Aplikasi SILAT bukan untuk Bersilat Lidah kepada Nelayan

0
113
Peluncuran Aplikasi SILAT oleh KKP.

Jakarta (Samudranesia) – Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) sebagai produk layanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sangat membantu perizinan kapal buat para pelaku usaha perikanan nasional. Aplikasi SILAT memangkas waktu proses perizinan perikanan tangkap yang semula memakan waktu 14 hari menjadi 1 jam.

“Tentu, niat aplikasi Silat bukan untuk bersilat lidah kepada nelayan dan pengusaha, tetapi benar-benar dapat menuntaskan kerja-kerja tertunda menteri sebelumnya,” ucap Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa kepada Samudranesia, Selasa (10/3).

Pasalnya, Rusdianto menyatakan sebelumnya bahwa ada data sekitar 2.183 kapal tangkap ikan yang belum selesai melakukan perizinan pada bulan Juni-Juli 2019 adalah omong kosong. Menurutnya upaya pemerintah tetap gagal total karena sampai hari ini nelayan belum menerima izin melaut.

“Karena kerja-kerja memperbaiki masalah yang muncul pada periode menteri sebelumnya, sebenarnya sangat berat sekali. Mengapa? karena izin kapal ikan yang belum tuntas hingga berakhirnya masa jabatan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KP. Artinya, boleh dikatakan Susi Pudjiastuti gagal membawa KKP ke arah kemajuan karena indikatornya jelas, yakni sebanyak 2.183 kapal ikan tangkap gagal diberikan izin untuk melaut karena faktor syndrome semua kapal telah melakukan Ilegal fishing,” ungkapnya.

Maka dari itu, melalui Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) KKP segera meluncurkan Sistem Informasi Izin Layanan Cepat (SILAT) 1 jam secara online sangat tepat. Karena proses yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat dilakukan secara online oleh para pelaku usaha.

“Ini sudah jelas harus diapresiasi sebagai bagian dari kerja-kerja penuntasan amanat pengusaha, nelayan tangkap dan eksportir,” tegasnya.

Dampak dari sistem perizinan yang singkat ini merupakan gebrakan Edhy Prabowo dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan menuntaskan masalah pelik yang terjadi pada peninggalan menteri sebelumnya. Lanjut Rusdianto, reformasi perizinan ini jelas sekali dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperbaiki iklim investasi.

“Kini pelaku usaha korban Peraturan Menteri No. 56 tahun 2014 dapat bernafas lega sekali karena keterbukaan akan proses mendapat izin-izin dapat diproses secara cepat dan tepat., baik itu kelengkapan dokumen untuk surat izin usaha perikanan (SIUP), surat izin penangkapan ikan (SIPI) dan surat izin pengangkutan ikan (SIKPI),” bebernya.

Di saat yang sama, terobosan inovasi Menteri Edhy Prabowo terus menerus untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perikanan tangkap, seperti penerapan e-logbook penangkapan ikan dan implementasi perizinan via e-service untuk mempercepat proses penerbitan dokumen perizinan penangkapan ikan.

Demikian spirit Edhy Prabowo membuat sistem aplikasi SILAT agar pemerintah tidak menyulitkan stakeholders: nelayan tangkap, pengusaha, pembudidaya, kapal buyer dan lainnya. Regulasi lebih sederhana akan lebih cepat, efektif dan efisien.

“Mekanisme SILAT 1 jam ini, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan secara online dengan mengunggah seluruh berkas kelengkapan dokumen melalui e-service. Apabila sudah terverifikasi akan muncul notifikasi surat perintah pembayaran. Secara otomatis, konfirmasi pembayaran akan masuk ke sistem dan pelaku usaha dapat mencetak dokumen perizinannya secara mandiri,” ungkapnya lagi.

Dengan begitu, sambung Rusdianto, itu akan membuat pelaku usaha dapat mengurangi hambatan waktu dan biaya sehingga semakin mudah serta kecepatan perizinan itu menjadi terobosan untuk industri kelautan dan perikanan.

Di sisi lain, layanan itu dapat memperkuat fungsi pengawasan terhadap seluruh tata kelola kelautan dan perikanan nasional. Sehingga sumber daya alam laut terjaga ekosistemnya sehingga turut berkontribusi terhadap devisa negara.

“SILAT menjawab berbagai persoalan yang menghambat usaha sektor perikanan dan keluatan sejak lima tahun lalu. Silat merupakan aplikasi perpanjangan, perubahan dan penggantian Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) kapal perikanan ukuran di atas 30 GT secara online,” ujarnya.

Sistem SILAT merupakan transformasi kesempatan berusaha yang sama kepada berbagai pihak. Sistem tersebut juga didukung oleh pendataan dari Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan. Selain itu, kerja sama juga dilakukan dengan menggandeng Menteri Keuangan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil).

Selain itu, KKP juga menyediakan pusat narahubung untuk memastikan sistem dapat berjalan dengan baik sehingga dapat diikuti kepatuhan pelaku usaha. Hal demikian itu tidak diharapkan kegagalan terulang kembali atas adanya 2.183 kapal penangkap ikan yang belum perpanjang izin.

“Itulah kegagalan periode menteri sebelumnya. Maka, menteri periode lalu selalu omong kosong kerjanya nol persen. Membuat aturan, melanggar sendiri peraturannya. Sehingga kehadiran Menteri Edhy Prabowo harus menjadi solusi terintegrasi,” terang dia.

“Yang harus diketahui berdasarkan data bahwa terdapat 410 unit kapal yang izinnya sudah berakhir antara 1-6 bulan, 496 unit kapal masa berlakunya berakhir 6-12 bulan, 383 unit kapal izinnya berakhir 12-24 bulan, dan 894 unit kapal izinnya telah kadaluarasa bahkan lebih dari 2 tahun,” tegasnya lagi.

Saat ini, jumlah izin kapal perikanan yang perizinannya sudah diterbitkan sebanyak 5.130 dokumen (SIPI/SIKPI). Sementara dalam proses pencetakan blangko sebanyak 45 dokumen, dan dalam proses pelunasan PHP sebanyak 70 dokumen, perbaikan LKU/LKP sebanyak 15 dokumen, serta dalam proses pendok dan verfikasi sebanyak 123 dokumen.

“Maka semoga sistem aplikasi SILAT terobosan baru Menteri Edhy Prabowo dapat menyelsaikan semua kendala-kendala teknis yang dihadapi selama ini. Tentu, niat aplikasi SILAT bukan untuk bersilat lidah kepada masyarakat nelayan dan pesisir, tetapi benar-benar dapat menuntaskan kerja-kerja tertunda menteri sebelumnya,” pungkas Rusdianto. (Tyo)