Aspeksindo Minta DPR dan Pemerintah Segera Mengesahkan RUU Daerah Kepulauan

0
126
Direktur Eksekutif Aspeksindo, Dr Andi Fajar Asti. Dok Foto: Pribadi

Jakarta (Samudranesia) – Daerah pesisir dan kepulauan saat ini masih identik dengan kemiskinan. Setelah 75 tahun merdeka, rasanya daerah-daerah tersebut seakan belum menerima kehadiran negara dan sentuhan pembangunan ekonomi.

Terkait hal itu, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) berharap agar RUU Daerah Kepulauan yang sudah masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 untuk segera diundangkan.

“Tolong DPR dan pemerintah segera mengesahkan RUU Daerah Kepulauan. RUU ini sudah masuk dalam daftar inventarisasi masalah di Prolegnas. DPD RI juga sudah mendorong RUU ini,” kata Direktur Eksekutif Aspeksindo Dr. Andi Fajar Asti dalam webinar bertajuk ‘Merencanakan Pembangunan Pesisir yang Berkeadilan’ yang diselenggarakan Samudranesia beberapa waktu lalu.

Sambung dia, sejauh ini Aspeksindo komitmen untuk terus menyuarakan dan mengawal pengesahan RUU tersebut. Fajar biasa disapa, optimis dengan disahkannya RUU tersebut pembangunan pesisir dan kepulauan bisa lebih masif.

“Saya yakin kalau RUU ini disahkan kemiskinan akan berkurang untuk daerah kepulauan dan pesisir. Di dalam RUU ini juga bicara pemanfaatan dan pengendalian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap lautnya,” terangnya.

Dia menambahkan bahwa Aspeksindo juga terus memperjuangkan agar kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota ditingkatkan. Hal itu pun merupakan keluhan dari seluruh anggota Aspeksindo.

“Kemiskinan masyarakat pesisir itu berawal dari political will Pemerintah Pusat melalui Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota. Jadi provinsi itu hanya mengoordinasikan saja, tidak mungkin lah dia turun sampai ke pesisir,” tandasnya.

RUU tentang Daerah Kepulauan telah disusun DPD RI sejak tahun 2017. RUU tersebut bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah kepulauan di Indonesia.

RUU ini juga dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang selama ini kurang mendapat perhatian, dan pengembangan potensi laut demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat daerah kepulauan. RUU ini bahkan masuk menjadi RUU Prioritas Prolegnas 2020. (Tyo)