Anjuran Disnaker Jakut tak Dilaksanakan, Pelaut akan Gugat Manning Agency ke PHI Jakarta Pusat

0
567
Ketua Adkumham PPI Imam Syafi'i di PHI PN Jakarta Pusat.

Jakarta (Samudranesia) – Mediator Hubungan Industrial pada kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Utara menganjurkan kepada pihak perusahaan PT Amas Samudra Jaya (ASJ) untuk membayar ganti rugi kepada pihak pekerja atas nama NM sebesar 6,684 Dolar AS perihal Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak. PHK tersebut dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu.

NM adalah seorang pelaut yang direkrut oleh PT ASJ dan ditempatkan pada kapal MT. B. Sun berbendera Marshall Island dengan sistem perjanjian kerja kontrak selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak tanggal 28 Maret 2019. Jabatan di atas kapal sebagai Chieff Officer (C/O), dengan gaji pokok bulanan sebesar 1,671 Dolar AS ditambah tunjangan-tunjangan lain dengan total gaji bulanan sebesar 4,800 Dolar AS.

NM mengungkapkan bahwa permasalahan berawal ketika dirinya mendapatkan informasi dari Nakhoda bahwa pada tanggal 28 Juni 2019, dia akan dipindahkan (mutasi/transfer) ke kapal lainnya. Tetapi kenyataannya setelah dirinya dipulangkan pada tanggal 29 Juni 2019, dia tidak kembali diberangkatkan oleh perusahaan untuk bekerja di kapal yang sebelumnya telah dijanjikan tersebut yakni kapal MT. B. Ocean.

Akibat kejadian tersebut, NM merasa dirugikan karena di-PHK sebelum kontrak kerjanya selesai. Kemudian NM mengadukan permasalahannya kepada Serikat Pekerja Pergerakan Pelaut Indonesia (PPI) dan meminta bantuan agar haknya sesuai kontrak kerja dapat dipenuhi oleh perusahaan.

Pelaksana Harian (Plh) Bidang Penelitian, Pengembangan, dan Informasi PPI, Kusman A. Taya dihubungi oleh Samudranesia menyampaikan bahwa memang benar ada pengaduan dari NM dan telah difasilitasi untuk mencari upaya penyelesaian secara bipartit, namun gagal karena masing-masing pihak tetap dengan argumentasinya.

“NM adalah Anggota kami (PPI). Dia terdaftar sejak tanggal 23 Maret 2019, sebelum dirinya berangkat ke luar negeri untuk bekerja di kapal itu,” ujar Kusman.

Kusman menambahkan bahwa upaya penyelesaian yang telah difasilitasi oleh PPI via perundingan bipartit telah maksimal dan dilakukan beberapa kali, tetapi tidak menemukan titik penyelesaian sehingga kemudian sesuai aturan, perselisihan dilanjutkan di tingkat tripartit dengan melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat.

Sidang mediasi yang difasilitasi oleh Mediator HI Sudinnakertrans Jakut pun deadlock dan berujung dengan terbitnya Surat Anjuran yang menganjurkan perusahaan agar membayar ganti rugi berupa sisa kontrak, dengan perincian 1,671 Dolar AS (gaji pokok) x 4 bulan = 6,684 Dolar AS.

Lanjut Kusman, berdasarkan Surat Anjuran No. 3661/-1.831 tertanggal 30 Oktober 2019 yang telah PPI terima dari Mediator pada tanggal 04 November 2019, didapatkan keterangan dari pihak perusahaan bahwa pada tanggal 28 Mei 2019 pertama kali menerima keluhan dari AHN (Owner di luar negeri) yang menyatakan NM sangat malas dan selalu memerintahkan juniornya untuk melakukan banyak pekerjaan dan juga memastikan situasi fakta jika senior memiliki sikap buruk terhadap junior.

Kusman juga menyebut bahwa keterangan pengusaha sesuai Anjuran, menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2019, AHN (Owner) mengirim email ke kapal bahwa NM akan diturunkan dan dipindahkan ke kapal MT. B. Ocean dan sebelum NM turun dan yang bersangkutan menerima surat jaminan dari Nakhoda bahwa NM tidak memiliki masalah.

Terkait hal ini, PT ASJ dalam menanggapi tuntutan NM mengenai kompensasi atas PHK yang dilakukan oleh Owner, menyatakan memberikan kompensasi sebesar 2 kali gaji pokok sesuai CBA/Perjanjian Kerja Bersama yang telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait. Dalam perkara ini, PT ASJ merupakan perwakilan dari Owner.

Secara terpisah, NM kepada Samudranesia secara tegas membantah dalil atau keterangan yang disampaikan oleh pihak ASJ dalam Anjuran tersebut, yang menyatakan bahwa dirinya sangat malas dalam bekerja dan selalu memerintahkan juniornya untuk melakukan banyak pekerjaan.

“Itu tidak betul. ASJ jangan berlebihan lah. Itu kalau enggak terbukti bisa jadi fitnah dan pencemaran nama baik lho. Jika saya sangat malas dalam bekerja, maka seharusnya saya diperingatkan (mendapat surat teguran) atau di PHK karena kesalahan berat. Bukan dijanjikan akan dipindah kapal, lalu kemudian dibohongi (tidak diberangkatkan lagi), padahal Nakhoda juga memberikan surat jaminan bahwa saya tidak memiliki masalah dan hanya akan dipindahkan ke kapal lain saja,” ungkap NM.

Terkait dengan pernyataan ASJ yang hanya akan memberikan kompensasi atas PHK kepada NM dengan memberikan 2 kali gaji pokok, dengan mengacu pada CBA, Ketua Advokasi, Hukum, dan Hak Asasi Manusia PPI, Imam Syafi’i kepada Samudranesia menyampaikan bahwa hal tersebut tidaklah benar dan bertentangan dengan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

“Itu gak benar lah. CBA atau Perjanjian Kerja Bersama itu enggak boleh bertentangan dengan UU. Apabila pasal dalam CBA/PKB itu bertentangan dengan UU, maka isi pasal tersebut dinyatakan batal demi hukum dan yang dipakai adalah ketentuan dalam UU. Hal itu telah diatur dalam UU Ketenagakerjaan, khususnya dalam pasal 124 ayat (1) dan ayat (2),” tegas Syafi’i.

Berikut merupakan kutipan isi pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) UU Ketenagakerjaan: “Ketentuan dalam perjanjian kerja bersama tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. dan Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan”.

“Jadi, Mediator dalam memberikan Anjuran sudah tepat dan beralasan demi hukum yang menganjurkan kepada ASJ untuk membayar ganti rugi kepada NM sebesar 4 bulan (sisa kontrak) dikali gaji pokok, dimana hal itu sudah sejalan dengan Pasal 337 UU Pelayaran Jo. Pasal 62 UU Ketenagakerjaan,” tegas Syafi’i.

Pasal 337 UU Pelayaran, kata Syafi’i, menyatakan bahwa “Ketentuan ketenagakerjaan di bidang pelayaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.” dan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa “Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja

diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja”.

“Surat Anjuran dari Mediator sudah kami balas (jawab) dan kami menerima seluruh isi Anjuran tersebut. Apabila pihak ASJ menolak Anjuran itu, maka dipastikan kami akan mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan kepastian hukum,” pungkas Syafi’i. (Tyo)