Akhirnya, Indonesia Resmi Memiliki ‘Fisher Centre’

0
465

Jakarta (Samudranesia) – Kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan dan awak kapal perikanan merupakan salah satu jenis pekerjaan yang paling berbahaya di dunia. Awak kapal perikanan memiliki resiko tinggi terhadap terjadinya kerja paksa dan perdagangan orang.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia dengan dukungan Safeguarding Against and Addressing Fisher’s Exploitation at Sea (SAFE Seas) mendirikan Fisher Centre di Tegal dan Bitung.

Fisher’s Centre adalah platform atau wadah penerimaan pengaduan dan menyampaikan keluhan awak kapal perikanan kepada pihak terkait untuk mendapatkan keadilan. Pengelolaan Fisher Centre saat ini dilakukan oleh Yayasan Plan Internasional Indonesia dan Destructive Fishing Watch (DFW) Indonesia.

Fisher Centre akan mengembangkan kerjasama dengan lembaga rujukan lain seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Luar Negeri, Kepolisian RI, Kementerian Tenaga Kerja, BP2MI, Kementerian Perhubungan, pemerintah provinsi Jawa Tengah, pemerintah provinsi Sulawesi Utara dan berbagai lembaga swadaya masayarakat dan bantuan hukum.

Dalam rangkaian kunjungan kerja Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo di Pelabuhan Tegalsari, kota Tegal pada selasa, 7/7/2020 lalu, Edhy Prabowo menandatangani prasasti Fisher Centre Tegal dan Bitung dan meresmikan operasional kedua Fisher Centre tersebut.

Hal ini merupakan langkah maju dan sejarah baru perlindungan Awak Kapal Perikanan Indonesia. Dalam kesempatan tersebut, Edhy Prabowo berharap bahwa Fisher Centre Tegal dan Bitung menjadi pilot percontohan dan jika ternyata dapat memberi manfaat nyata, maka pihaknya akan mendorong pembentukan Fisher Centre pada 10 lokasi lain di Indonesia.

“Peresmian Fisher Centre Tegal dan Bitung Ini adalah langkah awal dan jika tenyata menjadi kebutuhan utama dalam perlindungan ABK, maka kita akan bentuk 10 Fisher Centre lagi dibeberapa pelabuhan dan UPT lainnya yang dimiliki KKP,” kata Edhy. 

Sementera itu Direktur Eksekutif Yayasan Plan Internasional Indonesia, Dini Widiastuti mengatakan bahwa guna memberikan akses keadilan bagi awak kapal perikanan, maka keberadan Fsiher Centre menjadi kebutuhan urgent saat ini.

“Setelah melihat tingginya jumlah Awak Kapal Perikanan yang memerlukan perlindungan hak-hak pekerja, maka dibutuhkan suatu pelayanan berbasis masyarakat yang mudah dijangkau dan responsif untuk membantu mereka mendapatkan informasi, pengetahuan dan bantuan untuk memperoleh hak-haknya sebagai pekerja,” ujar Dini.

Pada kesempatan yang sama, Koordinator Nasional DFW Indonesia, Moh Abdi Suhufan mengatakan bahwa saat ini pelayanan Fisher Centre telah dilakukan kepada awak kapal perikanan yang bekerja di dalam dan luar negeri.

“Peresmiannya hari ini, tapi penyiapan prosedur, pelatihan staf dan peneriman pengaduan telah dilakukan sejak akhir 2019 lalu,” kata Abdi.

Sampai saat ini Fisher’s Center Tegal dan Bitung telah dimanfaatkan oleh 60 penerima manfaat dan menerima 23 laporan keluhan dari masyarakat terutama berkaitan dengan kesejahteraan seperti Upah, Kontrak Kerja, Asuransi Kesehatan dan Keselamatan.

“Ke-23 laporan yang terdiri dari 9 pengaduan ABK domestik dan 14 laporan dari ABK migrant,” tutup Abdi. (Tyo)