Bahas RPP Perlindungan Awak Kapal Migran, Menaker ‘Risih’ Kalau Dibilang Ada Ego Sektoral

0
773
Menaker Ida Fauziyah duduk bersama dengan MenKP Edhy Prabowo dan Dirjen Hubla Agus Purnomo dalam pembahasan RPP Awak Kapal Migran di Komisi IX DPR. Foto: Samudranesia

Jakarta (Samudranesia) –Pembahasan mengenai tumpang tindih peraturan terkait perlindungan pelaut awak kapal niaga dan perikanan migran Indonesia digelar oleh Komisi IX DPR RI dengan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi IX DPR Felly Estelita Runtuwene itu dihadiri oleh Menaker Ida Fauziyah, MenKP Edhy Prabowo dan Dirjen Hubla Agus Purnomo. Rapat yang berlangsung selama kurang lebih 3 jam itu berjalan sangat alot.

Dalam penyampaiannya, Menaker Ida Fauziyah menghendaki agar pembahasan ini melepaskan seluruh ego sektoral yang ada. Pasalnya, sebutan itu terus melekat di antara instansi yang mengurusi perlindungan pelaut awak kapal niaga dan perikanan hingga kini.

“Saya senang sekali jika rapat ini bisa menyelesaikan upaya perlindungan untuk pelaut awak kapal niaga dan perikanan. Rasanya tidak enak kalau kami dibilang ego sektoral, tidak ada sesuatu yang kami pertahankan kecuali yang sudah diperintahkan oleh undang-undang,” ujar Ida di Ruang Rapat Komisi IX, Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/2).   

Maka dari itu dalam merampungkan draft penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Perlindungan Awak Kapal Migran, Ida mengajak supaya kementerian terkait mengacu pada tupoksinya masing-masing.

Baca Juga:

Sementara itu, penempatan awak kapal migran saat ini berada di bawah kendali Kementerian Perhubungan berdasarkan UU No.17/2008 tentang Pelayaran yang diturunkan ke dalam Permenhub No.84/2013 tentang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal.

“Pak Agus Purnomo (Dirjen Hubla) menyampaikan pandangannya bahwa Kementerian Perhubungan juga merasa sudah menjalankan tupoksinya dengan menjalankan UU No.17/2008. Saya ingin mengonfirmasi pada bapak ibu, jika UU No 17/2008 itu demikian, kemudian lahirlah UU No. 18/2017 sesungguhnya peraturan mana yang digunakan? Yang awal atau yang terakhir yang digunakan?” tanya Ida kepada Anggota Komisi IX DPR yang hadir.

Serentak menjawab peraturan yang terakhir. Sehingga menurut Ida, hal tersebut sudah menjawab pertanyaan Dirjen Hubla tentang Permenhub yang keluar tahun 2013 kemudian muncul UU yang memuat perlindungan migran pada tahun 2017.

“Saya mengonfirmasi, ini kan bapak ibu yang membahas dan mengatur UU ini. Kalau sudah clear seperti ini, saya kira memudahkan bagi kami untuk melepaskan semua ego sektoral. Saya kira Pak Agus dan tadi saya juga sudah bicara dengan Pak Edhy Prabowo (MenKP), saya kira Pak Menhub juga siap, jadi tidak ada lagi yang kita ributkan kalau masing-masing secara proporsional menjalankan tupoksinya,” beber Ida.   

RPP awak kapal nantinya hanya mengatur mengenai penempatan dan perlindungan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan yang bekerja di atas kapal berbendera asing, terkait dengan persyaratan perusahaan penempatan awak kapal, persyaratan awak kapal, dan syarat dan kondisi kerja, seperti upah, waktu kerja istirahat, cuti, jaminan sosial asuransi, pencegahan kecelakaan kerja, pemulangan, pelayanan kesehatan di atas kapal dan di darat, dan akses kesejahteraan di pelabuhan.

“Sedangkan pengaturan mengenai teknis perkapalan tetap merupakan kewenangan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengaturnya,” terang Ida.

Politisi PKB itu menegaskan bahwa perusahaan penempatan awak kapal niaga dan awak kapal perikanan adalah Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI), yang harus memenuhi persyaratan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Kemudian terkait hal Awak Kapal yang ditempatkan oleh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri wajib ikut serta dalam program jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan).

Ida juga menambahkan terkait izin lembaga penempatan awak kapal, dengan diberlakukannya UU No. 18 Tahun 2017 maka semua perijinan perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia termasuk awak kapal niaga dan awak kapal perikanan (manning agency) yang bekerja di atas kapal berbendera asing dikeluarkan oleh satu kementerian yakni Kemenaker.

“Pada prinsipnya kami secara terbuka ingin Bersama-sama dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian KKP untuk menuntaskan ini. Kami tidak ingin disebut ego sektoral, rasanya cukup terganggu bagi kami. Kami terus mmbuka diri untuk carikan perbedaan pandangan, apalagi Pak Dirjen (Hubla) bilang peraturan ini untuk disempurnakan,” tandasnya. (Tyo)