ANLI Minta ‘Cost’ Budidaya Dipertimbangkan dalam Hasil Kajian LBM PBNU

0
79
Ketua ANLI Rusdianto Samawa/Samudranesia

Jakarta (Samudranesia) – Asosiasi Nelayan Lobster Indonesia (ANLI) mengkritisi hasil kajian Bahtsul Masail LBM PBNU yang menuntut ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dihentikan.

Menurut Ketua Umum ANLI Rusdianto Samawa, keputusan dari LBM PBNU dan usulan penghentian ekspor benih bening lobster tersebut tidak tepat.

“Jika Bahtsul Masail menghasilkan keputusan untuk mengawasi proses budidaya dan ekspor benih lobster, maka itu patut diapresiasi. Karena penyebab terbesar ekspor benih lobster dianggap rugi yakni ketidakpatuhan perusahaan eksportir untuk melakukan budidaya, restocking dan penangkapan,” ujar Rusdianto kepada Samudranesia, Sabtu (8/8).

Sebenarnya, sambung dia, Permen KP 12/2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan tidak mementingkan ekspor benih.

“Substansinya dapat dikesampingkan. Mestinya perusahaan eksportir terlebih dahulu membangun fasilitas Keramba Jaring Apung dan Apartemen Lobsternya. Sehingga dapat dilihat kemajuan agenda budidaya,” jelasnya.

Ia melihat banyak perusahaan yang ada hanya mementingkan ekspor benih dengan alasan, bahwa cost budidaya lobster sungguh berat sekali. Rusdianto mengimbau agar solusi untuk mencari biaya budidaya lobster turut diperhatikan oleh PBNU.

Pasalnya, budidaya lobster tidak semudah membalikan telapak tangan. Butuh biaya besar di situ, sementara para perusahaan eksportir dan pembudidaya saat ini kesulitan untuk mencari investor.

“Memang berat sekali, mestinya PBNU mempertimbangkan cost budidaya juga di dalam proses pengambilan keputusan Bahtsul Masail-nya,” ungkap Rusdianto.

PBNU menganggap ekspor benih lobster jika berlangsung secara masif dinilai bisa mempercepat kepunahan lobster sehingga bertentangan dengan ajaran Islam.

Rusdianto membeberkan bahwa stok sumber daya benih bening lobster di alam sekitar 24-28 miliar ekor per tahun. KKP telah menetapkan kuota tangkapannya sekitar 400 juta per tahun.

“Artinya, masih ada stok sisa atau deposit benih lobster sangat yang besar jumlahnya jadi tidak akan habis. Sedangkan daya tampung budidaya saat ini berdasarkan data KKP hanya 10 juta ekor,” tegasnya.

“Kalau PBNU pertimbangkan data primer dan sekunder seputar benih bening lobster, dalam penentuan keputusan Bahtsul Masail-nya, maka pasti melahirkan keputusan yang menyeimbangkan agar diminta diawasi seluruh proses praktik regulasi di lapangan,” pungkasnya. (Tyo)