Senior Officers’s Meeting (CBSOM) 2019 yang dilaksanakan pada 9-12 Desember 2019 di Hanoi Vietnam diinisiasi oleh The Regional Cooperation Agreement on Combating Piracy and Armed Robbery against Ships in Asia (ReCAAP) dan Vietnam Coast Guard. Pertemuan ini dihadiri oleh 17 negara yang tergabung dalam ReCAAP antara lain; Australia, Bangladesh, Brunei, Kamboja, China, Hongkong, India, Inggris Raya, Japan, Korea Selatan, Laos, Myanmar, Fillipina, Singapura, Srilanka, Thailanddan Vietnam sedangkan 2 negara observer berasal dari Indonesia dan Malaysia.

Meskipun Indonesia dan Malaysia bukan merupakan anggota ReCAAP namun kedua negara ini aktif dalam mengikuti kegiatan–kegiatan yang dilaksanakan oleh ReCAAP sebagai observer yang merupakan bentuk Capacity Building antara penegak hukum dengan organisasi–organisasi yang bergerak dalam bidang keamanan maritim.

Pada kesempatan kali ini, Indonesia diwakili oleh Bakamla RI (Indonesia Coast Guard) memaparkan tentang peningkatan Maritime Domain Awareness (MDA) dengan rencana pembangunan Indonesia Maritime Security Integrated System.

Gagasan itu dipaparkan oleh plt. Dirkerma Kolonel Bakamla Salim, sedangkan dari Malaysia diwakili oleh MMEA (Malaysia Coast Guard) memaparkan tentang studi kasus kejadian-kejadian di Selat Malaka dan Singapura. Konsep itu dipaparkan oleh  Captain Suffi, Pengarah Maritim Negeri Trengganu.

Pada sesi pemaparan update situasi perampokan di laut yang dilakukan oleh ReCAAP menyatakan bahwa situasi terbaru antara bulan Januari-November 2019 jumlah kejadian sebanyak 21 yaitu 12 insiden di Selat Malaka, 2 insiden di wilayah Jakarta dan 1 insiden di Kalimantan Selatan.

Pernyataan tersebut langsung ditanggapi dan dipertanyakan oleh Delegasi Bakamla RI dengan menyajikan data-data kejadian perampokan di laut selama tahun 2019. Database dari Bakamla RI menyebutkan sebanyak 6 kejadian, TNI AL sebanyak 2 kejadian, Kemenko Maritim dan Investasi sebanyak 5 kejadian dan dari Polri sebanyak 11 kejadian. 

Selanjutnya tim ReCAAP menjawab bahwa data yang mereka dapatkan berasal dari beberapa sumber yakni ReCAAP focal point yang berada di negara anggota ReCAAP. Kemudian data dari Global Integrated Shipping Information System (GISIS) yang dimiliki International Maritime Organization (IMO) dan terakhir adalah lewat Information Fusion Centre (IFC) Singapura melalui perwakilan International Liaison Officer (ILO) masing-masing negara.

ReCAAP juga menyampaikan data-data yang mereka dapatkan sudah melalui proses verifikasi yang membutuhkan waktu hingga 4 minggu. Menanggapi jawaban ReCAAP ini dan setelah melihat dari data-data riil di lapangan, delegasi Bakamla RI mengemukakan bahwa terdapat banyaknya ketidaksesuaian data. Hal ini dapat disebabkan oleh adanya kemungkinan duplikasi laporan, false report (laporan palsu) yang dibuat oleh pengguna laut yang melewati perairan Indonesia dan terakhir adalah belum adanya verifikasi data yang benar dengan pusat informasi kendali (command center) pihak penegak hukum di wilayah perairan dan yurisdiksi nasional Indonesia.

Delegasi Bakamla RI juga menyampaikan kepada ReCAAP agar berhati- hati dalam menyajikan data-data jumlah pelanggaran kejadian di laut dan seharusnya juga dikonfirmasi terlebih dahulu ke beberapa penegak hukum di laut pada suatu negara tersebut. Hal itu agar tidak terjadi pandangan yang negatif dari dunia kepada suatu wilayah perairan tertentu.

Oleh karena itu Bakamla RI sangat tepat sekali untuk melaksanakan prioritas pembangunan Puskodal dan Coastal Surveillance sehingga nantinya akan diperoleh data-data tindak kejahatan di laut secara akurat, real time dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Selain itu diiringi dengan percepatan Undang-undang Keamanan Laut dan keputusan dari Pemerintah RI untuk segera membentuk Bakamla sebagai Coast Guard di Indonesia sehingga verifikasi berita-berita insiden yang menyudutkan Indonesia seperti yang ditemukan oleh ReCAAP dapat segera diklarifikasi dengan adanya sistem komando dan kendali yang jelas.

Dampak positif dari pertemuan dan diskusi CBSOM-2019 adalah semakin eratnya hubungan Maritime Law Enforcement Agencies di Kawasan, antara Bakamla RI dengan dengan negara-negara yang hadir khususnya dengan Vietnam Coast Guard.  

“Solusi-solusi terbaik yang dihasilkan dalam  pertemuan tersebut akan sangat bermanfaat bagi terjaganya kawasan yang aman dan stabil, bahwa satu langkah yang dilakukan oleh 20 negara akan lebih kuat dibandingkan dengan 20 langkah yang dilakukan oleh tiap-tiap negara,” pungkas Kolonel Bakamla Salim. (Tyo)